Dugaan korupsi proyek laptop Kemendikbudristek kini tengah menjadi sorotan tajam publik.
KPK memastikan akan menindaklanjuti laporan yang masuk terkait proyek yang nilainya mencapai triliunan rupiah.
Proyek yang sedianya untuk mendukung pendidikan digital ini justru menimbulkan tanda tanya besar soal transparansi dan integritas pengelolaannya.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menerima informasi awal mengenai dugaan penyimpangan pada proyek ini.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Penyimpangan tersebut mencakup kemungkinan adanya mark-up anggaran hingga potensi keterlibatan pihak internal dan eksternal kementerian.
KPK Tangani Dugaan Korupsi Proyek Laptop Kemendikbudristek

Wakil Ketua KPK, Johanis Tanak, menegaskan bahwa pihaknya tidak akan mengabaikan dugaan korupsi proyek laptop Kemendikbudristek.
Menurutnya, setiap laporan dugaan tindak pidana korupsi akan dibahas bersama pimpinan dan Kedeputian Penindakan untuk diputuskan langkah lanjutnya.
Tanak mengungkapkan bahwa perkara ini masih berada dalam tahap pembahasan internal, namun diyakini akan segera ditangani apabila bukti awal dinilai cukup.
Bahkan, disebutkan sudah ada sepuluh orang yang dimintai keterangan dalam tahap penyelidikan awal.
Proyek pengadaan laptop ini bukan sembarangan proyek. Nilai anggarannya mencapai Rp9 triliun dan direncanakan berlangsung selama lima tahun.
Selain pengadaan laptop, proyek ini juga mencakup kerja sama layanan Google Cloud yang disebut menghabiskan dana sekitar Rp250 miliar setiap tahunnya.
Detail Pengadaan dan Dana dalam Dugaan Korupsi Proyek Laptop Kemendikbudristek
Pada tahun 2021, program pengadaan laptop nasional sempat dipaparkan oleh Dirjen Pendidikan Vokasi, Wikan Sakarinto.
Dalam pemaparannya, disampaikan bahwa Rp3,7 triliun telah dialokasikan dari APBN dan Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik untuk mendukung proyek ini.
Dana sebesar Rp1,3 triliun digunakan untuk pembelian hampir 190 ribu unit laptop beserta proyektor, speaker, dan konektor.
Sementara itu, Rp2,4 triliun dari DAK digunakan untuk pengadaan 284 ribu unit lainnya yang didistribusikan ke lebih dari 16 ribu sekolah di seluruh Indonesia.
Meski proyek ini dirancang untuk mendukung pembelajaran berbasis cloud, penggunaan laptop Chromebook justru menjadi salah satu titik kritik.
Banyak pihak mempertanyakan harga satuan perangkat yang dianggap tidak wajar dan mengindikasikan adanya potensi mark-up harga.
Halaman : 1 2 Selanjutnya







Jadilah yang pertama berkomentar
Bagikan tanggapan Anda secara santun. Komentar yang relevan membuat diskusi lebih bermanfaat.