Redaksiku.com – Pemerintah India mulai semakin agresif melepas sebagian kepemilikannya di perusahaan-perusahaan milik negara untuk memperkuat penerimaan pemerintah di tengah meningkatnya tekanan terhadap anggaran.
New Delhi bahkan diperkirakan dapat melampaui target 800 miliar rupee atau sekitar US$8,4 miliar dari penjualan saham perusahaan negara dan monetisasi aset pada tahun fiskal yang berakhir Maret 2027. Dengan kurs sekitar Rp15.000 per dolar AS sebagai gambaran kasar, nilainya setara lebih dari Rp126 triliun.
Langkah tersebut semakin penting setelah konflik di Timur Tengah mendorong kenaikan biaya impor energi dan pupuk India. Pemerintah Narendra Modi pada saat yang sama berusaha mempertahankan target defisit fiskal sebesar 4,3 persen dari produk domestik bruto (PDB) pada tahun fiskal 2026/2027.
Salah satu transaksi terbesar terjadi pekan ini ketika pemerintah menjual sebagian saham Life Insurance Corporation of India (LIC) senilai sekitar 315,5 miliar rupee atau US$3,3 miliar.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
India Targetkan Rp126 Triliun dari Divestasi dan Monetisasi Aset
Reuters melaporkan pada Jumat, 7 Agustus 2026, pemerintah India memperkirakan penerimaan dari divestasi saham perusahaan milik negara dan monetisasi aset dapat melampaui target 800 miliar rupee pada tahun fiskal berjalan.
Target tersebut tidak seluruhnya berasal dari privatisasi penuh.
Pemerintah lebih banyak menggunakan skema penjualan sebagian kecil saham atau minority stake perusahaan negara yang sudah tercatat di bursa.
Pendekatan tersebut dinilai lebih mudah dilaksanakan karena pemerintah masih mempertahankan kendali terhadap perusahaan, sementara saham yang dilepas dapat langsung diserap investor pasar modal.
Menurut sumber pemerintah yang dikutip Reuters, strategi ini juga mempunyai risiko politik dan regulasi yang lebih rendah dibandingkan menjual seluruh kendali perusahaan negara kepada investor swasta.
Penjualan Saham LIC Jadi Transaksi Terbesar
Langkah paling mencolok datang dari Life Insurance Corporation of India, perusahaan asuransi jiwa terbesar India.
Pemerintah menawarkan hingga 6,5 persen saham LIC kepada investor institusi dan ritel melalui mekanisme Offer for Sale.
Transaksi tersebut menghasilkan sekitar 315,5 miliar rupee atau US$3,3 miliar, menjadikannya salah satu divestasi terbesar pemerintah India dalam beberapa tahun terakhir.
Harga dasar penawaran ditetapkan sebesar 382 rupee per saham.
Permintaan investor ternyata cukup kuat. Penawaran mencakup sekitar 82,2 crore saham, sementara permintaan mencapai sekitar 111,3 crore saham. Harga alokasi akhirnya berada di sekitar 383,69 rupee per saham.
Transaksi tersebut memberikan suntikan penerimaan besar kepada kas pemerintah sekaligus meningkatkan jumlah saham LIC yang dimiliki publik.
Bukan Cuma LIC, Saham Banyak BUMN India Ikut Dilepas
Data resmi Department of Investment and Public Asset Management (DIPAM) Kementerian Keuangan India menunjukkan pemerintah telah melakukan penjualan saham di sejumlah perusahaan milik negara pada tahun fiskal 2026/2027.
Perusahaan tersebut antara lain:
- Coal India
- NHPC
- NLC India
- General Insurance Corporation of India
- Indian Railway Finance Corporation
- Cochin Shipyard
- Central Bank of India
Sebelum memasukkan transaksi besar LIC terbaru, catatan DIPAM menunjukkan penerimaan divestasi yang telah dibukukan mencapai lebih dari 203,9 miliar rupee.
Coal India menjadi salah satu penyumbang terbesar dengan penjualan 2 persen saham pemerintah yang menghasilkan sekitar 55,42 miliar rupee.
Pemerintah juga melepas sekitar 6,01 persen saham NHPC dengan penerimaan sekitar 43,57 miliar rupee serta 5 persen saham General Insurance Corporation senilai sekitar 30,90 miliar rupee.
