Redaksiku.com – Polemik gagalnya Field Trip Internasional mahasiswa Universitas Muhammadiyah Kotabumi (UMKO) ke Malaysia memasuki babak baru.
Tenggat pengembalian dana yang sebelumnya disepakati paling lambat 7 Agustus 2026 telah lewat, tetapi hingga Sabtu, 8 Agustus, refund kepada mahasiswa dilaporkan belum terealisasi.
Situasi tersebut kembali memunculkan pertanyaan mengenai dua hal: akuntabilitas Tampia Tour dalam memenuhi komitmen pengembalian dana dan transparansi UMKO dalam mengawal jaminan yang sebelumnya diserahkan pihak travel.
Namun penting ditegaskan, sejauh informasi publik yang tersedia hingga Minggu, 9 Agustus 2026, belum ada dasar untuk menyimpulkan telah terjadi tindak pidana atau pelanggaran hukum tertentu. Persoalan yang telah terverifikasi adalah perjalanan gagal terlaksana, pihak travel menjanjikan refund 100 persen, jaminan diserahkan kepada universitas, dan tenggat penyelesaian 7 Agustus telah terlewati.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Field Trip Malaysia Gagal Berangkat
Persoalan bermula dari program Field Trip Internasional FHIS UMKO ke Malaysia yang direncanakan berlangsung 6–8 Juli 2026.
Dalam klarifikasi resminya pada 8 Juli, FHIS UMKO menjelaskan rombongan tidak dapat mengikuti penerbangan dari Bandara Sultan Mahmud Badaruddin II Palembang karena tiba terlambat. Kampus menyebut keterlambatan merupakan akumulasi beberapa kendala dalam perjalanan, termasuk menunggu tim yang membawa perlengkapan, antrean pengisian bahan bakar, dan kepadatan lalu lintas menuju bandara.
Setelah penerbangan terlewat, panitia dan pihak travel sempat mencari alternatif keberangkatan, termasuk penerbangan lain maupun opsi melalui jalur berbeda. Namun pilihan tersebut akhirnya tidak dapat diwujudkan untuk seluruh peserta. Setelah musyawarah dengan mahasiswa, perjalanan ke Malaysia dibatalkan.
Mahasiswa kemudian tetap difasilitasi penginapan di Palembang serta mengikuti kegiatan edukatif selama proses penyelesaian berlangsung.
Tampia Tour Janjikan Refund 100 Persen
Setelah keberangkatan gagal, perhatian beralih kepada uang yang telah dibayarkan mahasiswa.
Dalam pernyataan resmi FHIS UMKO pada 8 Juli, pihak travel disebut telah menyatakan kesediaan mengembalikan dana kegiatan sebesar 100 persen kepada seluruh peserta, dengan tenggat maksimal 7 Agustus 2026.
Kesepakatan itu kemudian diperkuat melalui Rapat Klarifikasi dan Pertanggungjawaban yang digelar FHIS UMKO pada 15 Juli 2026.
Rapat dihadiri antara lain Wakil Rektor I dan III UMKO, Dekan FHIS, sejumlah dekan, Kepala UPBH, panitia field trip, perwakilan mahasiswa, serta pihak Tampia Tour.
Dalam forum tersebut, Direktur Tampia Tour Arif menyampaikan permohonan maaf dan menyatakan perusahaan akan bertanggung jawab menyelesaikan kewajibannya kepada peserta.
Jaminan Diserahkan kepada UMKO
Yang kemudian menjadi perhatian besar adalah adanya jaminan yang diserahkan Tampia Tour kepada UMKO.
Keterangan resmi universitas menyatakan jaminan tersebut diberikan sebagai bentuk kesungguhan pihak travel untuk memenuhi kewajiban pengembalian dana kepada seluruh peserta.
Dekan FHIS UMKO Dr. Didiek R. Mawardi ketika itu juga menegaskan bahwa penyerahan jaminan tidak berarti persoalan telah selesai.
UMKO menyatakan akan terus mengawal proses sampai semua hak mahasiswa benar-benar dipenuhi dan menetapkan 7 Agustus 2026 sebagai batas akhir penyelesaian.
Masalahnya, tenggat tersebut kini telah berlalu.
Deadline 7 Agustus Lewat, Refund Belum Cair
Laporan terbaru pada 9 Agustus menyebut pengembalian dana belum terealisasi setelah tenggat berakhir.
