KDM sampai Bobby Ikut Menjawab: Ramai Kepala Daerah Menanggapi Sorotan Menkeu Purbaya soal Kas Pemda Mengendap di Bank

Redaksiku.com – Isu dana pemerintah daerah (pemda) yang mengendap di perbankan bikin suhu ruang rapat pengendalian inflasi naik beberapa derajat. Pemantiknya: Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa dan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian yang blak-blakan membuka data simpanan kas pemda.

Sejak itu, para kepala daerahdari Dedi Mulyadi (KDM) sampai Bobby Nasutionramai-ramai angkat bicara, mengklarifikasi versi mereka soal angka, posisi kas, dan alasannya.

Dari Mana Angka Besar Itu Datang?

Dalam Rakor Pengendalian Inflasi 2025, Tito menyebut BI melaporkan dana pemda di bank Rp233 triliun (data pekan tersebut). Namun setelah Kemendagri menelusuri langsung ke rekening kas pemda, angka yang terlihat Rp215 triliunrinciannya: provinsi Rp64 triliun, kabupaten Rp119,92 triliun, kota Rp30,13 triliun. Ada selisih Rp18 triliun.

Purbaya menanggapinya tegas: basis BI adalah laporan rutin banksudah di sistemsehingga jika ada gap, bisa jadi pencatatan pemda belum teliti. Intinya, pemerintah pusat ingin sinkronisasi data plus percepatan eksekusi belanja agar uang tak parkir terlalu lama.

15 Pemda dengan Simpanan Tertinggi (versi bahan paparan)

1. DKI Jakarta Rp14,6 T

2. Jawa Timur Rp6,8 T

3. Kota Banjarbaru Rp5,1 T

4. Kalimantan Utara Rp4,7 T

5. Jawa Barat Rp4,1 T

6. Bojonegoro Rp3,6 T

7. Kutai Barat Rp3,2 T

8. Sumatera Utara Rp3,1 T

9. Kepulauan Talaud Rp2,6 T

10. Mimika Rp2,4 T

11. Badung Rp2,2 T

12. Tanah Bumbu Rp2,11 T

13. Bangka Belitung Rp2,10 T

14. Jawa Tengah Rp1,9 T

15. Balangan Rp1,8 T

Catatan: Angka ini jadi pemicu klarifikasi beruntun dari daerahsebagian mengakui, sebagian menyoal komposisi dan timing pencatatan (giro vs deposito, BLUD vs RKUD), sebagian lain menegaskan dana sudah on the way ke program.

Gelombang Respons dari Daerah

1) Jawa Barat Dedi Mulyadi (KDM): Beda angka, ayo cek bareng

Lewat Instagram @dedimulyadi71, KDM menyatakan tidak menemukan deposito Rp4,1 T seperti di paparan. Versi dia, kas saat ini Rp2,38 T (giro). Ia bahkan datang ke BI dan Kemendagri untuk komparasi. Hasil konfirmasi: total Rp4,17 T versi BI itu terdiri dari sekitar Rp3,8 T giro Pemprov (untuk belanja jalan) dan sisanya deposito BLUD (di luar kendali langsung RKUD). Klaimnya: tidak ada uang mengendap, karena sedang dan sudah dipakai untuk gaji, proyek, perjalanan dinas, listrik-air, outsourcing.

2) Sumatera Utara Bobby Nasution: RKUD kami Rp990 M, bukan Rp3,1 T

Bobby menyebut saldo RKUD di Bank Sumut hari ini Rp990 miliar. Soal angka Rp3,1 T versi pusat, dia bilang akan dicrosscheck apakah salah input atau beda waktu pencatatan. Pesannya: rekening kas terbuka untuk dicektransparansi jalan, tapi perlu sinkronisasi.

3) DKI Jakarta Pramono Anung: 1.000% benar, tapi ini bukan idle fund

Berbeda dengan Jabar dan Sumut, Pramono justru mengakui angka Rp14,6 T: 1.000% benar. Namun ia menekankan konteks: pola DKI naik tajam di kuartal IV karena pembayaran proyek & layanan publik umumnya rampung NovDes. Asisten Perekonomian & Keuangan Suharini Eliawati menegaskan penumpukan bukan untuk mengejar bunga, melainkan pola percepatan pembayaran di triwulan terakhir.