Sudah Lebih dari US$5,5 Miliar Terkumpul
Jika transaksi terbaru LIC digabung dengan pelepasan saham perusahaan negara lainnya, pemerintah India telah menghimpun lebih dari US$5,5 miliar sepanjang tahun fiskal berjalan.
Jumlah tersebut berarti India sudah berada cukup dekat dengan target keseluruhan US$8,4 miliar.
Reuters melaporkan Menteri Keuangan Nirmala Sitharaman bahkan telah memberikan target divestasi per kuartal kepada departemen pemerintah yang bertanggung jawab atas penjualan saham tersebut.
Strateginya jelas: pemerintah tidak ingin menunggu satu transaksi privatisasi besar yang prosesnya dapat berlangsung bertahun-tahun.
Sebaliknya, India mulai menjalankan lebih banyak transaksi berukuran kecil dan menengah yang dapat dilakukan melalui pasar saham.
IDBI Bank Bisa Tambah US$2,5 Miliar
Satu transaksi besar lainnya masih menunggu penyelesaian.
Pemerintah India tengah berupaya menyelesaikan proses divestasi IDBI Bank yang sudah tertunda cukup lama.
Menurut sumber pemerintah yang dikutip Reuters, pelepasan saham IDBI Bank diperkirakan dapat menambah sekitar US$2,5 miliar ke kas negara apabila berhasil diselesaikan pada tahun fiskal ini.
Proses tersebut berbeda dengan penjualan saham minoritas pada BUMN lain karena berkaitan dengan perpindahan pengendalian bank.
Reuters Breakingviews sebelumnya melaporkan Fairfax asal Kanada dan Emirates NBD dari Abu Dhabi termasuk pihak yang mengajukan penawaran baru dalam proses tersebut.
Jika transaksi IDBI selesai dan penjualan saham perusahaan negara lainnya terus berlangsung, peluang pemerintah melampaui target 800 miliar rupee menjadi semakin besar.
Kenapa India Tiba-tiba Lebih Agresif?
Salah satu penyebab utamanya adalah memburuknya tekanan eksternal terhadap anggaran pemerintah.
India merupakan salah satu importir minyak mentah terbesar di dunia, sehingga kenaikan harga energi internasional secara langsung meningkatkan biaya impor dan tekanan terhadap fiskal.
Konflik di Timur Tengah juga meningkatkan biaya impor pupuk.
Pada saat bersamaan, pemerintah berusaha membatasi dampak kenaikan harga energi terhadap masyarakat dengan menurunkan pajak bahan bakar dan mempertahankan sejumlah subsidi.
Reuters melaporkan pemotongan pajak bahan bakar saja telah mengurangi penerimaan pemerintah lebih dari 1 triliun rupee.
Situasi tersebut membuat pemerintah membutuhkan sumber penerimaan lain tanpa harus menaikkan pajak secara agresif.
Penjualan sebagian saham BUMN menjadi salah satu pilihannya.
Belanja Subsidi Melonjak 37 Persen
Tekanan terhadap APBN India juga terlihat dari peningkatan belanja subsidi.
Pada kuartal April-Juni 2026, pengeluaran subsidi pemerintah tercatat melonjak sekitar 37 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.
Total belanja pemerintah pada kuartal tersebut juga naik sekitar 11 persen.
Kondisi ini membuat sebagian ekonom mulai mempertanyakan apakah India dapat mempertahankan target defisit fiskalnya.
Ekonom sebelumnya juga memperkirakan kenaikan biaya pupuk, subsidi energi dan beban fiskal akibat konflik Timur Tengah dapat mempersulit proses konsolidasi fiskal India.
Defisit Fiskal Ditargetkan 4,3 Persen PDB
Dalam Union Budget 2026/2027, pemerintah India menetapkan target defisit fiskal sebesar 4,3 persen dari PDB, turun tipis dibandingkan sekitar 4,4 persen pada tahun fiskal sebelumnya.
Secara nominal, target defisit tahun berjalan berada di sekitar 16,96 triliun rupee.
Pemerintah juga menargetkan rasio utang terhadap PDB turun menjadi sekitar 55,6 persen, dari estimasi 56,1 persen pada tahun sebelumnya. Dalam jangka menengah, New Delhi menargetkan rasio utang pemerintah pusat menuju kisaran 50±1 persen PDB pada 2030/2031.
Namun gangguan harga energi membuat target tersebut menjadi lebih sulit.
Reuters melaporkan sejumlah analis memperkirakan pemerintah berisiko melampaui target defisit apabila tekanan harga komoditas berlangsung lama.
