Redaksiku.com – Akun Instagram yang dikenal kerap menaksir harga pakaian dan aksesori pejabat, Cabinet Couture diblokir Komdigi melalui pembatasan akses khusus untuk pengguna di Indonesia.
Tidak lama setelah akun utamanya sulit diakses, pengelola muncul kembali menggunakan akun baru dan melanjutkan unggahan dengan tema serupa.
Akun utama dengan nama pengguna @cabinetcouture_idn menampilkan pemberitahuan bahwa konten tersebut tidak tersedia di Indonesia karena Instagram mematuhi permintaan hukum dari Kementerian Komunikasi dan Digital. Pemberitahuan itu menunjukkan adanya pembatasan secara geografis, bukan sekadar akun menghilang karena dinonaktifkan sendiri oleh pengelolanya.
Kemunculan akun pengganti membuat kasus ini berkembang melampaui perbincangan tentang pakaian mahal. Publik mulai mempertanyakan alasan pembatasan, mekanisme pengajuan permintaan hukum kepada platform, dan keterbukaan pemerintah ketika membatasi konten yang membahas tokoh publik.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Akun Utama Tidak Bisa Diakses di Indonesia
Cabinet Couture sebelumnya dikenal melalui unggahan yang mengidentifikasi merek serta memperkirakan harga tas, jam tangan, pakaian, sepatu, dan aksesori yang terlihat dalam foto pejabat maupun keluarga pejabat.
Kontennya dikemas seperti pengamatan mode. Foto penampilan tokoh publik dibandingkan dengan katalog merek, situs penjualan, atau gambar produk yang dianggap serupa. Hasil pencarian itu kemudian disertai perkiraan harga.
Pada awal Juli 2026, pengguna di Indonesia tidak lagi bisa mengakses akun utama seperti biasa. Instagram menampilkan keterangan bahwa pembatasan dilakukan karena platform menerima permintaan hukum dari Komdigi.
Pesan tersebut mengonfirmasi keberadaan permintaan pembatasan. Namun, pemberitahuan Instagram tidak menjelaskan unggahan mana yang dipermasalahkan, aturan apa yang dijadikan dasar, atau alasan akun secara keseluruhan perlu dibatasi.
Muncul Kembali dengan Nama Cabinet Couture Season 2
Tidak lama setelah pembatasan akun utama, pengelola membuat akun baru bernama @cabinetcouture_season2.
Akun pengganti itu menyatakan akan melanjutkan kegiatan sebelumnya. Dalam unggahan awalnya, pengelola kembali membahas perkiraan harga barang yang tampak dikenakan sejumlah pejabat dan pihak yang berada di lingkungan pemerintahan.
Pengelola juga mengaku telah melaporkan persoalan pemblokiran tersebut kepada SAFEnet. Pernyataan itu berasal dari akun Cabinet Couture dan belum disertai penjelasan terbuka mengenai tindak lanjut laporan tersebut.
Kemunculan akun baru memperlihatkan keterbatasan pembatasan berbasis akun. Ketika satu akun tidak dapat diakses, pengelola dapat membuat akun pengganti, memindahkan pengikut, atau menyebarkan ulang materi melalui platform lain.
Unggahan Baru Menyoroti Lingkungan Komdigi
Setelah kembali aktif, akun Cabinet Couture mengarahkan perhatian kepada sejumlah pihak yang berada di lingkungan Komdigi. Unggahan itu tetap menggunakan pola lama, yaitu menampilkan foto seseorang, mencari produk yang dianggap serupa, lalu mencantumkan perkiraan harganya.
Sejumlah laporan menyebut akun baru juga kembali menyoroti penampilan pejabat lain dan anggota keluarga tokoh pemerintahan. Barang yang dibahas mencakup tas, jam tangan, sepatu, gelang, serta aksesori bermerek.
Namun, seluruh identifikasi tersebut tetap harus ditempatkan sebagai klaim akun media sosial. Kemiripan visual tidak otomatis membuktikan bahwa barang yang digunakan benar-benar berasal dari merek tertentu.
Foto juga tidak dapat menjelaskan apakah barang tersebut asli, pinjaman, hadiah, koleksi lama, milik orang lain, atau dibeli dengan harga yang sama seperti harga ritel yang ditampilkan akun.
Karena itu, istilah “mengungkap barang mewah” tidak boleh langsung dimaknai sebagai pembuktian adanya pelanggaran atau ketidakwajaran kekayaan.
Perkiraan Harga Bukan Bukti Kepemilikan
Konten Cabinet Couture menarik perhatian karena menghubungkan penampilan publik dengan nilai ekonomi. Sebuah tas atau jam tangan yang tampak biasa dalam foto dapat disebut bernilai puluhan hingga ratusan juta rupiah setelah dibandingkan dengan produk tertentu.
Metode semacam ini dapat membuka diskusi mengenai kepantasan dan gaya hidup pejabat. Namun, hasilnya mempunyai keterbatasan besar.
