Redaksiku.com – Ketegangan kecil antara dua pejabat penting pemerintahan kembali mencuri perhatian publik. Kali ini datang dari pernyataan Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan yang menanggapi ancaman Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa untuk menarik kembali sebagian anggaran program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang belum sepenuhnya terserap.
Luhut menegaskan, langkah penarikan itu tidak perlu dilakukan. Menurutnya, tren serapan dana program MBG justru menunjukkan perbaikan signifikan dalam dua bulan terakhir, dan dampaknya mulai terasa di masyarakat, terutama pada level ekonomi bawah.
Dana MBG Sudah Mulai Menggerakkan Ekonomi Rakyat
Dalam konferensi pers di Jakarta, Jumat (3/10/2025), Luhut menyebut bahwa program MBG kini memberikan efek nyata terhadap perekonomian lokal. Perputaran dana di daerah, katanya, telah membantu meningkatkan daya beli masyarakat dan membuka lapangan kerja baru.
Kalau uang itu berputar di bawah, bisa menggerakkan ekonomi. Bahkan saya dengar lapangan kerja yang terserap sudah sekitar 380 ribu orang. Jadi menurut saya, program ini membantu sekali di tengah kondisi ekonomi global yang menantang. Sehingga Kemenkeu nggak perlu ambil anggaran yang nggak terserap, ujar Luhut.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Ia juga menegaskan bahwa setiap rupiah yang dikeluarkan melalui program MBG bukan hanya untuk menyehatkan masyarakat, tapi juga menciptakan multiplier effect bagi perekonomian nasional.
Luhut Bertemu Kepala BGN
Pernyataan tersebut disampaikan Luhut usai bertemu dengan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana di kantor DEN, Jakarta. Dalam pertemuan itu, keduanya membahas perkembangan realisasi anggaran MBG dan evaluasi dampak ekonomi yang dihasilkan.
Menurut Luhut, tren serapan anggaran MBG terus membaik dalam dua bulan terakhir. Ia menilai data terkini yang dilaporkan oleh BGN akan sangat penting sebagai bahan pertimbangan Presiden Prabowo Subianto untuk menentukan kebijakan selanjutnya.
Penyerapan anggaran sekarang tampak membaik. Dengan data yang akurat, Bapak Presiden juga bisa mengambil keputusan yang akurat. Jadi saya kira tidak perlu lagi ada anggaran yang ditarik-tarik, kata Luhut.

Dorong Ekonomi Daerah dan Pemerataan
Bagi Luhut, keberhasilan program MBG tidak bisa diukur hanya dari angka serapan semata. Ia menilai dampak sosial dan ekonomi yang diciptakan jauh lebih penting. Salah satunya adalah pemerataan ekonomi di daerah dan penguatan rantai pasok pangan lokal.
Kalau pemerintah daerah membangun kebun sayur, kebun pisang, atau peternakan ayam, maka perputaran dana di bawah akan lebih besar. Itu menciptakan keadilan, lapangan kerja, sekaligus memperkuat riset kita untuk menghasilkan bibit pangan yang lebih baik, jelasnya.
Luhut menilai, jika pemerintah daerah serius mendukung rantai pasok MBG, maka dana yang digelontorkan pemerintah pusat akan terus berputar di masyarakat. Dampaknya bisa meluas ke sektor lain seperti transportasi, logistik, hingga usaha kecil.
MBG Jadi Motor Ekonomi Lokal
Program Makan Bergizi Gratis (MBG) sejatinya dirancang bukan hanya untuk memperbaiki gizi masyarakat, terutama anak-anak dan pelajar, tapi juga untuk menghidupkan ekonomi rakyat kecil.
Dengan adanya suplai bahan makanan lokal seperti beras, sayur, ikan, telur, dan buah dari petani atau nelayan sekitar, program ini memicu efek domino yang menguntungkan banyak pihak.
Luhut menyebut, jika pengelolaannya tepat, MBG bisa menjadi motor penggerak ekonomi nasional berbasis komunitas. Program ini bukan cuma soal makan bergizi, tapi soal menggerakkan ekonomi rakyat dari bawah, tegasnya.
Serapan Anggaran Capai Rp21,64 Triliun
Dalam kesempatan yang sama, Kepala BGN Dadan Hindayana memaparkan perkembangan terbaru soal realisasi anggaran MBG. Ia menyebut, hingga akhir September 2025, serapan anggaran sudah mencapai Rp21,64 triliun, atau sekitar 34% dari total anggaran nasional program MBG.
Sementara untuk komponen bantuan makan bergizi, serapannya mencapai Rp18,63 triliun atau sekitar 37% dari target keseluruhan. Angka ini, menurut Dadan, menunjukkan tren peningkatan yang cukup signifikan dibandingkan bulan-bulan sebelumnya.
Kami terus melakukan percepatan agar seluruh anggaran bisa terserap maksimal hingga akhir tahun, ujar Dadan.
Ia juga memastikan bahwa BGN terus berkoordinasi dengan pemerintah daerah dan lembaga terkait agar penyaluran program tetap tepat sasaran dan tidak terjadi penyalahgunaan dana.
Menkeu Purbaya: Akan Tarik Anggaran Jika Tak Terserap
Sebelumnya, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa sempat mengeluarkan pernyataan tegas terkait efisiensi anggaran APBN 2025. Ia menyebut, kementerian akan menarik kembali sebagian dana MBG jika penyerapan tidak menunjukkan hasil maksimal hingga akhir Oktober.
Kalau di akhir Oktober kita lihat penyerapannya hanya sekian, ya kita ambil juga uangnya. Kita sebar ke tempat lain untuk mengurangi defisit atau utang. Pada dasarnya, nggak ada uang nganggur yang di-earmark sampai akhir tahun, kata Purbaya pada 19 September 2025 lalu.
Menurutnya, langkah tersebut dilakukan demi menjaga disiplin fiskal dan memastikan tidak ada dana pemerintah yang mengendap tanpa manfaat nyata. Bahkan, rencana penarikan itu disebut sudah mendapat restu Presiden Prabowo Subianto.
Penulis : Redaksiku
Editor : Redaksiku
Sumber Berita: Berbagai Sumber
Halaman : 1 2 Selanjutnya






