Tanggapi Kritik Atalia Praratya Soal Polemik Rombel 50 Siswa di Jabar, Ini Jawaban Gubernur Dedi Mulyadi dan Solusi dari Pemprov

Forum Kepala Sekolah Swasta (FKSS) menyebut bahwa kuota 50 siswa per rombel menyebabkan banyak calon siswa menarik diri dari sekolah swasta karena memilih sekolah negeri. Akibatnya, tingkat keterisian di sekolah swasta anjlok hingga 30 persen.

Ketua FKSS, Ade Hendriana, menilai bahwa meskipun kebijakan ini bertujuan mulia, sekolah swasta seharusnya dilibatkan dalam proses perencanaan.

Ia mengusulkan agar siswa miskin yang tidak tertampung di negeri bisa disalurkan ke sekolah swasta dengan subsidi dari pemerintah. Hal ini dianggap lebih adil dan tidak mengorbankan kualitas pengajaran.

Solusi Jangka Panjang Pemerintah: Bangun Sekolah Baru

Sebagai bentuk solusi jangka panjang dari polemik rombel 50 siswa, Pemerintah Provinsi Jawa Barat menyiapkan pembangunan 661 ruang kelas baru (RKB) serta 15 unit sekolah baru (USB) untuk jenjang SMA dan SMK.

Kepala Dinas Pendidikan Jabar, Purwanto, menyebut bahwa anggaran yang disiapkan untuk pembangunan sekolah beserta fasilitas mebel dan sanitasi mencapai Rp300 miliar.

Menurut Purwanto, penambahan rombel hanya berlaku di wilayah tertentu yang memiliki konsentrasi tinggi siswa dari Keluarga Ekonomi Tidak Mampu (KETM).

Meskipun rombel ditambah, dari total 700 ribu lulusan tahun ini, sekitar 400 ribu siswa tetap tidak tertampung di sekolah negeri.

Hal ini menunjukkan bahwa sekolah swasta masih memiliki potensi besar untuk menampung siswa baru.

Sementara itu, Gubernur Dedi berkomitmen untuk membangun 50 unit sekolah baru pada tahun 2026 sebagai solusi jangka panjang.

Ia berharap dengan bertambahnya jumlah sekolah, maka rombel bisa kembali disesuaikan sesuai standar ideal, dan anak-anak dari keluarga miskin tetap mendapatkan hak atas pendidikan tanpa harus berdesakan.

Kesimpulan

Kebijakan rombel 50 siswa di sekolah negeri Jawa Barat menjadi dilema antara akses pendidikan dan kualitas pengajaran.

Di satu sisi, langkah ini menjadi solusi pragmatis agar anak-anak miskin tidak putus sekolah.

Namun di sisi lain, kebijakan tersebut memicu kekhawatiran akan kualitas pendidikan dan ketimpangan dengan sekolah swasta.

Kritik dari berbagai pihak semestinya dijadikan bahan evaluasi oleh pemerintah daerah. Janji pembangunan 50 sekolah baru dan alokasi anggaran Rp300 miliar menjadi sinyal positif bahwa pemerintah tidak tinggal diam.

Harapannya, di masa depan tidak perlu lagi ada rombel 50 siswa yang berdesakan, dan semua anak bisa belajar dengan nyaman dan layak.***

Follow Sosial Media Redaksiku : Facebook, Instagram, Tiktok, X, Youtube, Pinterest

Halaman : 1 2