Redaksiku.com – Akun Instagram yang dikenal kerap menaksir harga pakaian dan aksesori pejabat, Cabinet Couture diblokir Komdigi melalui pembatasan akses khusus untuk pengguna di Indonesia.
Tidak lama setelah akun utamanya sulit diakses, pengelola muncul kembali menggunakan akun baru dan melanjutkan unggahan dengan tema serupa.
Akun utama dengan nama pengguna @cabinetcouture_idn menampilkan pemberitahuan bahwa konten tersebut tidak tersedia di Indonesia karena Instagram mematuhi permintaan hukum dari Kementerian Komunikasi dan Digital. Pemberitahuan itu menunjukkan adanya pembatasan secara geografis, bukan sekadar akun menghilang karena dinonaktifkan sendiri oleh pengelolanya.
Kemunculan akun pengganti membuat kasus ini berkembang melampaui perbincangan tentang pakaian mahal. Publik mulai mempertanyakan alasan pembatasan, mekanisme pengajuan permintaan hukum kepada platform, dan keterbukaan pemerintah ketika membatasi konten yang membahas tokoh publik.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Akun Utama Tidak Bisa Diakses di Indonesia
Cabinet Couture sebelumnya dikenal melalui unggahan yang mengidentifikasi merek serta memperkirakan harga tas, jam tangan, pakaian, sepatu, dan aksesori yang terlihat dalam foto pejabat maupun keluarga pejabat.
Kontennya dikemas seperti pengamatan mode. Foto penampilan tokoh publik dibandingkan dengan katalog merek, situs penjualan, atau gambar produk yang dianggap serupa. Hasil pencarian itu kemudian disertai perkiraan harga.
Pada awal Juli 2026, pengguna di Indonesia tidak lagi bisa mengakses akun utama seperti biasa. Instagram menampilkan keterangan bahwa pembatasan dilakukan karena platform menerima permintaan hukum dari Komdigi.
Pesan tersebut mengonfirmasi keberadaan permintaan pembatasan. Namun, pemberitahuan Instagram tidak menjelaskan unggahan mana yang dipermasalahkan, aturan apa yang dijadikan dasar, atau alasan akun secara keseluruhan perlu dibatasi.
Muncul Kembali dengan Nama Cabinet Couture Season 2
Tidak lama setelah pembatasan akun utama, pengelola membuat akun baru bernama @cabinetcouture_season2.
Akun pengganti itu menyatakan akan melanjutkan kegiatan sebelumnya. Dalam unggahan awalnya, pengelola kembali membahas perkiraan harga barang yang tampak dikenakan sejumlah pejabat dan pihak yang berada di lingkungan pemerintahan.
Pengelola juga mengaku telah melaporkan persoalan pemblokiran tersebut kepada SAFEnet. Pernyataan itu berasal dari akun Cabinet Couture dan belum disertai penjelasan terbuka mengenai tindak lanjut laporan tersebut.
Kemunculan akun baru memperlihatkan keterbatasan pembatasan berbasis akun. Ketika satu akun tidak dapat diakses, pengelola dapat membuat akun pengganti, memindahkan pengikut, atau menyebarkan ulang materi melalui platform lain.
Unggahan Baru Menyoroti Lingkungan Komdigi
Setelah kembali aktif, akun Cabinet Couture mengarahkan perhatian kepada sejumlah pihak yang berada di lingkungan Komdigi. Unggahan itu tetap menggunakan pola lama, yaitu menampilkan foto seseorang, mencari produk yang dianggap serupa, lalu mencantumkan perkiraan harganya.
Sejumlah laporan menyebut akun baru juga kembali menyoroti penampilan pejabat lain dan anggota keluarga tokoh pemerintahan. Barang yang dibahas mencakup tas, jam tangan, sepatu, gelang, serta aksesori bermerek.
Namun, seluruh identifikasi tersebut tetap harus ditempatkan sebagai klaim akun media sosial. Kemiripan visual tidak otomatis membuktikan bahwa barang yang digunakan benar-benar berasal dari merek tertentu.
Foto juga tidak dapat menjelaskan apakah barang tersebut asli, pinjaman, hadiah, koleksi lama, milik orang lain, atau dibeli dengan harga yang sama seperti harga ritel yang ditampilkan akun.
Karena itu, istilah “mengungkap barang mewah” tidak boleh langsung dimaknai sebagai pembuktian adanya pelanggaran atau ketidakwajaran kekayaan.
Perkiraan Harga Bukan Bukti Kepemilikan
Konten Cabinet Couture menarik perhatian karena menghubungkan penampilan publik dengan nilai ekonomi. Sebuah tas atau jam tangan yang tampak biasa dalam foto dapat disebut bernilai puluhan hingga ratusan juta rupiah setelah dibandingkan dengan produk tertentu.
Metode semacam ini dapat membuka diskusi mengenai kepantasan dan gaya hidup pejabat. Namun, hasilnya mempunyai keterbatasan besar.
Identifikasi berdasarkan gambar dapat keliru karena banyak produk memiliki bentuk serupa. Barang asli dan replika juga sulit dibedakan hanya melalui foto beresolusi rendah atau sudut pengambilan gambar tertentu.
Harga yang tercantum di internet belum tentu sama dengan biaya saat barang diperoleh. Harga dapat berbeda berdasarkan tahun pembelian, kondisi barang, pasar barang bekas, diskon, negara pembelian, dan perubahan nilai tukar.
Konten tersebut dapat menjadi awal pertanyaan publik, tetapi bukan pengganti proses verifikasi atau pemeriksaan resmi.
Belum Ada Penjelasan Rinci Mengenai Dasar Pembatasan
Dalam laporan yang diterbitkan setelah akun baru muncul, belum terdapat penjelasan resmi Komdigi mengenai unggahan tertentu yang menjadi dasar pembatasan akun utama. Belum dijelaskan pula apakah permintaan tersebut berkaitan dengan dugaan pelanggaran privasi, pencemaran nama baik, disinformasi, atau kategori konten lain.
Penulis : Redaksiku
Editor : Redaksiku
Sumber Berita: Berbagai sumber
Halaman : 1 2 3 Selanjutnya
