Redaksiku.com – Kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) nonsubsidi jenis Pertamax (RON 92) pada 10 Juni 2026 dinilai bukan sekadar persoalan naiknya harga bahan bakar bagi pengguna kendaraan tertentu.
Di balik kebijakan tersebut, tersimpan potensi dampak berantai yang dapat menjalar ke berbagai sektor ekonomi dan akhirnya dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat.
Hal itu disampaikan Gema Gelgar Suryadi, Rabu (17/6/2026).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Menurutnya, kenaikan harga Pertamax tidak boleh dipandang hanya berdampak kepada pengguna BBM nonsubsidi.
Dalam sistem ekonomi yang saling berkaitan, perubahan harga komoditas strategis seperti BBM dapat memicu perubahan pada berbagai sektor lainnya.
“Ketika biaya energi naik, biaya produksi dan distribusi barang ikut meningkat. Pada akhirnya harga kebutuhan masyarakat juga terdorong naik,” kata Gema.
Ia menilai kelompok yang paling rentan merasakan dampak tersebut adalah masyarakat kelas menengah, pelaku UMKM, pekerja sektor informal, pengemudi ojek online, kurir, nelayan, petani, hingga masyarakat yang menggantungkan aktivitas ekonominya pada kendaraan bermotor.
Kenaikan harga Pertamax, lanjutnya, berpotensi meningkatkan biaya transportasi dan distribusi barang.
Dampaknya, biaya operasional usaha ikut bertambah dan mendorong kenaikan harga berbagai kebutuhan pokok.
Kondisi tersebut secara langsung dapat menggerus daya beli masyarakat serta meningkatkan tekanan inflasi.
Gema juga menyoroti anggapan bahwa kenaikan Pertamax tidak akan berpengaruh terhadap pengguna Pertalite.
Menurutnya, pandangan tersebut perlu dilihat secara lebih luas.
Ia menjelaskan, ketika harga Pertamax naik, sebagian konsumen kemungkinan akan beralih menggunakan Pertalite karena dianggap lebih terjangkau.
Jika perpindahan konsumsi terjadi dalam jumlah besar sementara pasokan tidak bertambah, maka berbagai persoalan baru berpotensi muncul.
Mulai dari meningkatnya antrean di SPBU, ketidakseimbangan antara pasokan dan permintaan, hingga potensi kelangkaan Pertalite di sejumlah daerah.
“Kenaikan harga Pertamax bisa memicu peningkatan permintaan Pertalite. Jika pasokan tidak mampu mengimbangi, maka antrean dan potensi kelangkaan sulit dihindari,” ujarnya.
Menurut Gema, kondisi tersebut dapat membentuk lingkaran tekanan ekonomi yang saling memengaruhi.
Saat masyarakat beralih ke BBM bersubsidi, tekanan terhadap pasokan meningkat.
Ketika pasokan terganggu, masyarakat bisa dipaksa kembali menggunakan BBM dengan harga lebih tinggi atau menghadapi keterbatasan akses energi.
Akibatnya, biaya hidup kembali meningkat dan daya beli masyarakat semakin tertekan.
Pelaku UMKM dan pekerja sektor informal disebut sebagai kelompok yang paling merasakan dampaknya.
Pasalnya, biaya operasional terus naik sementara pendapatan belum tentu ikut meningkat.
Selain faktor harga minyak dunia, Gema juga menyoroti pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat yang turut memperbesar biaya impor minyak dan produk energi.
Menurutnya, kondisi tersebut menunjukkan pentingnya kebijakan ekonomi dan energi yang mampu melindungi masyarakat dari dampak gejolak pasar global.
“Kenaikan harga BBM bukan hanya soal energi. Ini juga berkaitan dengan inflasi, biaya logistik, harga pangan, investasi, dan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan,” jelasnya.
Karena itu, ia berharap pemerintah dapat menjaga keseimbangan antara keberlanjutan fiskal dan perlindungan terhadap daya beli masyarakat.
Langkah tersebut dapat dilakukan melalui penguatan distribusi energi, menjaga ketersediaan BBM bersubsidi, menjaga stabilitas nilai tukar rupiah, serta memberikan kepastian ekonomi bagi masyarakat dan dunia usaha.
“Sebagai masyarakat awam, saya melihat persoalan ini dengan logika sederhana. Ketika harga Pertamax naik, sebagian masyarakat akan beralih ke Pertalite. Jika permintaannya meningkat sementara pasokannya tetap, maka akan timbul antrean dan potensi kelangkaan. Pada akhirnya yang menanggung dampaknya bukan hanya pengguna Pertamax, tetapi seluruh masyarakat. Kebijakan energi yang baik harus mampu menjaga keseimbangan antara kebutuhan negara dan kemampuan ekonomi rakyat agar stabilitas ekonomi nasional tetap terjaga,” tutup Gema Gelgar Suryadi.
Editor : Hengki
