Kasus Keracunan MBG, Kepala BGN Serahkan ke Penegak Hukum

Redaksiku.com – Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sudaryono menegaskan bahwa pihaknya telah menyerahkan penanganan hukum terkait kasus keracunan makanan dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) kepada pihak kepolisian. Langkah ini diambil menyusul meningkatnya insiden gangguan kesehatan yang dialami ratusan siswa di berbagai daerah, yang kini telah memasuki tahap penyidikan resmi.

Hingga Jumat, 4 September 2026, Badan Gizi Nasional mencatat serangkaian laporan kasus keracunan yang tersebar di sejumlah titik pelaksanaan program. Investigasi awal menunjukkan adanya indikasi kuat kelalaian dalam penerapan Standar Operasional Prosedur (SOP) oleh pihak pengelola di lapangan.

Kepala BGN Sudaryono secara tegas menyatakan bahwa pihaknya tidak akan menoleransi setiap bentuk kelalaian yang membahayakan kesehatan para penerima manfaat. Ia bahkan mengancam akan memberikan sanksi tegas hingga pemecatan tidak hormat bagi kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang terbukti tidak menjalankan prosedur dengan benar.

Temuan Investigasi Lapangan

Berdasarkan hasil investigasi sementara, 80 persen kasus keracunan yang terjadi di lapangan dipicu oleh ketidakpatuhan terhadap SOP yang telah ditetapkan. Salah satu temuan mencolok terjadi di wilayah Karo, di mana ratusan ikan yang seharusnya segera diolah ditemukan tidak tersimpan di dalam alat pendingin (freezer) sesuai ketentuan.

Kelalaian dalam rantai pasok dan penyimpanan bahan makanan ini berakibat fatal bagi kesehatan siswa. Hingga pertengahan Agustus 2026, tercatat sebanyak 353 siswa dilaporkan mengalami keluhan kesehatan seperti mual, muntah, hingga pusing setelah menyantap menu yang disediakan.

Sebagai bentuk tanggung jawab moral, Sudaryono bahkan sempat menunjukkan sikap simpatik dengan berlutut di hadapan keluarga korban saat mengunjungi lokasi kejadian di Karo. Ia berkomitmen untuk mengusut tuntas insiden tersebut agar kejadian serupa tidak terulang di masa depan.

Tindakan Tegas dan Pengawasan

Respons cepat telah dilakukan BGN dengan mencopot dua kepala SPPG di Bontang pasca insiden keracunan yang menimpa siswa di wilayah tersebut. Langkah ini menjadi peringatan keras bagi seluruh jajaran di bawah naungan BGN bahwa keselamatan nyawa siswa adalah prioritas utama yang tidak bisa diganggu gugat.

Selain penindakan internal, Kejaksaan Agung (Kejagung) juga terpantau mulai masuk ke ranah tata kelola program ini. Kejagung melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah staf BGN dan pihak SPPG untuk memastikan tidak ada unsur korupsi dalam pengelolaan anggaran dan pengadaan bahan baku MBG.

Pemeriksaan ini ditujukan untuk memetakan apakah keracunan tersebut murni akibat kelalaian operasional atau terdapat penyimpangan dalam pengadaan bahan makanan yang tidak layak konsumsi. Sinergi antara BGN dan aparat penegak hukum diharapkan dapat memulihkan kepercayaan publik terhadap program strategis nasional ini.

Pertanyaan Umum

Mengapa kasus keracunan MBG bisa terjadi secara berulang?

Berdasarkan investigasi Badan Gizi Nasional, penyebab utamanya adalah ketidakpatuhan terhadap Standar Operasional Prosedur (SOP) dalam penyimpanan dan pengolahan bahan makanan, seperti tidak digunakannya alat pendingin yang memadai.

Apa sanksi yang diberikan kepada petugas yang lalai?

BGN menerapkan sanksi tegas berupa pencopotan jabatan hingga pemecatan tidak hormat bagi kepala SPPG yang berstatus ASN jika terbukti lalai dalam menjaga kualitas makanan.

Bagaimana status hukum kasus ini saat ini?

Sejumlah kasus telah memasuki tahap penyidikan oleh pihak kepolisian, sementara pihak Kejaksaan Agung turut melakukan pemeriksaan terkait tata kelola dan potensi tindak pidana korupsi dalam program MBG.