Pakar: Bayar Utang ke China Wajib, Tapi Bongkar Dulu Dugaan Korupsi Proyek Kereta Whoosh

Mahfud MD: Ada Dugaan Mark-Up Biaya Tiga Kali Lipat

Pernyataan Noorsy senada dengan kritik mantan Menkopolhukam Mahfud MD, yang sebelumnya juga menyoroti dugaan mark-up biaya pembangunan Kereta Whoosh.

Dalam unggahan di akun YouTube resminya, Mahfud menyebut bahwa biaya pembangunan per kilometer di Indonesia mencapai US$52 juta, sementara biaya proyek serupa di China hanya sekitar US$1718 juta per kilometer.

Artinya, ada selisih hampir tiga kali lipat. Ini yang harus diselidiki. Apakah ada unsur korupsi atau tidak, ujar Mahfud.

Ia mendesak aparat hukum, termasuk Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), untuk menelusuri asal-muasal pembengkakan biaya tersebut.

Beban Finansial Proyek Meningkat Drastis

Mahfud juga mengingatkan bahwa beban keuangan proyek Whoosh semakin berat karena tingginya bunga utang yang harus ditanggung Indonesia.

Awalnya, kata Mahfud, pemerintah Indonesia berencana menggandeng Jepang dengan bunga pinjaman 0,1 persen per tahun.
Namun, setelah memilih China sebagai mitra, bunga meningkat menjadi 2 persen, bahkan naik lagi menjadi 3,4 persen akibat pembengkakan biaya dan keterlambatan penyelesaian proyek.

Jadi dari yang semula bisa murah dan efisien, akhirnya membebani negara dengan bunga lebih tinggi, ungkap Mahfud.

Hal itu membuat pemerintah saat ini menanggung utang sekitar Rp4 triliun yang harus dibayarkan kepada China pada tahun fiskal 2025.
Kalau bunga dan cicilan naik terus, tentu ini akan jadi masalah fiskal jangka panjang, tambahnya.

Pakar Minta Audit Tak Ditunda Lagi

Menanggapi kondisi tersebut, Noorsy menekankan agar pemerintah tidak menunda lagi proses audit investigatif.
Menurutnya, proyek sebesar Kereta Whoosh, yang dibiayai melalui utang luar negeri dan dikerjakan oleh konsorsium BUMN, seharusnya menjadi contoh transparansi publik, bukan justru menimbulkan kontroversi.

Ia juga menilai, audit tidak akan mengganggu hubungan diplomatik IndonesiaChina, selama dilakukan secara profesional dan berdasarkan prinsip mutual respect.
Justru audit bisa memperkuat posisi tawar Indonesia, karena menunjukkan bahwa kita negara yang taat hukum dan transparan, ujarnya.

Kredibilitas Pemerintah Dipertaruhkan

Noorsy menegaskan, jika pemerintah hanya fokus membayar utang tanpa menuntaskan dugaan pelanggaran hukum, maka kepercayaan publik terhadap pemerintahan akan menurun tajam.
Ini bukan hanya soal utang, tetapi tentang kredibilitas negara. Pemerintah harus membuktikan bahwa Indonesia bukan negara yang bisa ditekan karena utang, tegasnya.

Menurut dia, publik menanti langkah konkret dari Presiden Prabowo apakah akan menindaklanjuti hasil audit dan membuka semua data pembiayaan proyek secara terbuka.

Kalau memang bersih, maka tidak perlu takut transparan. Tapi kalau ada yang disembunyikan, itu akan merusak citra Indonesia di mata investor dan masyarakat internasional, pungkasnya.

Penutup: Transparansi Adalah Kunci Reputasi Negara

Kasus proyek Kereta Whoosh kini bukan lagi sekadar urusan ekonomi, melainkan juga ujian moralitas dan integritas pemerintahan.
Langkah pemerintah dalam menyeimbangkan antara kewajiban pembayaran utang dan penegakan hukum akan menjadi tolok ukur sejauh mana Indonesia menjunjung asas good governance dan akuntabilitas publik.

Baik Noorsy maupun Mahfud MD sama-sama menegaskan: jika Indonesia ingin dihormati sebagai negara berdaulat dan kredibel, maka utang harus dibayar, tapi kebenaran dan keadilan tidak boleh dikorbankan.

Ikuti berita viral dari Redaksiku di Follow Sosial Media Redaksiku : Facebook, Instagram, Tiktok, X, Youtube, Pinterest

Penulis : Redaksiku

Editor : Redaksiku

Sumber Berita: Berbagai sumber

Halaman : 1 2