Pernyataan oknum HRD sebut job fair digelar hanya untuk formalitas mendadak viral dan memicu kegaduhan di tengah euforia pencari kerja.
Ajang job fair Bekasi 2025 yang semula menjadi harapan ribuan pelamar, justru tercoreng oleh sikap tidak profesional salah satu perwakilan perusahaan.
Reaksi keras datang dari berbagai pihak, termasuk Wakil Menteri Ketenagakerjaan yang menyebut tindakan tersebut sebagai bentuk kebohongan publik.
Job Fair di Bekasi Dibanjiri Ribuan Pelamar, Ini Pernyataan Oknum HRD yang Viral
Job fair di Bekasi yang digelar awal Mei 2025 disambut antusiasme luar biasa dari masyarakat, bahkan melebihi ekspektasi panitia penyelenggara.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Acara ini awalnya diperkirakan hanya dihadiri 2.000 hingga 2.500 pelamar kerja, namun kenyataannya puluhan ribu pencari kerja memadati lokasi hingga menimbulkan antrean panjang.
Kerumunan pelamar yang datang dari berbagai daerah menunjukkan betapa besar harapan masyarakat terhadap kesempatan kerja melalui job fair Bekasi ini.
Sayangnya, semangat tersebut dirusak oleh pernyataan seorang HRD perusahaan peserta yang menyebut rekrutmen di job fair hanya formalitas belaka.
Cuplikan video berisi pernyataan itu beredar luas di media sosial dan memicu kemarahan banyak pihak, terutama para pencari kerja yang merasa dipermainkan.
Ucapan tersebut dianggap merendahkan semangat pelamar yang dengan susah payah datang dan mengantre demi peluang pekerjaan.
Mereka merasa kehadiran perusahaan hanya untuk menggugurkan kewajiban administratif, bukan benar-benar mencari tenaga kerja baru.
Pernyataan itu juga dikhawatirkan menurunkan kredibilitas job fair Bekasi sebagai program yang seharusnya membuka akses kerja secara luas dan adil.
Wamenaker Bereaksi Keras atas Pernyataan HRD di Job Fair Bekasi
Menanggapi kontroversi tersebut, Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer langsung angkat suara dan mengecam keras pernyataan oknum HRD tersebut.
Ia menyebut tindakan itu sebagai sikap tidak bertanggung jawab yang bisa merusak moral para pencari kerja dan mencoreng wajah program pemerintah.
Orang seperti itu tidak pantas menduduki posisi HRD. Harusnya langsung dipecat, tegas Immanuel dalam wawancara yang dikutip pada Sabtu, 3 Mei 2025.
Ia juga menambahkan bahwa pihaknya akan menelusuri perusahaan tempat HRD tersebut bekerja dan tidak segan merekomendasikan sanksi tegas.
Menurut Immanuel, mengatakan bahwa rekrutmen hanya formalitas adalah bentuk penghinaan terhadap upaya jutaan rakyat Indonesia yang tengah mencari pekerjaan.
Jangan bikin job fair kalau hanya ingin formalitas. Ini penghinaan terhadap rakyat. Saya mau tahu siapa HRD dan perusahaannya, tegasnya.
Ia pun menggarisbawahi bahwa job fair Bekasi bukan sekadar program seremonial, tapi bagian dari strategi pemerintah membuka akses kerja yang setara dan masif.
Wamenaker juga menyampaikan bahwa pihak kementerian akan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan job fair, termasuk mekanisme pendaftaran hingga pemilihan perusahaan peserta.
Dengan begitu, diharapkan ke depan tidak ada lagi perusahaan yang menjadikan program ini sekadar pajangan tanpa niat perekrutan nyata.
Evaluasi Job Fair Bekasi Jadi Prioritas: Pemerintah Diminta Selektif Terhadap Perusahaan Peserta
Setelah insiden tersebut, pemerintah diharapkan segera melakukan pembenahan besar terhadap teknis pelaksanaan job fair Bekasi dan program serupa di kota lain.
Kepadatan peserta yang melampaui kapasitas dan sikap tidak profesional dari oknum HRD harus menjadi pelajaran penting bagi semua pihak.
Pemerintah daerah dan panitia penyelenggara perlu lebih selektif dalam memilih perusahaan peserta dan mewajibkan komitmen rekrutmen yang jelas.
Immanuel menyebutkan bahwa fakta di lapangan tidak boleh disangkal atau diputarbalikkan demi kepentingan segelintir pihak.
Kalau ada yang menyebar narasi palsu, itu berbahaya. Tapi kalau benar HRD itu ngomong rekrutmen cuma formalitas, maka itu bohong publik, katanya.
Ia menekankan bahwa seluruh stakeholder harus menjaga integritas job fair Bekasi demi masa depan ketenagakerjaan yang lebih baik.
Selain itu, banyak pihak juga mendorong adanya standar nasional dalam penyelenggaraan job fair agar setiap pelamar memiliki kepastian bahwa acara tersebut memang mempertemukan mereka dengan peluang kerja nyata.
Tanpa regulasi ketat, acara seperti ini dikhawatirkan hanya menjadi ajang pencitraan tanpa dampak konkret bagi para pencari kerja.
Pernyataan oknum HRD yang menyebut job fair Bekasi hanya formalitas telah mencoreng semangat ribuan pelamar kerja yang datang dengan penuh harapan.
Respons keras dari Wamenaker menunjukkan bahwa pemerintah tidak mentolerir sikap tidak profesional yang melecehkan pencari kerja.
Insiden ini harus menjadi bahan evaluasi menyeluruh agar program serupa di masa depan lebih transparan, adil, dan berpihak pada rakyat.
Job fair bukan sekadar kegiatan simbolik, melainkan jembatan harapan antara tenaga kerja dan industri.
Setiap ucapan dan tindakan dari pihak penyelenggara maupun peserta harus mencerminkan komitmen nyata terhadap penciptaan lapangan kerja.
Jika dikelola dengan baik, job fair Bekasi dan acara serupa akan menjadi sarana efektif membangun ekonomi dan menurunkan angka pengangguran secara signifikan.***
Follow Sosial Media Redaksiku : Facebook, Instagram, Tiktok, X, Youtube, Pinterest
