Diblokirnya anggaran IKN 2025 yang terjadi baru-baru ini masih menjadi sorotan. Tanggapan dari berbagai pihak pun dinantikan, tak terkecuali mantan Presiden RI, Jokowi Widodo alias Jokowi.
Kelanjutan proyek Ibu Kota Nusantara (IKN) Nusantara menjadi tanda tanya setelah Presiden Prabowo Subianto menerbitkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja.
Keputusan ini berdampak pada pemblokiran anggaran yang sebelumnya dialokasikan untuk pembangunan IKN.
Namun, di tengah ketidakpastian ini, Kepala Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi menegaskan bahwa proyek IKN tetap berlanjut.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Ia menekankan bahwa anggaran IKN tidak benar-benar diblokir, melainkan belum dibuka. Lantas, bagaimana masa depan IKN setelah kebijakan ini diterapkan?
Jokowi Enggan Berkomentar Soal Kelanjutan IKN
Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) memilih untuk tidak banyak berkomentar ketika ditanya mengenai proyek IKN yang dimulai saat masa kepemimpinannya. Ia meminta masyarakat bertanya langsung kepada pemerintahan yang sekarang.
“Tanyakan ke pemerintah, (saya) jangan ditarik-tarik. Itu urusan pemerintah. Laporan progres (IKN) ya ke presiden,” kata Jokowi di kediamannya, Surakarta belum lama ini.
Meskipun tak ingin terlibat dalam urusan IKN, Jokowi mengaku masih berkomunikasi dengan Kepala Otorita IKN Basuki Hadimuljono.
Namun, ia menegaskan bahwa komunikasi tersebut bersifat personal dan tidak membahas perkembangan proyek.
“Ya kadang-kadang mengabarkan aja, bukan urusan pekerjaan. Sehat, Pak Bas? Keluarga gimana?” ungkapnya.
Penjelasan Menteri PU Soal Anggaran IKN 2025 Diblokir
Sebelumnya, Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo mengonfirmasi bahwa anggaran IKN 2025 masih diblokir, sehingga tidak ada dana yang bisa dicairkan untuk melanjutkan proyek.
“IKN kayaknya belum ada (progres) sih. Makanya saya bilang, anggaran itu kan diblokir semua. Progres gimana sih? Anggarannya enggak ada (kok ditanya) progres,” ujar Dody.
Dody menambahkan bahwa dengan pemblokiran anggaran, pemerintah harus menyesuaikan prioritas, salah satunya adalah mempersiapkan angkutan mudik Lebaran 2025.
“Ya nanti itu tunggu, satu-satu dulu. Anggarannya dibuka, kita diskusi lagi nih. Yang paling depan mata ini apa? Lebaran. Kita sukseskan Lebaran dulu, setelah itu baru (yang lain), katanya.
Meski anggaran belum dicairkan, Kepala Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi menegaskan bahwa proyek IKN tetap berjalan sesuai rencana. Ia menyebut anggaran tidak benar-benar diblokir, tetapi hanya belum dibuka.
Pernyataan ini sejalan dengan pernyataan Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) yang sebelumnya menyatakan bahwa pembangunan IKN tetap menjadi prioritas pemerintahan Presiden Prabowo.
Dalam pertemuan dengan Presiden Prabowo di Istana Merdeka pada 3 Februari 2025, AHY memastikan bahwa anggaran sebesar Rp48,8 triliun sudah dialokasikan untuk IKN hingga 2029.
Tentu harapannya kita bisa melanjutkan pembangunan dengan sejumlah penyesuaian dan prioritas. Karena pasti kita selalu dihadapkan pada keterbatasan anggaran, dihadapkan juga dengan berbagai misi dan target utama yang menjadi agenda nasional,” ujar AHY.
Namun, AHY menegaskan bahwa pemerintahan Prabowo lebih mengutamakan swasembada pangan, energi, dan air. Oleh karena itu, pembangunan infrastruktur harus disesuaikan dengan agenda nasional yang lebih luas.
Seberapa Jauh Progres Pembangunan IKN?
Sebelum pemblokiran anggaran, proyek IKN telah menunjukkan perkembangan yang cukup signifikan. Menteri PU Dody Hanggodo mengungkapkan bahwa hingga 31 Desember 2024, progres fisik pembangunan IKN telah mencapai 87,9%.
Pada tahun 2024 saja, proyek ini telah menyerap anggaran sebesar Rp40,29 triliun, dengan fokus pada pembangunan Istana Negara dan Istana Garuda. Selanjutnya, pemerintah akan melanjutkan pembangunan kawasan legislatif dan yudikatif.
AHY menegaskan bahwa pembangunan tetap akan dilakukan secara bertahap sesuai dengan rencana awal. Terkait dengan IKN, ini juga sudah dipastikan akan dilanjutkan, dan beliau (Prabowo) sendiri sudah memastikan akan ada alokasi anggaran sekitar Rp48,8 triliun untuk periode 20252029, ujar AHY.
Pemblokiran anggaran IKN 2025 memang memicu banyak spekulasi mengenai kelanjutan proyek ini. Jokowi memilih untuk tidak berkomentar, sementara Menteri PU Dody Hanggodo menegaskan bahwa tanpa pencairan anggaran, pembangunan tidak bisa berjalan.
Di sisi lain, pemerintahan Prabowo melalui AHY dan Hasan Nasbi memastikan bahwa proyek IKN tetap berlanjut dengan penyesuaian prioritas.
Pemerintah telah mengalokasikan Rp48,8 triliun untuk pembangunan IKN hingga 2029, tetapi pencairannya dilakukan secara bertahap.
Meski ada kepastian bahwa IKN tetap dilanjutkan, pertanyaannya adalah seberapa cepat proyek ini bisa berjalan setelah pemblokiran anggaran?
Apakah Prabowo akan melakukan revisi besar terhadap konsep IKN, atau tetap melanjutkan seperti yang telah direncanakan sebelumnya?
Jawaban atas pertanyaan ini akan sangat bergantung pada keputusan pemerintah dalam beberapa bulan mendatang. (*)
Follow Sosial Media Redaksiku : Facebook, Instagram, Tiktok, X, Youtube, Pinterest