TribunChannel melaporkan bahwa hingga Sabtu, 8 Agustus 2026, mahasiswa belum memperoleh kepastian pencairan refund dari Tampia Tour. Salah seorang mahasiswa yang identitasnya tidak disebutkan media tersebut mengaku kecewa karena kesepakatan telah memiliki batas waktu yang jelas.
Satupena juga melaporkan pada Minggu, 9 Agustus bahwa refund belum terealisasi hingga batas waktu 7 Agustus. Pada saat laporan tersebut diterbitkan, media itu menyatakan masih berupaya meminta klarifikasi dari pihak rektorat, panitia, dan direktur Tampia Tour.
Dengan demikian, masalah yang awalnya berupa kegagalan perjalanan kini bergeser menjadi persoalan kepastian pengembalian dana.
UMKO Sebut Jaminan Akan Diproses
Ada perkembangan terbaru dari pihak kampus.
Menurut laporan TribunChannel, setelah tidak ada informasi lanjutan dari Tampia Tour hingga tenggat berakhir, pihak UMKO menginformasikan bahwa hak tanggungan atau jaminan yang telah diberikan pihak travel akan diproses pada pekan berikutnya.
Langkah itu penting karena sebelumnya UMKO sudah berjanji akan memastikan hak mahasiswa tetap menjadi prioritas.
Namun hingga berita ini disusun, belum tersedia publikasi baru di situs resmi UMKO yang menjelaskan secara terperinci bentuk jaminan tersebut, nilainya, siapa pemiliknya, bagaimana mekanisme eksekusinya, dan berapa lama proses pencairannya.
Ketidakjelasan informasi itulah yang kemudian membuka ruang pertanyaan dari mahasiswa dan publik.
Apa Sebenarnya Bentuk Jaminan Tampia Tour?
Inilah salah satu pertanyaan paling penting.
Dalam pernyataan resmi UMKO pada 16 Juli, kampus hanya menyebut pihak travel telah “menyerahkan jaminan” sebagai komitmen memenuhi kewajiban kepada peserta. Publikasi resmi tersebut tidak merinci bentuk ataupun nilai jaminan itu.
Media lokal sebelumnya bahkan menyoroti dokumen yang disebut sebagai jaminan pengembalian dana.
Reaksi.co.id pada Juli melaporkan kekhawatiran sejumlah wali mahasiswa terhadap dokumen jaminan yang disebut ditulis tangan dan memiliki sejumlah koreksi. Media itu menyebut nilai dana yang dipersoalkan sekitar Rp360 juta dari sekitar 80 mahasiswa. Angka dan karakteristik dokumen tersebut berasal dari laporan media dan keterangan wali mahasiswa, bukan angka yang dicantumkan dalam klarifikasi resmi UMKO.
Karena itu, belum tepat menyimpulkan secara hukum bahwa jaminan tersebut sah atau tidak sah hanya dari bentuk fisiknya.
Yang lebih relevan saat ini adalah meminta penjelasan konkret mengenai kemampuan jaminan tersebut benar-benar menghasilkan pengembalian dana mahasiswa.
Pertanyaan Transparansi untuk UMKO
Posisi UMKO dalam perkara ini berbeda dengan Tampia Tour.
Pihak travel merupakan pihak yang telah menyatakan komitmen mengembalikan dana, sedangkan UMKO menyatakan perannya adalah mengawal penyelesaian serta memastikan hak mahasiswa terpenuhi.
Namun universitas juga memiliki hubungan kerja sama resmi dengan perusahaan travel tersebut.
Pada Desember 2025, Dekan FHIS UMKO menandatangani nota kesepahaman dengan PT Tampia Star Life Tour & Travel untuk mendukung pelaksanaan field trip internasional ke Malaysia. Penandatanganannya disaksikan Rektor UMKO.
Dalam publikasi resmi saat itu, FHIS UMKO menyebut Tampia dipilih karena dinilai mempunyai rekam jejak yang baik dan pengalaman profesional dalam menangani perjalanan jarak jauh, khususnya perjalanan luar negeri.
Pernyataan tersebut kini membuat aspek pemilihan vendor menjadi relevan untuk dijelaskan.
Bagaimana Due Diligence Tampia Tour Dilakukan?
Karena kampus pernah menyatakan mitranya memiliki rekam jejak baik, mahasiswa dan wali mahasiswa wajar menginginkan penjelasan mengenai proses verifikasi yang dilakukan sebelum kerja sama ditandatangani.
