Redaksiku.com – Baru-baru ini, Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, nge-lempar kebijakan kontroversial soal penambahan kuota siswa SMK sebanyak 50 siswa per sekolah.
Tujuannya keren, sihmendorong lebih banyak anak lanjut sekolah dan mencegah anak putus sekolah lewat program PAPS (Pencegahan Anak Putus Sekolah). Tapi, dari teori ke praktik tuh beda banget. Banyak sekolah yang bingung gimana cara implementasinya.
Makanya, seluruh kepala sekolah SMK (baik negeri maupun swasta) di Kabupaten Pangandaran langsung ngumpul di SMKN 1 Kalipucang pada Selasa, 8 Juli 2025, lewat rapat koordinasi yang digagas oleh MKKS SMK Pangandaran.
œ… Niatnya Bagus, Tujuan Mulia
Menurut Ketua MKKS Pangandaran, Drs. Ngadino Riadi, M.Pd., secara prinsip kebijakan Gubernur ini punya misi positif banget. Kan Gubernur pengen supaya anak-anak Jabar paling nggak bisa nyelesaikan pendidikan hingga SLTA, katanya seperti yang diungkap di akhir rapat, Rabu, 9 Juli 2025.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Data anak yang masuk kategori PAPS ini diambil dari dapodik nasional, bukan data asal sekolah. Misalnya di Kecamatan Padaherang, tercatat 122 anak berpotensi jadi PAPS.
📊 Realita di Lapangan: Banyak Sudah Terdaftar
Ternyata 98 di antaranya udah masuk sekolah favorit mereka, lanjut Ngadino. Artinya, hanya sisa 24 anak yang memang belum kepegang jalur sekolah.
Jadi fokusnya bukan naikin 50 siswa seenak jidat, tapi memastikan sisa puluhan anak ini dapet akses ke sekolahapapun pilihan jalurnya: negeri atau swasta.
Gak mesti ngerekrut 50 siswa baru, tapi kita kawal terus PAPS ini supaya keberadaan mereka tercatat dan tetep lanjut sekolah, tegasnya.
🧠Bukan Wajib 50, Tapi Pendampingan yang Utama
Ini bagian yang sering disalah-fahamkan: penambahan kuota bukan berarti semua sekolah wajib nerima 50 siswa baru. Sistemnya lebih fleksibel:
-
Siswa tetap bebas pilih sekolah, nggak ada paksaan.
-
Peran SMK negeri penting untuk ngawal agar anak-anak PAPS bisa lanjutjangan sampai mereka hilang begitu aja.
-
Kalau akhirnya milih sekolah swasta, tetap dipantau dan datanya masuk sistem.
Proses ini butuh koordinasi terus-terusan sama sekolah tujuan, biar datanya nggak ilang, tambah Ngadino saat sesi tanya-jawab.

🎯 Tantangan: Jurusan yang Sesuai Minat
Masalah teknis muncul ketika siswa yang masuk PAPS ini belum tentu punya minat di jurusan yang tersedia di satu sekolah.
Contohnya nih:
-
Kalau semua jurusan yang tersedia otomotif, tapi siswa PAPS suka bidang TKJ (Teknik Komputer & Jaringan), ujung-ujungnya malah dropout atau pindah lagi.
-
Atau sebaliknya, siswa jurusan pertanian malah nyangkut di akuntansi.
Itu kenapa MKKS Pangandaran langsung bikin rencana:
-
Survey minat dan bakat siswa PAPS sebelum penempatan.
-
Koordinasi dengan sekolah-sekolah tujuan biar tempat belajar sesuai jurusan.
-
Pantau evaluasi awal, misalnya tes minat, wawancara motivasi, sampai proses adaptasi di sekolah baru.
👫 Gak Harus NegeriAsal Pendidikan Tetap Jalan
Yang paling penting dari semua ini adalah anak-anak tetep sekolah, tegas Ngadino. Karena universal, pendidikan itu hak, bukan privilege.
Kalau sekolah negeri penuh, ya pindah ke swasta juga oke. Tapi sistem tetap harus kontrol:
-
Dapodik nasional harus update.
-
Info keberadaan siswa harus jelas.
-
Jangan sampai mereka drop lagi karena masalah administratif atau jurusan yang gak cocok.
„ Mekanisme Responsif MKKS
Nah, ini yang bikin Pangandaran rada beda:
-
Rapat koordinasi rutin antar kepala sekolah (SMKN & swasta) sama Pemprov.
-
Pemetaan data PAPS lokal, terus sinkron ke sistem nasional.
-
Sistem pelaporan yang bersinergi, termasuk soal kondisi siswa setelah ditempatkan.
-
Monitoring berkala, laporan bulanan untuk evaluasi dan rekomendasi perbaikan.
Jadi jangan cuma kasih kuota secara mekanis, tapi kuota ini harus membawa anak-anak itu ˜nyangkut™ di sekolah yang pas buat dia.
🚸 Dampak Positive Buat Pangandaran
-
Peningkatan akses pendidikan, terutama di daerah terpencil.
-
Menurunkan angka drop out karena siswa yang awalnya nggak kepilih malah dapat tempat baru.
-
Membangun kultur inklusif: sekolah negeri & swasta bersinergi, bukan kompetitor.
-
Sinergi pendidikan & pemerintahan lokal, karena siswa adalah aset masyarakat.
Kritik Publik & Harapan
Meski niatnya mulia, kebijakan ini juga bikin beberapa pertanyaan dari publik:
-
Apakah Indonesia siap nerima tambahan 50 siswa tanpa fasilitas memadai?
-
Bagaimana negara menambah daya tampung tapi juga kualitas?
-
Apa skema finansialnya? Ada bantuan untuk pelatihan guru, infrastuktur, dll?
Ngadino bilang Pangandaran siap nutupi aspek adaptasi. Tapi kalau daerah lain kesiapan infrastruktur belum maksimal, ya harus ada desain solusi di level provinsi dan pusat.
Kesimpulan: Gak Sekadar Tambah Kuota, Tapi Harapan Baru
Secara Gen Z vibes: kebijakan ini bisa jadi game-changer buat anak-anak yang selama ini tersembunyi dari sistem pendidikan formal. SMK Pangandaran udah buktiin kalau dengan sistem pendataan, mentoring, dan kontrol, anak-anak yang nyaris dropout bisa tetap sekolah.
Tentu aja masih banyak hal yang harus dibenerin, terutama secara teknis dan kesiapan infrastruktur. Tapi selama semangat pendampingan bukan sekadar kuota ini tetap dijaga, smua pihakPemerintah Jabar, sekolah, & orang tuabisa sinergi untuk bikin PAPS bukan program symbolis, tapi solusi nyata.
Halaman : 1 2 Selanjutnya






