Redaksiku.com – Pemerintah mulai memperketat aturan pembelian bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi, khususnya Pertalite, dengan mengacu pada data sosial ekonomi masyarakat.
Salah satu kelompok yang menjadi perhatian adalah masyarakat yang masuk dalam kategori Desil 9 dan Desil 10 dalam Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).
Kelompok Desil 9–10 merupakan masyarakat dengan tingkat kesejahteraan relatif paling tinggi dalam pemeringkatan nasional. Pemerintah menilai kelompok tersebut bukan menjadi sasaran utama subsidi energi karena subsidi BBM diperuntukkan bagi masyarakat yang membutuhkan.
Rencana pembatasan pembelian Pertalite menggunakan pendekatan berbasis data agar penyaluran subsidi lebih tepat sasaran.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Apa Itu Desil 9 dan Desil 10?
Desil merupakan pembagian kelompok masyarakat berdasarkan tingkat kesejahteraan ekonomi.
Data tersebut membagi masyarakat menjadi 10 kelompok (desil), mulai dari kelompok dengan tingkat kesejahteraan terendah hingga tertinggi.
Pembagiannya:
- Desil 1: 10 persen masyarakat dengan tingkat kesejahteraan paling rendah.
- Desil 2: kelompok 10–20 persen.
- Desil 3: kelompok 20–30 persen.
- Desil 4: kelompok 30–40 persen.
- Desil 5: kelompok 40–50 persen.
- Desil 6: kelompok 50–60 persen.
- Desil 7: kelompok 60–70 persen.
- Desil 8: kelompok 70–80 persen.
- Desil 9: kelompok 80–90 persen.
- Desil 10: kelompok 10 persen dengan tingkat kesejahteraan tertinggi.
Dengan kata lain, Desil 9 dan 10 adalah kelompok masyarakat yang berada pada lapisan ekonomi atas dibandingkan mayoritas penduduk lainnya.
Kenapa Desil 9–10 Jadi Sasaran Pembatasan?
Pemerintah ingin memastikan subsidi energi benar-benar diterima kelompok yang membutuhkan.
Selama ini, Pertalite merupakan BBM dengan harga yang mendapat kompensasi pemerintah sehingga memiliki harga lebih rendah dibandingkan BBM nonsubsidi.
Namun dalam praktiknya, sebagian masyarakat yang secara ekonomi mampu masih menggunakan Pertalite.
Kondisi tersebut membuat beban subsidi energi meningkat dan berpotensi mengurangi ruang anggaran pemerintah untuk program lain.
Karena itu, pemerintah mulai mengarah pada sistem subsidi yang lebih berbasis penerima manfaat.
Kriteria Masyarakat Desil 9–10
Masyarakat yang masuk kategori Desil 9 dan 10 bukan hanya dilihat dari pendapatan bulanan, tetapi berdasarkan berbagai indikator sosial ekonomi.
Beberapa indikator yang digunakan dalam pemutakhiran DTSEN antara lain:
1. Kondisi Ekonomi Rumah Tangga
Data mempertimbangkan gambaran kemampuan ekonomi keluarga, termasuk sumber penghasilan dan kondisi pekerjaan.
Rumah tangga dengan tingkat ekonomi lebih tinggi cenderung masuk kelompok desil atas.
2. Kepemilikan Aset
Kepemilikan aset menjadi salah satu indikator kesejahteraan.
Contohnya:
- kepemilikan rumah dengan kondisi tertentu;
- kendaraan;
- aset produktif;
- kepemilikan barang bernilai ekonomi.
Semakin tinggi kemampuan kepemilikan aset, semakin besar kemungkinan masuk kelompok desil atas.
3. Kondisi Tempat Tinggal
Kondisi rumah juga menjadi salah satu faktor penilaian.
Beberapa aspek yang diperhatikan antara lain:
- kualitas bangunan;
- luas tempat tinggal;
- fasilitas rumah;
- akses listrik dan air.
4. Status Pekerjaan dan Penghasilan
Jenis pekerjaan serta kestabilan penghasilan turut menjadi pertimbangan.
Keluarga dengan pekerjaan tetap dan pendapatan relatif tinggi memiliki peluang masuk dalam desil atas.
5. Data Administrasi dan Sosial Ekonomi
DTSEN menggabungkan berbagai sumber data pemerintah dengan menggunakan NIK sebagai penghubung data.
Tujuannya agar profil sosial ekonomi masyarakat lebih akurat.
Apakah Semua Desil 9–10 Tidak Bisa Membeli Pertalite?
Belum tentu.
Pemerintah masih melakukan penyusunan mekanisme teknis terkait pembatasan tersebut.