4) Jawa Timur Sekdaprov Adhy Karyono: Match dengan pusat; komposisi dan asalnya jelas

Adhy menyebut data match dengan pusat, dan merinci kas Rp6,2 T terbagi deposito Rp3,6 T + giro Rp2,62 T. Mayoritas berasal dari SILPA 2024 Rp4,6 T yang baru bisa dialokasikan setelah audit BPK dan disetujui Perda Pertanggungjawaban APBD, lalu dimasukkan di Perubahan APBD 2025 (Triwulan IV). Sisanya sekitar Rp1,6 T adalah cashflow operasional.

5) Badung BPKAD: Bukan mengendapsudah SPD, nunggu SPJ

Plt Kepala BPKAD Badung Ketut Wisuda menegaskan dana bukan parkir, melainkan sudah dalam proses SPD ke SKPD dan menunggu SPJ. Alokasi untuk gaji & tunjangan, belanja operasional, sampai pembiayaan kegiatan pembangunan yang sedang berjalan. Ia yakin serapan melonjak di triwulan IV.

Kenapa Kas Bisa Tinggi di Tengah Tahun?

Kalau ditarik garis besar, ada tiga faktor utama yang bikin kas daerah terlihat gemuk sementara waktu:

1. Siklus Pekerjaan & Serapan di Akhir Tahun
   Banyak paket fisik dan layanan finish di Q4. Pembayaran termin berkumpul di NovDes, sehingga saldo kas naik dulu (siap bayar), lalu turun saat eksekusi.

2. Proses Regulatif & Akuntansi
   SILPA tahun sebelumnya baru bisa dibelanjakan setelah audit BPK & persetujuan DPRD, umumnya masuk di Perubahan APBD (Q4). BLUD punya rekening & tata kelola sendiri, seringkali tercatat di agregat BI namun di luar RKUD harian.

3. Pipeline Keuangan (SPD †’ SPJ)
   Di level teknis, uang sudah dialokasikan (SPD ke SKPD) tapi belum lengkap SPJ atau tahapan administrasi. Di periode ini, secara kas terlihat mengendap, padahal on the way ke program.

Titik Temu: Transparansi Data & Kecepatan Eksekusi

Pusat menagih dua hal:

• Sinkronisasi angka antara BI, Kemendagri, Kemenkeu, dan Pemda (klarifikasi komposisi RKUD vs BLUD, giro vs deposito, tanggal cut-off).

• Percepatan belanja berkualitasbukan sekadar menyerap, tapi tepat sasaran dan berdampak ke ekonomi lokal (mendorong pertumbuhan & menjaga inflasi).

Di sisi daerah, benang merah respons mereka: dana bukan idle, melainkan bagian siklus dan proses akuntabilitas. Namun, mereka juga mengakui PR-nya: komunikasi data yang rapi, real time, dan mudah dipahami publiksupaya persepsi parkir dana tidak telanjur melebar.

Apa Dampaknya Buat Publik?

• Ke layanan & proyek: Jika eksekusi Q4 berjalan mulus, publik akan melihat pembayaran proyek selesai tepat waktu, gaji/operasional aman, dan layanan publik terjaga.

• Ke perekonomian: Percepatan belanja daerah di ujung tahun bisa menopang aktivitas dunia usaha, dari kontraktor hingga UMKM penunjang.

• Ke kepercayaan: Transparansi angka (termasuk membuka saldo RKUD harian, memisah jelas BLUD, serta jadwal pembayaran) akan menenangkan persepsi warganet dan investor lokal.

Kesimpulan: Bukan Sekadar Angka, tapi Narasi Tata Kelola

Perdebatan Rp233 T vs Rp215 T dan daftar Top 15 bukan cuma soal angka besarini soal narasi tata kelola: akurasi data, disiplin fiskal, dan keberanian menjelaskan ke publik kapan, untuk apa, dan bagaimana uang rakyat bekerja.

• Pusat mendorong akselerasi eksekusi dan akurasi pencatatan.

• Daerah meminta konteks: siklus Q4, SILPA, dan alur SPDSPJ.

Kabar baiknya, banyak pemda kini proaktif membuka data bahkan datang langsung ke BI/Kemendagri. Langkah-langkah ini selaras dengan E-E-A-T: pengalaman lapangan (mengecek langsung), keahlian teknis (merinci giro/deposito/BLUD), otoritas (pernyataan resmi), dan kepercayaan (transparansi). Kalau konsisten, drama uang mengendap bisa berubah jadi catatan baik tentang governance yang makin dewasa.

Ikuti berita viral dari Redaksiku di Follow Sosial Media Redaksiku : Facebook, Instagram, Tiktok, X, Youtube, Pinterest

Penulis : Redaksiku

Editor : Redaksiku

Sumber Berita: Berbagai sumber