Upaya Pemakzulan Bupati Tapteng Masinton Pasaribu Disorot Mendagri

Redaksiku.com – Ketegangan politik di Kabupaten Tapanuli Tengah, Sumatera Utara, mencapai babak baru seiring menguatnya rencana DPRD untuk memakzulkan Bupati Masinton Pasaribu dari jabatannya. Konflik berkepanjangan antara pihak eksekutif dan legislatif ini dipicu oleh berbagai persoalan tata kelola pemerintahan, rendahnya penyerapan anggaran, hingga penanganan dampak bencana yang dinilai lambat.

Langkah politik yang digagas oleh sejumlah partai besar di legislatif ini bukan ancaman semata karena dimotori oleh koalisi kuat di parlemen daerah. Partai Nasdem, Gerindra, Golkar, PAN, dan PKB awalnya merupakan motor utama yang menguasai 29 dari 35 kursi DPRD Tapteng atau sekitar 82 persen kekuatan di legislatif. Meskipun belakangan Gerindra menarik diri setelah melalui proses lobi tingkat pusat, mayoritas suara tetap dikendalikan oleh partai-partai lain yang masih bersikeras menuntut pelengseran kepala daerah.

Nasdem menjadi parpol yang paling gigih menyuarakan pemakzulan mengingat statusnya sebagai partai pemenang dengan perolehan 17 kursi. Akar persaingan ini sejatinya telah berakar sejak masa Pilkada lalu ketika pasangan Masinton-Mahmud Effendi Lubis yang hanya didukung kekuatan minoritas berhasil keluar sebagai pemenang melawan kubu petahana yang diborong oleh koalisi gemuk parpol besar.

Dinamika pemerintahan daerah semakin sulit menemukan titik temu karena hubungan kerja sama antara bupati dan DPRD nyaris tidak terbangun secara harmonis. Berbagai kebijakan serta kondisi internal eksekutif kerap menjadi sorotan tajam di gedung dewan, membuat posisi Masinton dianggap gagal membawa stabilitas bagi daerah yang tengah berjuang memulihkan perekonomian.

Situasi pelik tersebut diperparah oleh lambatnya pemulihan ekonomi masyarakat menyusul terjangan bencana banjir dan longsor parah yang melanda wilayah Tapteng pada tahun sebelumnya. Alokasi serta penyaluran bantuan bagi para korban dinilai tertinggal jika dibandingkan dengan daerah-daerah tetangga yang mengalami mus serupa.

Dalam rapat konsolidasi yang digelar pada Jumat, 4 September 2026, para pimpinan fraksi partai pengusgas kembali menegaskan mosi tidak percaya terhadap jalannya pemerintahan. Politikus Gerindra yang sempat bertindak sebagai juru bicara, Hazmi Arif Simatupang, menyampaikan pandangan kritis mengenai buruknya profesionalisme pengelolaan keuangan daerah.

“Ini disebabkan banyaknya penyelewengan anggaran. Kami mewacanakan serta mempertimbangkan untuk mengambil sikap politik melalui DPRD Kabupaten Tapanuli Tengah sampai pada tingkat pemakzulan terhadap Bupati Masinton Pasaribu,” ungkap Hazmi.

Menanggapi situasi genting di daerah tersebut, Kementerian Dalam Negeri akhirnya turun tangan langsung untuk mencegah krisis politik berlarut-larut. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyatakan bahwa pihaknya telah menerjunkan tim khusus ke Tapanuli Tengah guna memediasi pihak legislatif dan eksekutif.

Mendagri Tito Karnavian juga memberikan catatan khusus terkait lambatnya roda birokrasi dalam menyalurkan bantuan sosial serta menggerakkan program pembangunan fisik. Tim Anggaran Pemerintah Daerah bersama sejumlah Organisasi Perangkat Daerah dikabarkan telah mendapat peringatan tegas dari pemerintah pusat akibat rendahnya realisasi anggaran tahun berjalan.

Di sisi lain, PDI Perjuangan selaku partai pengusung utama Masinton tidak memiliki cukup kekuatan di legislatif untuk membendung arus pemakzulan karena hanya mendudukkan empat orang wakilnya. Bahkan, soliditas internal partai berlambang banteng tersebut sempat goyah akibat sebagian kadernya turut mempertimbangkan dinamika politik yang berkembang di parlemen.

Dinamika Politik Lokal dan Masa Depan Pemerintahan Tapteng

Perseteruan antara Bupati Masinton Pasaribu dan DPRD Tapanuli Tengah memberikan gambaran nyata mengenai tantangan kepemimpinan kepala daerah yang lahir dari koalisi pendukung minimalis berhadapan dengan parlemen mayoritas. Hubungan yang diwarnai ketidakpercayaan sejak awal masa jabatan membuat setiap kebijakan eksekutif selalu berbenturan dengan fungsi pengawasan legislatif.

Kehadiran tim mediasi dari Kemendagri diharapkan mampu meredakan ketegangan politik dan mencari jalan keluar terbaik demi kepentingan pelayanan publik yang sempat terhambat. Apabila ruang dialog gagal dimanfaatkan secara maksimal, proses politik di DPRD dikhawatirkan akan terus bergulir menuju tahapan konstitusional lanjutan yang diatur dalam undang-undang pemerintahan daerah.

Masyarakat Tapanuli Tengah kini berada dalam posisi menanti kepastian arah kebijakan daerah di tengah tuntutan percepatan pemulihan ekonomi pascabencana. Stabilitas birokrasi dan rekonsiliasi antara eksekutif dan legislatif menjadi prasyarat mutlak agar program pembangunan dapat segera dirasakan oleh warga tanpa terganggu oleh pertikaian elite politik.

Pertanyaan Umum

Mengapa DPRD Tapanuli Tengah berencana memecat Bupati Masinton Pasaribu?

Rencana pemakzulan dipicu oleh konflik berkepanjangan antara eksekutif dan legislatif, buruknya tata kelola keuangan daerah dengan penyerapan APBD 2026 yang baru mencapai 30 persen hingga Agustus, serta lambatnya penanganan dan penyaluran bantuan korban bencana di Tapteng.

Bagaimana sikap pemerintah pusat terhadap kisruh politik di Tapteng?

Kementerian Dalam Negeri telah mengirimkan tim khusus ke Tapanuli Tengah untuk melakukan mediasi antara pihak DPRD dan Bupati Masinton Pasaribu agar roda pemerintahan daerah tidak lumpuh dan penanganan bencana bisa segera dipercepat.

Partai politik mana saja yang memotori wacana pemakzulan ini?

Langkah politik ini awalnya dimotori oleh koalisi lima partai besar yaitu Nasdem, Gerindra, Golkar, PAN, dan PKB. Meskipun Fraksi Gerindra belakangan menarik diri, mayoritas partai lainnya tetap melanjutkan tuntutan evaluasi terhadap kepemimpinan daerah.