Masuk Desil 9 atau 10 menjadi salah satu indikator dalam penentuan sasaran, tetapi aturan final tetap bergantung pada kebijakan pemerintah yang berlaku.
Selain desil, pemerintah juga dapat mempertimbangkan faktor lain seperti:
- jenis kendaraan;
- kapasitas mesin;
- penggunaan kendaraan;
- data registrasi kendaraan;
- status penerima subsidi.
Artinya, seseorang yang berada pada desil tertentu belum otomatis langsung kehilangan akses tanpa adanya aturan teknis resmi.
Kendaraan Mewah Jadi Perhatian
Selain berdasarkan kelompok ekonomi, pemerintah sebelumnya juga menyoroti penggunaan BBM subsidi oleh kendaraan yang dianggap tidak sesuai sasaran.
Kendaraan dengan kapasitas mesin besar atau kategori kendaraan mewah menjadi salah satu contoh pengguna yang dinilai seharusnya menggunakan BBM nonsubsidi.
Tujuan kebijakan bukan hanya mengurangi konsumsi Pertalite, tetapi memastikan subsidi energi tidak dinikmati kelompok yang sebenarnya mampu membeli BBM dengan harga pasar.
Data DTSEN Jadi Dasar Baru Subsidi
Penggunaan DTSEN menjadi bagian dari reformasi penyaluran bantuan dan subsidi pemerintah.
Dengan sistem berbasis data, pemerintah berharap penerima manfaat dapat ditentukan lebih tepat dibandingkan hanya menggunakan pendekatan umum.
Sebelumnya, subsidi BBM bersifat terbuka sehingga siapa pun dapat membeli selama tersedia.
Model tersebut membuat kelompok masyarakat berpenghasilan tinggi juga dapat menikmati subsidi yang seharusnya diperuntukkan bagi kelompok rentan.
Bagaimana Cara Mengetahui Status Desil?
Masyarakat dapat melakukan pengecekan status sosial ekonomi melalui layanan resmi pemerintah yang berkaitan dengan DTSEN dan Cek Bansos Kemensos.
Data yang diperlukan umumnya menggunakan:
- NIK KTP;
- data keluarga;
- informasi wilayah administrasi.
Namun informasi desil dapat berubah karena DTSEN bersifat dinamis dan diperbarui berdasarkan kondisi terbaru masyarakat.
Jika Tidak Sesuai, Bisa Mengajukan Perbaikan Data
Masyarakat yang merasa data ekonominya tidak sesuai dapat mengajukan pembaruan.
Misalnya:
- kondisi ekonomi sudah berubah;
- data keluarga tidak sesuai;
- terdapat kesalahan pencatatan.
Pengajuan dapat dilakukan melalui pemerintah desa/kelurahan, dinas sosial, atau kanal pembaruan data yang disediakan pemerintah.
Perubahan tidak langsung terjadi karena membutuhkan proses verifikasi dan pemutakhiran.
Tujuan Pembatasan Pertalite
Pemerintah menyebut kebijakan pembatasan BBM subsidi memiliki beberapa tujuan:
- Mengurangi subsidi yang tidak tepat sasaran.
- Menekan beban anggaran negara.
- Memastikan masyarakat berpenghasilan rendah tetap mendapatkan BBM bersubsidi.
- Mendorong masyarakat mampu menggunakan BBM nonsubsidi.
Dengan sistem berbasis data, subsidi diharapkan lebih adil dan efektif.
Masyarakat Diminta Tidak Panik
Meski isu pembatasan Pertalite ramai diperbincangkan, masyarakat diminta tidak langsung menyimpulkan bahwa semua pengguna tertentu akan langsung kehilangan akses.
Pemerintah masih menyusun mekanisme pelaksanaan dan melakukan sinkronisasi data.
Yang menjadi prinsip utama adalah subsidi energi diarahkan kepada kelompok yang memang membutuhkan.
Kesimpulan
Masyarakat Desil 9 dan Desil 10 adalah kelompok yang berada pada tingkat kesejahteraan ekonomi tertinggi dalam pemeringkatan DTSEN.
Kelompok ini menjadi salah satu sasaran evaluasi pembatasan pembelian Pertalite karena dianggap memiliki kemampuan ekonomi lebih baik dan tidak menjadi prioritas penerima subsidi.
Namun, pembatasan tersebut tetap membutuhkan aturan teknis yang jelas agar pelaksanaannya tepat.
Dengan pendekatan berbasis data, pemerintah berharap subsidi Pertalite tidak lagi dinikmati kelompok yang mampu, tetapi benar-benar dirasakan masyarakat yang membutuhkan.
Follow Sosial Media Redaksiku : Facebook, Instagram, Tiktok, X, Youtube, Pinterest