Defisit April-Mei Sudah Rp17 Miliar Dolar
Data pemerintah menunjukkan defisit fiskal India selama April-Mei 2026 mencapai 1,62 triliun rupee atau sekitar US$17,1 miliar.
Angka tersebut setara dengan 9,6 persen dari target defisit sepanjang tahun fiskal.
Sebagai perbandingan, pada periode yang sama tahun sebelumnya defisit hanya sekitar 131,6 miliar rupee.
Belanja pemerintah pada dua bulan pertama tahun fiskal mencapai sekitar 8,8 triliun rupee, naik dari 7,5 triliun rupee setahun sebelumnya.
Meski demikian, pemerintah belum mengubah target defisit 4,3 persen PDB.
Nirmala Sitharaman mengatakan pada Juli bahwa belum ada rencana segera untuk merevisi proyeksi anggaran.
Pemerintah Tak Mau Pangkas Belanja Infrastruktur
India sebenarnya mempunyai pilihan lain untuk menekan defisit, yakni memangkas pengeluaran.
Namun pemerintah Modi berusaha sebisa mungkin tidak mengurangi investasi infrastruktur, karena belanja modal dipandang penting untuk menjaga pertumbuhan ekonomi dan menciptakan lapangan kerja.
Dalam anggaran 2026/2027, belanja modal pemerintah pusat direncanakan mencapai sekitar 12,22 triliun rupee, atau sekitar 3,1 persen PDB.
Dana tersebut digunakan antara lain untuk pembangunan jalan, kereta api, bandara dan infrastruktur publik lainnya.
Karena pemerintah ingin mempertahankan belanja produktif tersebut, tambahan penerimaan dari divestasi menjadi semakin penting.
Dengan kata lain, penjualan saham BUMN memberikan ruang fiskal tanpa memaksa pemerintah melakukan pemangkasan besar pada proyek pembangunan.
Dividen BUMN dan Bank Sentral Juga Jadi Penyelamat
India bukan hanya mendapat tambahan kas dari divestasi.
Pemerintah juga menikmati penerimaan dividen yang sangat besar.
Reuters melaporkan dividen dari Reserve Bank of India (RBI), bank-bank milik negara dan institusi keuangan telah mencapai sekitar 3,24 triliun rupee antara 1 April hingga 5 Agustus 2026.
Jumlah tersebut bahkan sudah melampaui estimasi penerimaan dividen sepanjang tahun fiskal yang sebelumnya dipatok sekitar 3,16 triliun rupee.
RBI sendiri menyumbangkan dividen rekor sebesar 2,87 triliun rupee.
Tambahan penerimaan ini menjadi bantalan penting bagi anggaran pemerintah ketika belanja subsidi meningkat.
India Tidak Sepenuhnya Menjual BUMN
Istilah “divestasi BUMN” juga perlu dibedakan dengan privatisasi penuh.
Dalam sebagian besar transaksi terbaru, pemerintah hanya menjual sebagian kecil sahamnya kepada publik.
Contohnya, setelah menjual 2 persen saham Coal India pada tahun fiskal ini, pemerintah masih tercatat memiliki sekitar 61,13 persen saham perusahaan tersebut.
Setelah menjual sekitar 6,01 persen NHPC, pemerintah masih memegang sekitar 61,39 persen.
Di Indian Railway Finance Corporation, pemerintah masih memiliki sekitar 82,9 persen setelah menjual 1,75 persen saham.
Artinya, negara tetap menjadi pemegang saham pengendali pada banyak perusahaan tersebut.
Model ini memungkinkan pemerintah memperoleh uang tunai dari pasar tanpa kehilangan kendali strategis.
Privatisasi Besar India Berjalan Lebih Lambat
India sebenarnya sudah mencanangkan program privatisasi ambisius sejak 2021.
Namun pelaksanaannya berjalan lebih lambat dari rencana awal.
Reuters mencatat hanya beberapa transaksi strategis besar yang berhasil diselesaikan, sementara sejumlah rencana lain menghadapi kendala politik, regulasi maupun proses penawaran yang panjang.
Karena pengalaman tersebut, pemerintah kini lebih memilih penjualan saham minoritas di BUMN yang sudah tercatat di bursa.
Transaksi semacam ini dapat dieksekusi lebih cepat apabila kondisi pasar memungkinkan.
