Isu kenaikan Uang Kuliah Tunggal (UKT) 2025 kembali mencuat seiring kebijakan efisiensi anggaran yang diterapkan pemerintah.
Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Himmatul Aliyah, menyoroti kebijakan rekonstruksi anggaran yang dilakukan Kemendikti Saintek.
Ia mengingatkan bahwa efisiensi tidak boleh merugikan bantuan sosial (bansos) dan sektor pendidikan, termasuk anggaran tukin dosen serta stabilitas UKT.
DPR RI Minta Kepastian UKT 2025 Tidak Naik
Dalam rapat bersama mitra kerja di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, beberapa waktu lalu, Himmatul Aliyah menegaskan bahwa efisiensi anggaran tidak boleh berdampak pada UKT 2025.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Ia meminta pemerintah memastikan bahwa biaya kuliah tetap stabil meskipun ada pemotongan anggaran di beberapa sektor.
Menurutnya, kebijakan ini harus dikaji secara matang agar tidak menimbulkan keresahan di kalangan mahasiswa dan orang tua.
Instruksi sudah jelas bahwa bansos dan pendidikan harus diprioritaskan. Jangan sampai efisiensi ini justru memberatkan mahasiswa, ujarnya.
Mahasiswa dan orang tua khawatir bahwa kebijakan ini bisa berujung pada lonjakan UKT seperti yang pernah terjadi sebelumnya.
Oleh karena itu, DPR meminta pemerintah untuk lebih transparan dalam menyusun anggaran pendidikan agar tidak terjadi kenaikan biaya kuliah yang tidak diantisipasi.
Tukin Dosen Harus Segera Dicairkan
Selain UKT 2025, Himmatul juga menyoroti tunjangan kinerja (tukin) dosen yang hingga kini masih menjadi polemik.
Ia mempertanyakan bagaimana dana sebesar Rp 2,5 triliun akan dialokasikan untuk tukin dosen yang sudah lama tertunda pencairannya.
Banyak dosen mengeluhkan keterlambatan pencairan tukin yang seharusnya menjadi hak mereka.
Himmatul meminta Kemendikti Saintek untuk segera memberikan kepastian agar dosen tidak terus menunggu tanpa kejelasan. Kemarin dikatakan sudah ada lampu hijau, tetapi bagaimana realisasinya? Ini harus diperjelas, tegasnya.
Selain tukin, sertifikasi dosen juga menjadi masalah yang belum terselesaikan. Banyak akademisi yang merasa dirugikan akibat keterlambatan pencairan dana sertifikasi yang telah dijanjikan pemerintah sejak lama.
DPR menekankan bahwa pemerintah harus lebih serius dalam menyelesaikan persoalan ini agar kesejahteraan tenaga pendidik tetap terjaga.
Prabowo Subianto Diminta Tak Diseret dalam Isu Negatif
Selain menyoroti UKT 2025 dan tukin dosen, Himmatul juga meminta agar Menteri Pertahanan Prabowo Subianto tidak digiring ke perumpamaan negatif dalam kebijakan efisiensi anggaran ini.
Ia menekankan bahwa kementerian terkait harus memahami undang-undang yang berlaku dalam penyusunan anggaran.
Halaman : 1 2 Selanjutnya
