Perbedaan Angka Kemiskinan BPS dan Bank Dunia Ini Alasannya

Redaksiku.com – Badan Pusat Statistik dan Bank Dunia memberikan penjelasan resmi mengenai perbedaan signifikan antara angka kemiskinan nasional dan standar internasional di Indonesia. Perbedaan angka yang mencolok ini sering kali membingungkan masyarakat, namun kedua lembaga menegaskan bahwa hal tersebut murni disebabkan oleh metode pengukuran, cakupan wilayah, serta tujuan analisis yang sama sekali berbeda.

Perbincangan hangat ini bermula ketika data resmi menunjukkan variasi angka yang sangat jauh antara laporan domestik dan global. Data per Maret 2026 mencatat tingkat kemiskinan versi BPS berada di angka 8,07 persen secara nasional. Di sisi lain, Bank Dunia memperkirakan ada sekitar 64,1 persen penduduk Indonesia yang hidup di bawah garis kemiskinan internasional berdasarkan standar baru.

Melalui pernyataan bersama yang dirilis pada Kamis, 10 September 2026, kedua institusi tersebut meluruskan kesalahpahaman di tengah publik. Mereka sepakat bahwa disparitas angka ini tidak mencerminkan penurunan kesejahteraan sosial secara mendadak, melainkan cerminan dari parameter yang memang dirancang untuk kebutuhan spesifik yang berlainan.

Memahami Standar Garis Kemiskinan Nasional BPS

Badan Pusat Statistik menyusun garis kemiskinan dengan menitikberatkan pada kondisi riil biaya hidup di dalam negeri. Perhitungan ini mencakup kebutuhan minimum makanan serta non-makanan yang disurvei secara mendalam di 75 wilayah berbeda, meliputi kawasan perdesaan maupun perkotaan di seluruh nusantara.

Pada periode Maret 2026, garis kemiskinan yang ditetapkan oleh BPS berada pada posisi Rp669.235 per orang setiap bulannya. Jika dikonversi ke dalam satuan harian, angka tersebut kurang lebih setara dengan USD3,60 per orang per hari.

Menariknya, dengan menggunakan standar lokal tersebut, persentase penduduk miskin di Indonesia justru menunjukkan tren penurunan yang positif. Tingkat kemiskinan nasional turun dari sebelumnya 8,47 persen pada Maret 2025 menjadi 8,07 persen pada Maret 2026.

BPS dan Bank Dunia sepakat bahwa ukuran lokal inilah yang paling akurat untuk memantau dinamika kesejahteraan masyarakat di Indonesia. Data ini juga menjadi fondasi utama bagi pemerintah dalam merumuskan kebijakan fiskal, subsidi, serta program pembangunan ekonomi jangka panjang.

Alasan Angka Kemiskinan Bank Dunia Terlihat Jauh Lebih Tinggi

Sementara itu, Bank Dunia menerapkan garis kemiskinan internasional dengan tujuan utama untuk membandingkan standar hidup antarnegara di seluruh dunia. Garis acuan global ini sama sekali tidak dibuat untuk menggantikan indikator resmi yang dirumuskan oleh pemerintah masing-masing negara.

Ketika status ekonomi Indonesia meningkat dan masuk dalam kategori kelompok negara berpendapatan menengah atas pada tahun 2023, Bank Dunia secara otomatis menyesuaikan standar acuannya. Ambang batas yang sebelumnya dipatok pada USD4,20 per orang per hari kemudian dinaikkan menjadi USD8,30 Purchasing Power Parity (PPP) atau sekitar Rp51.087 per orang per hari.

Lonjakan standar acuan internasional ini secara alami menarik lebih banyak penduduk masuk ke dalam kategori di bawah garis pengukuran. Meskipun demikian, perubahan statistik tersebut tidak berarti bahwa kondisi finansial masyarakat Indonesia mendadak menjadi lebih buruk dari sebelumnya.

Angka USD8,30 tersebut merepresentasikan standar hidup rata-rata di kelompok negara berpendapatan menengah atas yang sangat luas. Kelompok ini bahkan mencakup berbagai negara lain yang memiliki tingkat pendapatan per kapita hampir tiga kali lipat lebih tinggi daripada Indonesia.

“Dengan ambang batas yang lebih tinggi, secara alami menyebabkan lebih banyak orang berada di bawahnya; hal ini tidak berarti mereka menjadi lebih miskin.”

— BPS dan Bank Dunia

Fungsi Ganda Indikator Kesejahteraan Sosial

Masyarakat perlu memahami bahwa kedua lembaga menggunakan kerangka kerja yang melengkapi satu sama lain. Setiap metodologi dirancang untuk menjawab pertanyaan riset dan kebutuhan kebijakan yang berlainan:

• BPS mengukur tingkat kemiskinan berdasarkan konteks spesifik biaya hidup di Indonesia untuk mengevaluasi program domestik.
• Bank Dunia menerapkan garis kemiskinan internasional guna memotret posisi standar hidup suatu bangsa dibandingkan dengan negara-negara lain secara global.
• Perubahan status pendapatan negara secara otomatis memicu penyesuaian ambang batas global oleh Bank Dunia tanpa mengubah realitas ekonomi di lapangan.
• Kedua ukuran tersebut dinilai sama-sama tepat guna dan tidak ada yang saling mendiskreditkan satu sama lain.

Pertanyaan Umum

Mengapa angka kemiskinan BPS dan Bank Dunia berbeda jauh?

Perbedaan terjadi karena BPS mengukur kemiskinan berdasarkan biaya hidup lokal di Indonesia, sedangkan Bank Dunia menggunakan standar global yang disesuaikan dengan kelompok negara berpendapatan menengah atas.

Apakah naiknya angka versi Bank Dunia berarti Indonesia semakin miskin?

Tidak. Kenaikan jumlah penduduk di bawah garis kemiskinan internasional terjadi akibat penyesuaian ambang batas acuan global yang lebih tinggi setelah Indonesia naik kelas menjadi negara berpendapatan menengah atas.

Mana data yang sebaiknya dijadikan acuan utama untuk kebijakan dalam negeri?

Untuk memantau kemajuan pembangunan, mengevaluasi program pengentasan kemiskinan, dan merumuskan kebijakan ekonomi lokal, data resmi dari BPS adalah acuan yang paling relevan dan akurat.