Panggil Bahlil Lahadalia Buntut Antrean Panjang Gas LPG 3 Kg di Sejumlah Wilayah, Presiden Prabowo Beri Instruksi Tegas Ini

- Penulis

Rabu, 5 Februari 2025 - 16:21 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Presiden Prabowo panggil Menteri ESDM Bahlil Lahadalia buntut antrean panjang gas LPG 3 kg. (Foto: BPMI Setpres/Rusman)

Presiden Prabowo panggil Menteri ESDM Bahlil Lahadalia buntut antrean panjang gas LPG 3 kg. (Foto: BPMI Setpres/Rusman)

Belakangan ini, antrean panjang gas LPG 3 kg kembali menjadi sorotan di sejumlah wilayah Indonesia.

Fenomena tersebut memicu keluhan masyarakat yang merasa kesulitan mendapatkan tabung gas yang harganya sudah disubsidi pemerintah.

Bahkan antrean panjang untuk bisa mendapatkan gas LPG 3 kg pun terjadi di sejumlah wilayah di Indonesia.

Prabowo Panggil Menteri ESDM Buntut Antrean Panjang Gas LPG 3 Kg

Presiden Prabowo panggil Menteri ESDM Bahlil Lahadalia buntut antrean panjang gas LPG 3 kg. (Foto: BPMI Setpres/Rusman)
Panggil Bahlil Lahadalia Buntut Antrean Panjang Gas LPG 3 Kg di Sejumlah Wilayah, Presiden Prabowo Beri Instruksi Tegas Ini

Mengingat masalah ini berdampak langsung pada kehidupan masyarakat, Presiden Prabowo Subianto akhirnya memberikan instruksi tegas untuk mengatasi permasalahan tersebut, dengan memanggil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Presiden Prabowo Subianto yang menyadari pentingnya kelancaran distribusi LPG untuk kesejahteraan masyarakat, langsung mengambil langkah cepat dengan mengadakan pertemuan bersama Menteri ESDM Bahlil Lahadalia di Istana Kepresidenan pada Selasa, 4 Februari 2025.

Dalam pertemuan tersebut, Presiden Prabowo memberikan arahan agar antrean panjang LPG 3 kg yang terjadi di berbagai daerah dapat segera diselesaikan dengan kebijakan yang tepat dan terukur.

Bahlil Lahadalia, sebagai Menteri ESDM, menjadi pihak yang bertanggung jawab dalam memastikan distribusi gas bersubsidi ini sampai ke tangan masyarakat dengan harga yang terjangkau.

Instruksi Presiden Prabowo Mengenai Subsidi LPG 3 Kg

Antrean panjang gas LPG 3 kg bukanlah hal baru, namun beberapa waktu belakangan ini, fenomena tersebut kembali menjadi masalah yang tak kunjung selesai.

Berbagai keluhan masyarakat mengenai sulitnya mendapatkan LPG dengan harga subsidi, serta adanya oknum yang memanfaatkan sistem untuk keuntungan pribadi, membuat Presiden Prabowo Subianto merasa perlu untuk turun tangan.

Dalam pertemuan yang berlangsung di Istana Kepresidenan, Presiden Prabowo menekankan pentingnya reforma subsidi LPG agar lebih tepat sasaran dan efisien.

“Subsidi LPG yang diberikan harus tepat sasaran, dan tidak boleh ada pihak-pihak yang memanfaatkan sistem ini untuk keuntungan pribadi,” tegas Presiden Prabowo.

Arahan ini menunjukkan keseriusan pemerintah dalam menanggapi masalah antrean panjang gas LPG 3 kg yang dihadapi oleh masyarakat dan pendistribusiannya.

Tanggapan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia

Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengungkapkan bahwa permasalahan antrean panjang gas LPG 3 kg ini terjadi karena sistem distribusi yang sudah usang dan tidak terkoordinasi dengan baik.

Skema subsidi LPG yang telah berjalan selama lebih dari 20 tahun tanpa pembaruan, dinilai menjadi salah satu penyebab utama masalah tersebut.

Selain itu, tingginya harga jual LPG di tingkat konsumen juga menjadi masalah serius, di mana beberapa pihak menjual gas bersubsidi tersebut dengan harga jauh lebih tinggi dari harga yang seharusnya.

“Subsidi LPG seharusnya bisa dirasakan oleh masyarakat dengan harga yang terjangkau, namun kenyataannya gas ini dijual hingga Rp25.000 per tabung di tingkat pengecer. Ini tidak bisa dibiarkan, dan harus segera diatasi,” ungkap Bahlil Lahadalia.

Menurutnya, masyarakat yang berhak menerima subsidi LPG harus mendapatkan harga yang paling murah, tanpa ada kebocoran atau manipulasi harga.

Hal ini lah yang akhirnya membuat antrean panjang gas LPG 3 kg di sejumlah wilayah tak terhindarkan.

Solusi Pemerintah untuk Memperbaiki Sistem Distribusi LPG

Untuk mengatasi masalah tersebut, Pemerintah Indonesia melalui Kementerian ESDM tengah merancang reformasi sistem distribusi LPG 3 kg dengan menata ulang struktur distribusinya.

Salah satu langkah yang diambil untuk mengatasi antrean panjang gas LPG 3 kg yang belakangan ini terjadi adalah dengan mengubah status pengecer menjadi subpangkalan yang lebih mudah untuk diawasi.

