Gubernur Jawa Timur sedang jadi perbincangan hangat setelah munculnya kritik tajam dari warganet di media sosial.
Keluhan mereka ramai dibahas di grup Facebook Ning Khofifah Gubernur Jatim yang sebelumnya dikenal sebagai ruang dukungan.
Kini, grup itu justru dipenuhi protes yang menyentuh berbagai aspek kebijakan daerah.
Sebagian besar kritik mengarah pada isu pungutan liar di sekolah dan perbandingan gaya kepemimpinan dengan Gubernur Jawa Barat.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Gubernur Jawa Timur Dikecam karena Dugaan Pungli Sekolah Negeri
Beberapa anggota grup secara terbuka menyuarakan kekesalannya terhadap praktik pungutan liar di sekolah negeri di Jawa Timur.
Seorang pengguna Facebook menulis tegas, Tolong, Bu Khofifah, tegaslah dalam memimpin. SMPN dan SMAN di Jatim banyak punglinya, contoh tuh Gubernur Jabar.
Komentar itu diunggah pada 1 April 2025 dan mendapat banyak dukungan dari anggota grup lain yang menyatakan pengalaman serupa.
Mereka mengaku dipungut biaya dengan dalih sumbangan sukarela, padahal kenyataannya sifatnya memaksa.
Keluhan itu bukan hanya satu-dua, melainkan sudah menjadi diskusi panjang di kolom komentar.
Netizen meminta Gubernur Jawa Timur untuk tidak menutup mata terhadap persoalan yang menyangkut dunia pendidikan ini.
Menurut mereka, peran gubernur sangat penting dalam memastikan sekolah negeri bebas dari tekanan biaya tambahan.
Jika tidak segera ditindak, mereka khawatir budaya pungli akan dianggap hal yang biasa di lingkungan pendidikan.
Sikap diam dari pemerintah provinsi dianggap sebagai bentuk pembiaran terhadap praktik-praktik yang merugikan rakyat kecil.
Beberapa warga bahkan menyarankan agar Khofifah meniru pendekatan tegas yang dilakukan gubernur di daerah lain.
Gubernur Jawa Timur Dibandingkan dengan Dedi Mulyadi Soal Pajak Kendaraan
Kritik tidak berhenti pada urusan pendidikan saja, kebijakan soal pemutihan pajak kendaraan juga memicu kekecewaan.
Warganet membandingkan Gubernur Jawa Timur dengan Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, yang dianggap lebih proaktif.
Dalam sebuah video yang diunggah ke grup pada 27 Maret 2025, seorang pria menyampaikan keluhannya secara langsung.
Asalamualaikum, Ibu Khofifah, Emil Dardak, ojo ngumpet wae. Dedi Mulyadi bisa, kowe gubernur yo musti iso, katanya dengan nada kesal.
Ungkapan itu bukan sekadar ekspresi emosi, melainkan gambaran nyata frustrasi masyarakat terhadap kebijakan Pemprov Jatim.
Gubernur Jawa Barat dianggap mampu menghapus denda dan memberikan keringanan pajak secara menyeluruh.
Sementara di Jawa Timur, banyak warga menunggu kebijakan serupa namun tak kunjung datang.
Mereka merasa diperlakukan tidak adil dan menyayangkan lambatnya respons dari Gubernur Jawa Timur.
Beberapa pengguna bahkan menuliskan bahwa selama ini mereka menanti pemutihan pajak, tapi justru merasa diabaikan.
Kebijakan sosial yang seharusnya meringankan rakyat justru terasa berat karena ketidakhadiran keberpihakan dari pemerintah daerah.
Harapan dan Tuntutan Masyarakat terhadap Gubernur Jawa Timur
Kemarahan warganet yang terekam dalam unggahan-unggahan itu bukan tanpa sebab, mereka merasa hak suara mereka tidak didengar.
Banyak dari mereka adalah konstituen yang dahulu mendukung Gubernur Jawa Timur, namun kini kecewa berat.
Jangan hanya diam di balik kursi kekuasaan. Turun ke lapangan, lihat sendiri bagaimana rakyat berjuang, tulis salah satu komentar lainnya.
Menurut mereka, pemimpin yang baik bukan hanya bekerja di atas kertas, tapi juga mendengar langsung keluhan warganya.
Respons lambat terhadap isu-isu rakyat dianggap mencerminkan jarak antara pemerintah dan masyarakat.
Dalam situasi ekonomi yang tidak menentu, masyarakat sangat berharap adanya kebijakan yang berpihak dan nyata manfaatnya.
Oleh karena itu, para pengguna media sosial tidak sekadar mengkritik, mereka juga memberikan masukan dan tuntutan konkret.
Mereka ingin Gubernur Jawa Timur lebih cepat bergerak, bersikap terbuka terhadap kritik, dan memperbaiki komunikasi publik.
Kritik yang muncul terhadap Gubernur Jawa Timur adalah refleksi dari meningkatnya harapan rakyat terhadap pemimpin daerah.
Mulai dari pungli di sekolah hingga ketidakjelasan soal pemutihan pajak, semua jadi bukti bahwa rakyat butuh kejelasan dan ketegasan.
Jika Gubernur Jawa Timur mampu menjawab dengan tindakan nyata, maka kepercayaan publik bisa kembali pulih.
Namun jika terus menghindar dan tidak memberikan respons, rasa kecewa itu bisa berubah menjadi ketidakpercayaan permanen.
Kepemimpinan bukan hanya soal jabatan, tapi soal keberanian mendengar dan menyelesaikan persoalan rakyat. Ke depan, Gubernur Jawa Timur diharapkan tidak hanya fokus pada pencitraan, tetapi juga menyelesaikan masalah yang nyata dirasakan warga.
Kritik keras dari masyarakat seharusnya menjadi alarm bahwa perubahan harus segera dilakukan demi menjaga kepercayaan publik.
Tindakan nyata jauh lebih penting daripada seribu janji, terutama saat rakyat sudah bersuara secara langsung dan terbuka.***
Follow Sosial Media Redaksiku : Facebook, Instagram, Tiktok, X, Youtube, Pinterest
