Otoritas Jasa Keuangan (OJK) merilis aturan baru, yakni POJK Nomor 22 Tahun 2023 perihal Pelindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan untuk memperkuat upaya pelindungan kastemer dan masyarakat.
Dalam info formal pada Selasa (9/1/2024) dijelaskan penerbitan POJK berikut merupakan tindak lanjut atas amanat Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 perihal Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK).
POJK teranyar ini pun mengambil alih POJK Nomor 6/POJK.07/2022 perihal Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan serta menyempurnakan beberapa POJK lainnya.
Penerbitan POJK Pelindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan merupakan respons cepat OJK selaku regulator atas amanat UU P2SK untuk memperkuat pelindungan kastemer dan masyarakat, ungkap Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Pelindungan Konsumen OJK Friderica Widyasari Dewi.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
OJK termasuk mengemukakan penguatan pengaturan pelindungan kastemer didalam POJK ini mempertimbangkan perluasan pelaku bisnis jasa keuangan, digitalisasi produk dan atau layanan di sektor jasa keuangan, serta perkembangan industri jasa keuangan yang tambah kompleks dan dinamis.
Tak cuma itu, POJK Nomor 22 Tahun 2023 ini mempertegas kewenangan Otoritas Jasa Keuangan didalam laksanakan pengawasan Perilaku PUJK (Market Conduct) didalam mendesain, sedia kan informasi, mengemukakan informasi, memasarkan, memicu perjanjian, dan memberikan layanan atas produk dan/atau layanan serta laksanakan penanganan Pengaduan dan penyelesaian sengketa.
Pengawasan Perilaku PUJK (Market Conduct) diharapkan dapat melindungi dan tingkatkan keyakinan Konsumen kepada PUJK didalam setiap kegiatan dan kegiatan bisnis di sektor jasa keuangan serta selalu memberikan peluang dan peluang untuk perkembangan PUJK secara adil, efisien, dan transparan.
Sejak berlakunya UU P2SK, PUJK tambah didorong untuk menjadi entitas bisnis yang sehat secara bisnis, dan menerapkan tabiat pelaku [market conduct] yang baik didalam menggerakkan kegiatan usahanya. Saya yakin, ke-2 hal berikut tidak dapat dipisahkan.
Dengan menerapkan prinsip market conduct maka dapat tambah mendorong perkembangan bisnis yang sehat gara-gara tambah kuatnya keyakinan konsumen, tegas Friderica.
Selain itu, penerbitan POJK ini diharapkan dapat mendorong terciptanya sistem pelindungan kastemer yang andal, tingkatkan pemberdayaan kastemer dan masyarakat, serta menumbuhkan kesadaran pelaku bisnis jasa keuangan.
Secara substansi, penguatan pelindungan kastemer dan penduduk yang tercakup didalam POJK ini antara lain:
1. Penyesuaian cakupan PUJK dan prinsip pelindungan konsumen;
2. Larangan terima sebagai kastemer dan/atau bekerja serupa bersama dengan pihak yang laksanakan kegiatan bisnis di sektor keuangan yang tidak memiliki izin berasal dari Otoritas Jasa Keuangan atau otoritas yang berwenang;
3. Hak dan kewajiban calon konsumen, kastemer dan PUJK serta larangan bagi PUJK;
4. Pencantuman cost dan komisi/imbalan kepada agen pemasaran/perantara didalam perjanjian;
5. Mekanisme penagihan dan pengambilalihan/penarikan agunan oleh PUJK untuk produk dan/atau layanan kredit dan pembiayaan;
6. Penyesuaian jangka selagi layanan pengaduan bagi PUJK;
7. Pelindungan knowledge dan/atau informasi dan kewajiban meyakinkan keamanan sistem informasi dan ketahanan siber;
8. Pengawasan tabiat PUJK (market conduct);
9. Penguatan pengaturan pada kegiatan penyediaan, penyampaian informasi dan pemasaran pada Produk Asuransi Yang Dikaitkan bersama dengan Investasi (PAYDI);
10. Pengajuan keberatan pada sanksi administratif yang dikeluarkan oleh OJK; serta
11. Penguatan kewenangan OJK didalam laksanakan gugatan perdata.
Follow Sosial Media Redaksiku : Facebook, Instagram, Tiktok, X, Youtube, Pinterest
