Anggota DPR RI Desak Polri Hanya Terima Lulusan S1, Cegah Polisi Abal-Abal dan Oknum Brutal

Anggota Komisi III DPR RI, Hinca Pandjaitan, secara tegas mengusulkan agar rekrutmen calon anggota Polri ke depan hanya menerima lulusan S1 untuk meningkatkan kualitas dan integritas aparat kepolisian.

Usulan ini muncul sebagai respons terhadap meningkatnya sorotan publik atas berbagai kasus yang melibatkan oknum kepolisian.

Mulai dari tindakan kekerasan, pelanggaran hukum, hingga penyalahgunaan wewenang yang merusak citra institusi Polri di mata masyarakat.

Pendidikan Rendah Dinilai Jadi Akar Masalah

Menurut Hinca, standar pendidikan minimal lulusan SMA yang selama ini diterapkan dalam seleksi calon anggota Polri dianggap tidak lagi memadai dalam menjawab tantangan zaman dan kompleksitas penegakan hukum saat ini.

Ia menilai banyak anggota Polri yang secara fisik memang terlatih, tetapi minim wawasan hukum, etika, dan keterampilan komunikasi sosial yang memadai, sehingga mudah terpeleset dalam menjalankan tugasnya.

Dengan hanya bermodalkan pendidikan menengah, calon anggota kepolisian disebut lebih mudah dibentuk secara fisik, namun kerap kali tidak dibarengi dengan fondasi intelektual dan moral yang kuat.

Hinca menambahkan bahwa peningkatan kualitas pendidikan, terutama lulusan perguruan tinggi, diharapkan mampu menghadirkan sosok polisi yang tidak hanya kuat di lapangan, tetapi juga tangguh secara etika dan intelektual.

Kalau ingin polisi yang modern, punya etika tinggi, dan paham hukum dengan baik, maka kita juga harus mulai dari hulunya: tingkatkan standar rekrutmen. Minimal S1, ujar Hinca, dikutip dalam rapat bersama Komisi III DPR RI.

Rekam Jejak Buruk Oknum Polisi Perlu Jadi Alarm

Sejumlah kasus mencoreng nama baik Polri dalam beberapa tahun terakhir, mulai dari kekerasan berlebihan saat mengamankan aksi demonstrasi, pemerasan, suap, hingga keterlibatan dalam jaringan narkoba.

Kasus paling menghebohkan dalam beberapa tahun terakhir adalah keterlibatan perwira tinggi dalam pembunuhan berencana hingga kasus penganiayaan oleh polisi yang seharusnya melindungi warga.

Menurut Hinca, semua peristiwa tersebut bukan sekadar persoalan individu, tetapi juga gambaran dari lemahnya pembinaan, terutama dari sisi kualitas rekrutmen dan pendidikan anggota Polri.

Kalau ada polisi yang brutal atau menyimpang, itu bukan hanya soal pengawasan internal. Itu juga soal bagaimana kualitas dasar mereka saat masuk pertama kali ke institusi ini, tegas Hinca.

Ia juga menegaskan bahwa integritas dan profesionalisme tidak cukup dibentuk dalam pelatihan singkat saat pendidikan polisi, tetapi seharusnya sudah tertanam sejak individu tersebut menyelesaikan jenjang pendidikan tinggi.

Hinca juga mengusulkan agar dalam pendidikan Polri ke depan, aspek hukum, HAM, komunikasi publik, serta psikologi menjadi kurikulum utama yang harus dipahami mendalam oleh setiap anggota.

Inspirasi dari Sosok Polisi Teladan: Hoegeng

Dalam kesempatan yang sama, Hinca Pandjaitan mengangkat nama Jenderal Polisi Hoegeng Iman Santoso sebagai teladan yang seharusnya dijadikan rujukan dalam membentuk pribadi anggota Polri.

Hoegeng dikenal sebagai sosok polisi yang bersih, jujur, dan tegas, yang tidak bisa diintervensi dalam penegakan hukumsebuah karakter yang makin langka ditemukan dalam institusi Polri masa kini.

Hoegeng adalah representasi polisi sejati. Kita butuh lebih banyak sosok seperti dia. Tapi itu tidak bisa kita harapkan jika proses masuk ke Polri masih longgar dan tidak selektif, kata Hinca.

Ia menekankan bahwa tidak semua lulusan S1 pasti berintegritas, namun standar pendidikan tinggi akan menyaring lebih awal individu yang memiliki kapasitas intelektual serta kemampuan berpikir kritis.

Dengan lulusan S1, diharapkan para anggota Polri juga memiliki pemahaman lebih luas tentang tanggung jawab sosial, kebhinekaan, serta mampu memahami konteks penegakan hukum dalam masyarakat demokratis.

Mendorong Reformasi Polri dari Hulu

Usulan untuk meningkatkan standar pendidikan bagi anggota Polri ini merupakan bagian dari dorongan reformasi menyeluruh terhadap institusi kepolisian yang sudah lama diwacanakan, namun dinilai berjalan lambat.

Reformasi bukan hanya menyasar struktur dan pengawasan, tetapi juga sumber daya manusia yang menjadi tulang punggung pelayanan publik dan penegakan hukum.

Menurut Hinca, pendekatan preventif lebih efektif daripada hanya sekadar memperbaiki setelah muncul pelanggaran. Dan pendidikan adalah alat preventif paling awal yang bisa dilakukan negara.

Penerapan standar lulusan S1 juga akan mendorong profesionalisme institusi, sekaligus meminimalisasi potensi munculnya polisi abal-abal yang tidak memahami etika profesi, atau bahkan menjadi beban dalam tubuh kepolisian.

Pernyataan Hinca tersebut pun mendapat sambutan beragam dari publik, termasuk kalangan akademisi dan pengamat kepolisian yang menilai usulan ini sebagai langkah berani dalam reformasi Polri.

Jika diterapkan, kebijakan ini akan menempatkan Polri sejajar dengan institusi negara lainnya yang mengutamakan kualitas SDM, sekaligus memperkuat legitimasi Polri di mata masyarakat.****

Follow Sosial Media Redaksiku : Facebook, Instagram, Tiktok, X, Youtube, Pinterest