Dengan demikian, pemerintah dapat memastikan bahwa distribusi LPG 3 kg dilakukan dengan lebih transparan dan efisien, serta harga jualnya dapat lebih terkendali.

“Langkah ini memungkinkan kita untuk melakukan pengawasan yang lebih ketat dan memastikan harga jual LPG tetap sesuai dengan yang ditentukan oleh pemerintah,” jelas Bahlil Lahadalia.

Reformasi ini juga bertujuan untuk menghindari praktik penyalahgunaan LPG bersubsidi yang selama ini sering ditemukan di lapangan.

Pemerintah berharap dengan adanya perubahan sistem distribusi ini, masyarakat yang berhak bisa mendapatkan LPG dengan harga subsidi yang wajar.

Salah satu kekhawatiran yang muncul terkait dengan reformasi distribusi ini adalah kemungkinan adanya biaya tambahan bagi subpangkalan yang baru.

Namun, Bahlil Lahadalia menegaskan bahwa tidak akan ada biaya tambahan bagi subpangkalan yang akan menjadi bagian dari sistem distribusi LPG baru.

Pemerintah akan memberikan pendampingan penuh kepada para pelaku usaha dalam menjalankan kebijakan baru ini.

“Penataan ini memang baru dan tentu memerlukan penyesuaian, namun kami akan memastikan tidak ada biaya yang dikeluarkan oleh subpangkalan. Ini adalah langkah strategis yang harus diambil demi menjaga kepentingan rakyat,” tegas Bahlil Lahadalia.

Dengan adanya pendampingan ini, diharapkan seluruh pihak dapat menjalankan kebijakan dengan baik dan sesuai dengan aturan yang ada.

Komitmen Pemerintah untuk Menyelesaikan Masalah Gas LPG 3 Kg

Presiden Prabowo Subianto melalui arahan kepada Bahlil Lahadalia, menegaskan bahwa kebijakan yang diambil harus dapat menjamin distribusi LPG yang tepat sasaran dan tidak membebani masyarakat.

Salah satu tujuan reformasi ini adalah efisiensi anggaran negara serta memastikan bahwa subsidi yang diberikan benar-benar sampai kepada masyarakat yang membutuhkan.

“Kami akan terus memantau pelaksanaan kebijakan ini dan memastikan tidak ada masyarakat yang kesulitan mendapatkan LPG,” ujar Presiden Prabowo.

Dengan adanya kebijakan baru ini, diharapkan antrean panjang gas LPG 3 kg yang selama ini meresahkan masyarakat bisa segera teratasi.

Pemerintah berkomitmen untuk terus memperbaiki sistem distribusi agar subsidi dapat tepat sasaran dan dinikmati oleh mereka yang berhak.

Melalui langkah tegas yang diambil oleh Presiden Prabowo dan Bahlil Lahadalia, masalah LPG di Indonesia diharapkan dapat teratasi secara menyeluruh. (*)

Follow Sosial Media Redaksiku : FacebookInstagramTiktokXYoutubePinterest

Follow WhatsApp Channel www.redaksiku.com untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

LRT Kelapa Gading Manggarai Resmi Disiapkan, Cek Rute, Tarif, dan Jam Operasionalnya
“Apa Kamu Lihat?” Berujung Pukulan, Polisi Tangkap Pria di Barru
Wow! 24 Proyek Parepare Masuk Catatan BPK, Ada Rp445 Juta
Ausbildung Jerman 2026: Cek Syarat, Gaji, Visa, dan Cara Mendaftarnya
WHV Australia 2026 Dibuka dengan Sistem Baru, Ini Syarat dan Persiapan Penting untuk WNI
Apakah September 2026 Ada Tanggal Merah dan Libur Nasional? Cari Tahu di Sini ‎
Wanita Mabuk Pengemudi Outlander Maut Jadi Sorotan, Keluarga Korban Minta Keadilan
Eugene Panji Meninggal Dunia, Dunia Perfilman Indonesia Kehilangan Sineas Kreatif

Tulis Komentar

Alamat email tidak akan dipublikasikan. Kolom wajib ditandai *.

Berita Terkait

Sabtu, 29 Agustus 2026 - 13:21 WIB

LRT Kelapa Gading Manggarai Resmi Disiapkan, Cek Rute, Tarif, dan Jam Operasionalnya

Sabtu, 29 Agustus 2026 - 12:26 WIB

“Apa Kamu Lihat?” Berujung Pukulan, Polisi Tangkap Pria di Barru

Sabtu, 29 Agustus 2026 - 12:10 WIB

Wow! 24 Proyek Parepare Masuk Catatan BPK, Ada Rp445 Juta

Jumat, 28 Agustus 2026 - 19:33 WIB

Ausbildung Jerman 2026: Cek Syarat, Gaji, Visa, dan Cara Mendaftarnya

Jumat, 28 Agustus 2026 - 15:19 WIB

WHV Australia 2026 Dibuka dengan Sistem Baru, Ini Syarat dan Persiapan Penting untuk WNI

Berita Terbaru

Foto: AI ilustrasi proyek infrastruktur di Kota Parepare yang disorot BPK, nilainya Rp445 juta.

Viral

Wow! 24 Proyek Parepare Masuk Catatan BPK, Ada Rp445 Juta

Sabtu, 29 Agu 2026 - 12:10 WIB