Pertanyaan yang bisa dijawab secara transparan antara lain mencakup bagaimana kemampuan operasional travel dinilai, bagaimana mekanisme pembayaran peserta diatur, bagaimana risiko pembatalan perjalanan ditanggung, serta bentuk perlindungan yang tersedia apabila program gagal dilaksanakan.
Satupena pada laporan terbarunya juga menyoroti persoalan due diligence atau kehati-hatian dalam memilih vendor, meskipun hingga berita media tersebut diterbitkan, konfirmasi rinci dari pihak kampus mengenai standar verifikasi itu masih diupayakan.
Pertanyaan tersebut bukan otomatis berarti UMKO melakukan kesalahan.
Justru keterbukaan dokumen dan mekanisme seleksi dapat menjadi sarana bagi kampus untuk menjelaskan bahwa prosedur yang dijalankan memang memadai.
Akuntabilitas Tampia Tour Jadi Sorotan
Pada sisi lain, pertanyaan paling langsung tertuju kepada Tampia Tour.
Perusahaan telah menyatakan secara terbuka akan bertanggung jawab dan menyelesaikan seluruh kewajiban kepada peserta.
Tenggat penyelesaiannya juga dinyatakan secara jelas, yakni 7 Agustus 2026.
Namun laporan hingga 8–9 Agustus menyebut pembayaran belum direalisasikan.
Karena itu, Tampia Tour kini perlu menjelaskan setidaknya status dana peserta, penyebab refund melewati tenggat, jadwal pembayaran terbaru, serta bagaimana jaminan yang diserahkan kepada UMKO dapat digunakan untuk menutup kewajiban.
Hingga laporan Satupena diterbitkan 9 Agustus, media tersebut menyatakan upaya meminta tanggapan langsung Direktur Tampia Tour masih dilakukan.
Nilai Rp360 Juta Perlu Dikonfirmasi Resmi
Sejumlah pemberitaan lokal menyebut dana yang terkait dengan perjalanan tersebut berada di kisaran Rp360 juta dan melibatkan sekitar 80 mahasiswa.
Namun angka itu perlu ditempatkan secara hati-hati.
Publikasi resmi UMKO yang tersedia tidak mencantumkan total dana yang harus dikembalikan maupun jumlah nominal kewajiban Tampia Tour per mahasiswa.
Karena itu, angka Rp360 juta sebaiknya diperlakukan sebagai angka yang dilaporkan media berdasarkan keterangan wali mahasiswa, hingga universitas atau perusahaan memberikan konfirmasi resmi dengan rincian transaksi.
Keterbukaan mengenai nilai sebenarnya menjadi penting agar mahasiswa mengetahui dengan jelas jumlah hak yang masih harus dipenuhi.
MoU Awalnya Diharapkan Transparan dan Bertanggung Jawab
Ironisnya, prinsip transparansi dan pertanggungjawaban sebenarnya telah disebut sejak awal kerja sama.
Ketika MoU ditandatangani pada Desember 2025, Rektor UMKO Dr. Irawan Suprapto mengatakan nota kesepahaman tersebut diharapkan menjadi landasan agar program berjalan profesional, tertib, transparan, dan bertanggung jawab.
Field trip awalnya diproyeksikan sebagai kegiatan akademik yang memberikan pengalaman internasional bagi mahasiswa.
Namun perjalanan tersebut pada akhirnya gagal mencapai Malaysia setelah rombongan tertinggal penerbangan pada Juli.
Kini ukuran keberhasilan pengelolaan masalah bukan lagi apakah perjalanan dapat diselamatkan.
Tolok ukurnya adalah apakah uang mahasiswa dapat dikembalikan secara penuh sesuai komitmen.
UMKO Sudah Berjanji Mengawal Sampai Tuntas
UMKO sebelumnya menyampaikan posisi yang cukup tegas.
Dalam rapat 15 Juli, Dekan FHIS mengatakan universitas tidak akan berhenti hanya setelah travel menyerahkan jaminan dan akan terus mengawal persoalan sampai hak mahasiswa terpenuhi.
Ketua Panitia Field Trip juga menyatakan hak mahasiswa menjadi prioritas dalam proses penyelesaian.
Karena tenggat sudah terlewati, pernyataan tersebut kini memasuki tahap pembuktian.
Informasi bahwa jaminan akan diproses pada pekan setelah 7 Agustus menjadi perkembangan penting, tetapi mahasiswa masih membutuhkan kepastian mengenai bentuk tindakan, tenggat baru, serta waktu nyata mereka menerima kembali uangnya.
