Pakar: Bayar Utang ke China Wajib, Tapi Bongkar Dulu Dugaan Korupsi Proyek Kereta Whoosh

Redaksiku.com – Pakar ekonomi politik Ichsanuddin Noorsy menegaskan bahwa komitmen Presiden Prabowo Subianto untuk menuntaskan pembayaran utang proyek Kereta Cepat JakartaBandung (KCJB) atau kini dikenal sebagai Kereta Whoosh, tidak bisa dipahami sekadar sebagai upaya melunasi kewajiban finansial.

Menurutnya, langkah tersebut harus disertai dengan komitmen terhadap transparansi dan penegakan hukum, mengingat proyek bernilai US$7,27 miliar atau sekitar Rp120 triliun (kurs Rp16.600/US$) itu telah lama diselimuti dugaan penyimpangan anggaran dan pembengkakan biaya (cost overrun).

Kalau pemerintah ingin menjaga kredibilitas dan menegakkan prinsip good governance, maka penyelesaian utang ini tidak boleh dijadikan alasan untuk membungkam proses hukum yang sedang berjalan, tegas Noorsy, Kamis (6/11/2025).

Penyelesaian Utang Harus Disertai Transparansi

Noorsy, yang juga dikenal sebagai mantan anggota Pansus Bank Bali DPR 1998, menilai proyek Whoosh merupakan ujian besar bagi kredibilitas pemerintahan baru di bawah Prabowo-Gibran.

Menurutnya, pemerintah tidak cukup hanya menunjukkan kemampuan membayar, tetapi juga harus memastikan akuntabilitas publik dan moralitas kebijakan di balik proyek yang semula digadang-gadang sebagai simbol kemajuan transportasi nasional itu.

Proyek ini bukan sekadar persoalan finansial, melainkan juga integritas negara. Pemerintah harus memastikan tidak ada unsur penyimpangan dalam pelaksanaannya, ujar Noorsy.

Ia menegaskan, utang luar negeri yang membiayai proyek tersebut bukan hanya beban fiskal, tetapi juga beban reputasi Indonesia di mata dunia. Oleh karena itu, transparansi menjadi syarat utama agar publik tidak menilai pemerintah menutup-nutupi dugaan korupsi yang menyertainya.

Dugaan Penyimpangan: Dari Biaya Bengkak hingga Konflik Kepentingan

Proyek kereta cepat yang awalnya diusulkan pada era Presiden Jokowi itu memang sejak awal menuai kontroversi.
Mulai dari persaingan penawaran antara Jepang dan China, hingga keputusan pemerintah yang akhirnya memilih skema kerja sama dengan China Railway International Co. Ltd (CRI) melalui pembiayaan konsorsium BUMN.

Noorsy mengingatkan, bahkan Luhut Binsar Pandjaitan, yang saat itu menjabat Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, sempat menyebut bahwa proyek ini kusut yang sudah busuk.
Ungkapan itu menggambarkan kompleksitas masalah di balik lonjakan biaya dan ketidaktepatan perencanaan awal proyek.

Kusutnya kebijakan yang menjadi busuk, seperti kata Pak Luhut, adalah indikasi bahwa terjadi penyimpangan dalam proses pengambilan keputusan. Salah satunya adalah persoalan pembengkakan biaya atau cost overrun, ungkap Noorsy.

Audit Menyeluruh: Kunci Menjaga Kredibilitas

Untuk menjaga kredibilitas negara, Noorsy menilai pemerintah harus melakukan audit menyeluruh terhadap proyek Kereta Whoosh, baik dari aspek hukum maupun keuangan.

Ia mendorong dilakukan dua langkah besar:

1. Audit legal (legal due diligence) untuk menelusuri aspek hukum, kontrak, dan kemungkinan pelanggaran administratif dalam perjanjian kerja sama;

2. Audit finansial (financial due diligence) untuk menilai transparansi penggunaan dana pinjaman, efisiensi proyek, dan potensi penyimpangan anggaran.

Pendekatan ini wajib dilakukan agar pemerintah memiliki pijakan moral dan hukum yang kuat sebelum melanjutkan kewajiban pembayaran utang, jelasnya.

Menurut Noorsy, tanpa audit yang terbuka dan akuntabel, setiap langkah pelunasan utang justru berpotensi menimbulkan ketidakpercayaan publik, baik di dalam negeri maupun internasional.

Dimensi Politik dan Diplomatik: China dan Proyek Belt and Road Initiative

Noorsy juga menyoroti posisi strategis China dalam proyek tersebut. Ia menilai, Kereta Whoosh bukan semata proyek bisnis, tetapi juga merupakan bagian dari strategi besar Belt and Road Initiative (BRI) yang digagas oleh Presiden Xi Jinping.

Proyek ini menjadi etalase BRI di Asia Tenggara. Maka tidak heran jika China sangat berhati-hati dalam merespons isu dugaan korupsi atau audit investigatif, ujar Noorsy.

Ia menambahkan, pemerintah China kemungkinan enggan membuka data audit karena bisa menurunkan reputasi global BUMN China yang terlibat dalam proyek serupa di berbagai negara.
Kalau ketahuan ada penyimpangan, reputasi teknologi dan model pembiayaan mereka bisa turun drastis, katanya.

Penulis : Redaksiku

Editor : Redaksiku

Sumber Berita: Berbagai sumber

Halaman : 1 2 Selanjutnya