Perubahan pendekatan tersebut menjelaskan mengapa nama seperti Coal India, NHPC, Cochin Shipyard hingga LIC muncul dalam gelombang penjualan saham sepanjang 2026.
Pasar Modal Jadi Mesin Penggalangan Dana Pemerintah
Strategi terbaru India menunjukkan peran pasar modal yang semakin besar dalam pengelolaan aset negara.
Daripada menjual seluruh perusahaan kepada satu pembeli strategis, pemerintah dapat melepas beberapa persen saham melalui mekanisme Offer for Sale.
Investor institusi maupun ritel kemudian menyerap saham tersebut melalui bursa.
Selain menghasilkan dana bagi pemerintah, langkah tersebut dapat meningkatkan jumlah saham publik dan likuiditas perusahaan negara di pasar modal.
Namun strategi tersebut tetap mempunyai batas.
Pemerintah tidak dapat terus menjual saham tanpa memperhatikan valuasi perusahaan, kondisi pasar maupun batas minimum kepemilikan yang ingin dipertahankan.
Divestasi Bukan Berarti India Sedang Kehabisan Uang
Agresivitas India menjual saham BUMN juga tidak otomatis berarti pemerintah mengalami krisis keuangan.
Penerimaan dividen pemerintah bahkan saat ini berada di atas target, sementara pemerintah masih mempertahankan belanja modal dalam jumlah besar.
Yang terjadi adalah New Delhi sedang mencari tambahan ruang fiskal untuk menghadapi kondisi eksternal yang memburuk tanpa mengorbankan target konsolidasi anggaran.
Kenaikan harga minyak, subsidi pupuk, pemotongan pajak bahan bakar dan melambatnya beberapa penerimaan pajak menciptakan tekanan tambahan.
Divestasi kemudian menjadi salah satu alat untuk menutup sebagian kebutuhan tersebut.
Pemerintah Bisa Lampaui Target Divestasi
Dengan lebih dari US$5,5 miliar telah diperoleh dan transaksi IDBI Bank yang berpotensi menambah sekitar US$2,5 miliar, pemerintah semakin dekat dengan target US$8,4 miliar.
Belum termasuk kemungkinan pelepasan saham perusahaan negara lainnya sepanjang sisa tahun fiskal hingga Maret 2027.
Karena itu, sumber pemerintah India memperkirakan target tersebut dapat terlampaui.
Jika tercapai, hasilnya akan berbeda dari beberapa tahun sebelumnya ketika pemerintah berulang kali gagal memenuhi target divestasi dan monetisasi aset.
Namun keberhasilan divestasi tetap tidak otomatis menyelesaikan seluruh persoalan fiskal.
Ekonom N.R. Bhanumurthy dari Madras School of Economics menilai peningkatan hasil divestasi memang merupakan perkembangan positif, tetapi pemerintah masih perlu menghimpun penerimaan tambahan untuk mempertahankan target defisit.
India Pilih Jual Aset daripada Korbankan Pertumbuhan
Strategi pemerintah India akhirnya memperlihatkan dilema yang dihadapi banyak negara.
Di satu sisi, New Delhi ingin menekan defisit serta rasio utang.
Di sisi lain, pemerintah tidak ingin mengorbankan belanja pembangunan yang dianggap penting untuk mempertahankan pertumbuhan salah satu ekonomi terbesar dunia.
Penjualan sebagian saham perusahaan milik negara menjadi jalan tengah.
Pemerintah memperoleh pemasukan, kepemilikan publik terhadap BUMN meningkat, sementara proyek infrastruktur dapat tetap berjalan.
Dengan target 800 miliar rupee, transaksi LIC senilai US$3,3 miliar dan potensi penjualan IDBI Bank sekitar US$2,5 miliar, 2026 berpotensi menjadi salah satu tahun paling agresif bagi program divestasi aset pemerintah India dalam beberapa tahun terakhir.
Namun efektivitas strategi tersebut akan ditentukan oleh satu hal utama: apakah tambahan penerimaan dari penjualan aset cukup besar untuk mengimbangi lonjakan subsidi, kenaikan biaya energi dan tekanan penerimaan pemerintah.
Untuk sementara, pemerintahan Narendra Modi tetap mempertahankan target defisit fiskal 4,3 persen PDB, dan divestasi saham BUMN kini menjadi salah satu senjata utama untuk mempertahankan sasaran tersebut.
Follow Sosial Media Redaksiku : Facebook, Instagram, Tiktok, X, Youtube, Pinterest