Bukan Waktunya Saling Lempar Tanggung Jawab
Kasus ini melibatkan sedikitnya tiga kepentingan berbeda: mahasiswa sebagai peserta, Tampia Tour sebagai mitra perjalanan, dan UMKO sebagai institusi yang menyelenggarakan serta mengawal program akademik tersebut. Hubungan kerja sama resmi antara FHIS UMKO dan PT Tampia Star Life Tour & Travel telah dibuat melalui MoU sejak Desember 2025.
Pihak travel telah mengambil posisi dengan menyatakan bertanggung jawab atas pengembalian dana. UMKO juga telah menyatakan akan mengawal sampai hak mahasiswa terpenuhi.
Karena itu, fokus berikutnya bukan sekadar mencari siapa yang harus disalahkan, melainkan memastikan komitmen tersebut menghasilkan penyelesaian konkret.
Bagi mahasiswa dan orang tua, indikator penyelesaiannya sederhana: dana kembali sepenuhnya dan ada kepastian waktu.
Mengapa Transparansi Jaminan Penting?
Jaminan hanya akan memberikan rasa aman apabila pihak yang haknya dijamin mengetahui bagaimana jaminan tersebut dapat digunakan.
Saat UMKO menyatakan akan memproses jaminan yang diserahkan Tampia Tour, informasi lanjutan mengenai mekanismenya menjadi sangat penting.
Transparansi dapat dilakukan dengan menjelaskan jenis jaminan tanpa harus membuka data pribadi yang dilindungi, nilai yang dapat dieksekusi, prosedur yang akan ditempuh kampus, dan target waktu penyelesaian.
Hal itu juga dapat menjawab spekulasi yang kini berkembang setelah tenggat refund terlewati.
Tanpa informasi yang cukup, mahasiswa hanya mengetahui bahwa sebuah “jaminan” ada, tetapi belum mengetahui seberapa efektif jaminan itu dalam mengembalikan hak mereka.
Hak Jawab UMKO dan Tampia Tour Tetap Penting
Pemberitaan mengenai persoalan ini harus tetap menyediakan ruang bagi kedua pihak untuk memberikan perkembangan terbaru.
Satupena menyatakan hingga laporan 9 Agustus diterbitkan, konfirmasi lanjutan kepada UMKO dan Direktur Tampia Tour masih terus diupayakan serta ruang hak jawab tetap dibuka.
Sementara pernyataan publik terakhir UMKO yang tersedia mengenai substansi penyelesaian adalah komitmen mengawal hak mahasiswa sampai tenggat 7 Agustus, disusul laporan media bahwa kampus akan memproses jaminan setelah tenggat tersebut lewat.
Karena itu, setiap perkembangan setelah 9 Agustus—termasuk apabila Tampia Tour mulai mentransfer refund atau UMKO berhasil mengeksekusi jaminan—dapat mengubah status persoalan ini secara material.
Garansi Jaminan Kini Diuji
Kasus Field Trip Internasional UMKO kini berada pada tahap yang menentukan.
Perjalanan Malaysia memang telah gagal sejak Juli. Tampia Tour kemudian menjanjikan refund 100 persen, menyerahkan jaminan kepada kampus, dan menyepakati tenggat 7 Agustus.
Tenggat itu kini sudah berlalu, sementara laporan terbaru menyebut dana mahasiswa belum dikembalikan.
Karena itu, pertanyaan publik mengenai akuntabilitas Tampia Tour menjadi semakin relevan: kapan dana akan dibayarkan dan mengapa kesepakatan tidak terpenuhi tepat waktu?
Pada saat yang sama, transparansi UMKO juga sedang diuji: seperti apa jaminan yang diterima, bagaimana jaminan itu akan diproses, dan kapan mahasiswa benar-benar menerima hak mereka?
Pertanyaan-pertanyaan tersebut tidak seharusnya dipahami sebagai vonis atas salah satu pihak.
Jawabannya justru dapat menjadi jalan untuk memulihkan kepercayaan mahasiswa dan orang tua.
Pada akhirnya, efektivitas sebuah jaminan tidak diukur dari keberadaan dokumennya, melainkan dari satu hasil nyata:
apakah jaminan tersebut mampu membuat seluruh dana mahasiswa kembali sesuai hak mereka.
Follow Sosial Media Redaksiku : Facebook, Instagram, Tiktok, X, Youtube, Pinterest