Identifikasi berdasarkan gambar dapat keliru karena banyak produk memiliki bentuk serupa. Barang asli dan replika juga sulit dibedakan hanya melalui foto beresolusi rendah atau sudut pengambilan gambar tertentu.
Harga yang tercantum di internet belum tentu sama dengan biaya saat barang diperoleh. Harga dapat berbeda berdasarkan tahun pembelian, kondisi barang, pasar barang bekas, diskon, negara pembelian, dan perubahan nilai tukar.
Konten tersebut dapat menjadi awal pertanyaan publik, tetapi bukan pengganti proses verifikasi atau pemeriksaan resmi.
Belum Ada Penjelasan Rinci Mengenai Dasar Pembatasan
Dalam laporan yang diterbitkan setelah akun baru muncul, belum terdapat penjelasan resmi Komdigi mengenai unggahan tertentu yang menjadi dasar pembatasan akun utama. Belum dijelaskan pula apakah permintaan tersebut berkaitan dengan dugaan pelanggaran privasi, pencemaran nama baik, disinformasi, atau kategori konten lain.
Ketiadaan penjelasan rinci membuat masyarakat hanya mengetahui dua hal: akun dibatasi di Indonesia dan Instagram menyebut tindakan itu dilakukan setelah menerima permintaan hukum Komdigi.
Situasi tersebut memunculkan pertanyaan tentang prosedur keberatan. Pemilik akun dan masyarakat perlu mengetahui apakah terdapat pemberitahuan sebelum pembatasan, kesempatan mengoreksi konten, atau jalur banding yang dapat digunakan.
Transparansi dibutuhkan bukan untuk membenarkan seluruh konten Cabinet Couture, melainkan agar kewenangan pembatasan akses dapat diperiksa dan dipertanggungjawabkan.
Pembatasan Memicu Perdebatan Kebebasan Berekspresi
Kasus Cabinet Couture hadir di tengah perdebatan lebih luas mengenai moderasi konten digital di Indonesia.
Dalam kasus berbeda pada April 2026, Aliansi Jurnalis Independen mengkritik aturan Komdigi yang menggunakan istilah seperti konten “meresahkan masyarakat” dan “mengganggu ketertiban umum”. AJI menilai istilah yang terlalu luas berpotensi digunakan untuk membatasi konten kritis tanpa mekanisme independen dan transparan.
Pernyataan AJI tersebut berkaitan dengan pembatasan konten Magdalene, bukan Cabinet Couture. Karena itu, kritik tersebut tidak dapat dianggap sebagai bukti bahwa aturan yang sama digunakan dalam pemblokiran akun ini.
Meski demikian, kedua kasus memperlihatkan persoalan serupa: publik kesulitan menilai keputusan pembatasan ketika dasar hukum, unggahan yang dipersoalkan, dan proses verifikasinya tidak dijelaskan secara terbuka.
Pemerintah Memiliki Kerangka Pengawasan Konten Digital
Komdigi menjalankan fungsi pengawasan ruang digital dengan mengacu pada peraturan mengenai informasi elektronik serta penyelenggara sistem elektronik.
Dokumen perencanaan Komdigi menyebut tata kelola penyelenggara sistem elektronik berkaitan dengan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik serta Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019. Pemerintah juga menyiapkan pembaruan regulasi mengenai pengendalian konten dan tata kelola platform digital.
Kewenangan tersebut dimaksudkan untuk menangani konten yang melanggar hukum. Namun, penerapannya tetap perlu memenuhi prinsip kejelasan, kebutuhan, proporsionalitas, dan kesempatan bagi pihak yang terdampak untuk mengajukan keberatan.
Pembatasan seluruh akun juga mempunyai dampak lebih luas dibandingkan penghapusan satu unggahan. Seluruh arsip, diskusi, dan materi lain yang tidak dipermasalahkan dapat ikut tidak tersedia bagi pengguna di Indonesia.
Transparansi Pejabat Tidak Cukup Mengandalkan Akun Mode
Ramainya Cabinet Couture memperlihatkan besarnya ketertarikan masyarakat terhadap gaya hidup dan kekayaan pejabat.
Namun, pemeriksaan kekayaan penyelenggara negara seharusnya tidak hanya bergantung pada tebakan mengenai tas, pakaian, atau jam tangan yang terlihat di media sosial.
Indonesia memiliki mekanisme resmi berupa Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara. KPK menjelaskan bahwa sejumlah kategori penyelenggara negara wajib melaporkan harta kekayaannya sebagai bagian dari instrumen akuntabilitas.
Pengumuman LHKPN dapat diakses masyarakat melalui layanan e-Announcement milik KPK. Data tersebut berasal dari laporan yang disampaikan penyelenggara negara melalui sistem e-LHKPN.
Meski demikian, LHKPN juga bukan alat untuk langsung mencocokkan setiap aksesori yang terlihat dalam foto. Dokumen tersebut menyajikan kategori kekayaan dan kewajiban, bukan daftar rinci seluruh pakaian atau barang pribadi.
