Mutasi dokter Kemenkes menjadi sorotan publik setelah beberapa tenaga medis mengalami perpindahan atau pemberhentian secara mendadak.
Keputusan yang dinilai sepihak ini menuai reaksi keras dari Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (PB IDI) dan sejumlah organisasi profesi lain.
Ketegangan antara Kementerian Kesehatan dan kalangan medis pun tidak dapat dihindari, karena keputusan ini dianggap berpotensi mengganggu kualitas layanan publik.
Keprihatinan PB IDI Terhadap Mutasi Dokter Kemenkes yang Tiba-Tiba
Ketua Umum PB IDI, Slamet Budiarto, secara tegas menyatakan keberatan terhadap fenomena mutasi dokter Kemenkes yang dilakukan tanpa penjelasan jelas.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Dalam pernyataan tertulis pada 5 Mei 2025, Slamet menilai bahwa pemindahan tenaga medis secara mendadak tidak hanya mengganggu psikologis dokter, tetapi juga merusak sistem pelayanan kesehatan di rumah sakit vertikal yang selama ini berjalan stabil.
Salah satu contoh nyata adalah pemberhentian seorang dokter di Rumah Sakit H. Adam Malik yang berlangsung tanpa pemberitahuan lebih dulu. Menurut IDI, tindakan seperti ini sangat kontraproduktif terhadap visi peningkatan mutu layanan medis.
Dampak Mutasi Dokter Kemenkes Terhadap Pelayanan dan Pendidikan
PB IDI menilai bahwa mutasi dokter Kemenkes dapat menimbulkan kekacauan di rumah sakit vertikal, yang seharusnya menjadi pusat layanan rujukan dan pendidikan medis nasional.
Mutasi yang tidak dibarengi dengan transisi sistematis akan menyebabkan kekosongan peran penting dalam pelayanan maupun pendidikan dokter spesialis.
Hal ini semakin diperkuat dengan kasus pemindahan dr. Piprim Basarah Yanuarso dari RSCM ke RS Fatmawati.
Sebagai Ketua Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI), dr. Piprim memiliki peran penting dalam pendidikan subspesialis kardiologi anak.
Pemindahannya dinilai oleh rekan sejawat sebagai tindakan yang membahayakan kesinambungan pendidikan dokter spesialis karena RSCM merupakan satu-satunya institusi dengan pengajar kompeten di bidang ini.
Mutasi Dokter Kemenkes Dinilai Sarat Kepentingan Non-Medis
Unggahan dari Ketua Unit Kerja Koordinasi Kardiologi IDAI, dr. Rizky Adriansyah, mengungkap bahwa mutasi dokter Kemenkes tak bisa dilepaskan dari sikap kritis organisasi profesi terhadap intervensi Kemenkes terhadap kolegium kedokteran.
Ia menyebut, pemindahan dr. Piprim lebih mencerminkan tekanan politik dibanding upaya perbaikan sistem layanan.
Rizky bahkan menekankan bahwa mutasi ke RS Fatmawati seharusnya tidak menjadi pilihan karena rumah sakit tersebut belum memiliki fasilitas lengkap untuk layanan jantung anak, apalagi pendidikan subspesialis.
Ia menilai jika tujuannya memperluas layanan, maka pemindahan harusnya dilakukan ke rumah sakit di daerah.
Tanggapan Kemenkes Soal Mutasi Dokter yang Dilakukan Mendadak
Di sisi lain, Juru Bicara Kementerian Kesehatan, Widyawati, membantah tuduhan bahwa mutasi dokter Kemenkes merupakan bentuk tekanan atau pembungkaman.
Ia menyebutkan bahwa rotasi aparatur sipil negara (ASN) adalah bagian dari tata kelola SDM, yang bertujuan meratakan distribusi tenaga kesehatan.
Halaman : 1 2 Selanjutnya