Konten media sosial dapat memicu perhatian, sedangkan pemeriksaan resmi harus mengandalkan dokumen, klarifikasi, dan proses lembaga berwenang.
Pejabat Juga Memiliki Hak Memberikan Klarifikasi
Ketika nama atau foto seseorang digunakan dalam unggahan mengenai barang mahal, pihak yang bersangkutan seharusnya mempunyai ruang untuk menjelaskan.
Klarifikasi dapat mencakup ketepatan merek, status kepemilikan, waktu memperoleh barang, atau kesalahan identifikasi. Penjelasan tersebut penting agar perbincangan publik tidak hanya dibangun dari satu sisi.
Akun yang mengangkat isu kepentingan publik juga memikul tanggung jawab untuk membedakan fakta, perkiraan, opini, dan sindiran.
Pencantuman kata seperti “diduga”, “diperkirakan”, atau “mirip” memang membantu, tetapi tidak menghilangkan kewajiban untuk memperbaiki informasi apabila terbukti keliru.
Kritik kepada pejabat merupakan bagian penting dalam ruang demokrasi. Namun, kritik yang kuat tetap membutuhkan metode yang dapat diuji.
Akun Baru Tidak Menyelesaikan Persoalan Utama
Kemunculan @cabinetcouture_season2 membuat konten Cabinet Couture tetap beredar. Akan tetapi, pembuatan akun baru tidak menjawab alasan akun utama dibatasi.
Sebaliknya, masalah dapat berulang apabila Komdigi kembali mengajukan pembatasan dan platform menutup akses akun pengganti.
Jalan keluar yang lebih mendasar membutuhkan keterbukaan dari semua pihak. Komdigi perlu menjelaskan dasar dan ruang lingkup permintaan hukumnya. Instagram perlu menyediakan informasi serta proses keberatan yang memadai.
Pengelola akun juga perlu memastikan identifikasi barang disusun secara bertanggung jawab dan tidak menyajikan dugaan sebagai kepastian.
Tanpa langkah tersebut, perdebatan hanya akan berubah menjadi siklus pemblokiran, pembuatan akun baru, dan penyebaran konten melalui saluran lain.
Kesimpulan
Cabinet Couture diblokir Komdigi melalui pembatasan akses Instagram di Indonesia. Pemberitahuan pada platform menyatakan pembatasan dilakukan setelah Instagram menerima permintaan hukum dari Komdigi.
Pengelola kemudian membuat @cabinetcouture_season2 dan kembali mengunggah perkiraan harga barang yang tampak dikenakan pejabat serta pihak di lingkungan pemerintahan.
Namun, perkiraan berdasarkan foto bukan bukti kepemilikan, keaslian barang, maupun sumber dana pembelian. Unggahan tersebut perlu ditempatkan sebagai informasi yang masih membutuhkan verifikasi dan hak jawab.
Kasus ini akhirnya tidak hanya berbicara tentang tas atau jam tangan mahal. Persoalan yang lebih besar adalah bagaimana negara membatasi konten, bagaimana platform memenuhi permintaan hukum, dan bagaimana kritik terhadap pejabat tetap dilakukan secara akurat serta bertanggung jawab.
FAQ Cabinet Couture Diblokir Komdigi
Apa itu Cabinet Couture?
Cabinet Couture adalah akun media sosial yang mengulas dan memperkirakan merek serta harga pakaian, tas, jam tangan, sepatu, dan aksesori yang tampak dikenakan pejabat atau keluarga pejabat.
Mengapa Cabinet Couture tidak bisa diakses?
Instagram menampilkan pemberitahuan bahwa akun tersebut tidak tersedia di Indonesia karena platform memenuhi permintaan hukum dari Komdigi. Alasan spesifik dan unggahan yang menjadi dasar permintaan belum dijelaskan dalam pemberitahuan tersebut.
Apa nama akun baru Cabinet Couture?
Pengelola membuat akun baru bernama @cabinetcouture_season2 setelah akun utama dibatasi.
Apakah harga barang yang diunggah sudah pasti benar?
Belum tentu. Angka tersebut merupakan perkiraan berdasarkan pencocokan visual dengan produk yang dianggap serupa.
Apakah unggahan Cabinet Couture membuktikan pejabat melakukan korupsi?
Tidak. Penampilan dengan barang yang dianggap mahal tidak membuktikan korupsi, asal-usul barang, kepemilikan, maupun sumber dana.
Di mana masyarakat dapat memeriksa laporan kekayaan pejabat?
Pengumuman LHKPN dapat dicari melalui layanan e-Announcement KPK. Data tersebut berasal dari laporan kekayaan yang disampaikan penyelenggara negara.
Apakah Komdigi sudah menjelaskan alasan pemblokiran?
Dalam laporan yang terbit ketika akun baru muncul, belum terdapat keterangan resmi yang menjelaskan alasan spesifik pembatasan Cabinet Couture.
Follow Sosial Media Redaksiku : Facebook, Instagram, Tiktok, X, Youtube, Pinterest
Penulis : Redaksiku
Editor : Redaksiku
Sumber Berita: Berbagai sumber
