Redaksiku.com – Pernyataan mengejutkan datang dari Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung, yang secara terbuka mengakui kebenaran ucapan Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa terkait temuan dana milik Pemprov DKI sebesar Rp14,6 triliun yang disebut mengendap di bank daerah.
Isu ini sebelumnya sempat menimbulkan perdebatan publik, terutama setelah sejumlah pihaktermasuk Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi (KDM)menilai pernyataan Menkeu terlalu menohok. Namun, berbeda dari KDM, Pramono justru membenarkan secara penuh bahkan menegaskan bahwa data Menkeu Purbaya bukan hanya akurat, tapi 1.000 persen benar.
Seperti yang disampaikan Pak Menteri Keuangan, Pak Purbaya, memang ada dana Rp14,6 triliun yang dimiliki Pemda DKI di Bank Jakarta. Itu betul, bukan 100 persen, tapi 1.000 persen benar, ujar Pramono di Stasiun MRT Dukuh Atas, Jakarta Pusat, Rabu (22/10/2025).
Pernyataan ini langsung menarik perhatian publik dan menimbulkan diskusi soal pengelolaan kas daerah serta pola serapan anggaran Pemprov DKI yang kerap meningkat di penghujung tahun.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
💰 Dana Rp14,6 Triliun Mengendap, Tapi Bukan Dana Nganggur
Pramono menjelaskan bahwa dana tersebut bukan dana idle (menganggur) sebagaimana yang banyak dipersepsikan masyarakat. Ia menegaskan bahwa uang itu memang sengaja disimpan sementara waktu untuk pembayaran berbagai proyek pembangunan dan layanan publik yang biasanya rampung menjelang akhir tahun anggaran.
Jakarta ini memang polanya begitu. Terjadi lonjakan pembayaran di akhir tahun. Tahun 2023 saja sekitar Rp16 triliun, tahun 2024 Rp18 triliun. Jadi dana ini disiapkan untuk pembayaran-pembayaran itu, kata Pramono.
Menurutnya, mekanisme seperti ini sudah menjadi hal yang lazim di pemerintahan daerah, khususnya di wilayah dengan skala pembangunan besar seperti DKI Jakarta. Banyak proyek infrastruktur, fasilitas publik, dan program sosial yang baru mencapai tahap pembayaran pada November hingga Desember, sehingga dana memang perlu disiapkan lebih awal.
ðŸ—ï¸ Belanja Daerah Dipercepat, Minta Tambahan Dana Rp10 Triliun
Dalam kesempatan yang sama, Pramono juga mengungkapkan bahwa pihaknya telah mengajukan permintaan tambahan dana Rp10 triliun kepada Kementerian Keuangan untuk mempercepat penyerapan anggaran daerah di kuartal terakhir 2025.
Kami bahkan minta ke Pak Menteri Keuangan, ˜tambah dong Rp10 triliun, segera ditransfer,™ karena memang akan kami gunakan untuk pembayaran proyek-proyek. Jadi tidak ada yang ditahan, semua sudah dijadwalkan penggunaannya, tegasnya.
Pernyataan tersebut menegaskan bahwa Pemprov DKI sedang berupaya memaksimalkan belanja publik di akhir tahun agar roda ekonomi Jakarta tetap bergerak. Ia juga memastikan bahwa tidak ada praktik penahanan dana atau kelalaian dalam penggunaan anggaran.
Kita disiplin dalam pengelolaan keuangan. Semua sudah terjadwal dan transparan. Jadi kalau ada dana di bank, bukan berarti kita diamkan, jelasnya lagi.
📊 Kinerja Pajak DKI Tetap Positif
Selain menjawab isu dana mengendap, Pramono juga memaparkan bahwa realisasi pendapatan daerah Jakarta tetap solid. Ia menyebut capaian pajak daerah sudah melampaui target yang ditetapkan pemerintah provinsi tahun ini.
Realisasi pajak kita bagus, bahkan melampaui target. Jadi dari sisi pendapatan daerah, tidak ada masalah. Justru ini menunjukkan bahwa pengelolaan fiskal DKI sehat, ungkapnya.
Ia juga menekankan pentingnya menjaga kredibilitas fiskal daerah agar ke depan dapat mendukung program nasional seperti transportasi publik, penataan kota, serta proyek hijau dan ramah lingkungan.
🧾 Konteks Awal: Purbaya Soroti Dana Rp234 Triliun Nganggur di Daerah
Isu dana daerah mengendap ini mencuat setelah Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa menyoroti rendahnya realisasi belanja daerah di sejumlah pemerintah daerah dalam rapat pengendalian inflasi nasional di kantor Kemendagri, Senin (20/10).
Dalam rapat itu, Purbaya menyebut total dana milik pemerintah daerah yang masih tersimpan di bank mencapai Rp234 triliun hingga kuartal III/2025, padahal pemerintah pusat sudah menyalurkan transfer daerah lebih cepat untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi.
Rendahnya serapan tersebut berakibat menambah simpanan uang Pemda yang nganggur di bank sampai Rp234 triliun. Jadi jelas, ini bukan soal uangnya tidak ada, tapi soal kecepatan eksekusi, tegas Purbaya.
Purbaya juga menilai bahwa perencanaan dan koordinasi antardaerah masih perlu diperbaiki, agar tidak ada lagi dana besar yang tidak segera disalurkan untuk pembangunan dan pemberdayaan ekonomi lokal.
🦠Daftar Pemda dengan Dana Tertinggi di Bank
Data Kementerian Keuangan menunjukkan bahwa Provinsi DKI Jakarta menjadi daerah dengan simpanan tertinggi di bank, mencapai Rp14,6 triliun. Berikut daftar lengkap 15 pemerintah daerah dengan dana mengendap tertinggi hingga Oktober 2025:
-
Provinsi DKI Jakarta Rp14,6 triliun
-
Provinsi Jawa Timur Rp6,8 triliun
-
Kota Banjarbaru Rp5,1 triliun
-
Provinsi Kalimantan Utara Rp4,7 triliun
-
Provinsi Jawa Barat Rp4,1 triliun
-
Kabupaten Bojonegoro Rp3,6 triliun
-
Kabupaten Kutai Barat Rp3,2 triliun
-
Provinsi Sumatera Utara Rp3,1 triliun
-
Kabupaten Kepulauan Talaud Rp2,6 triliun
-
Kabupaten Mimika Rp2,4 triliun
-
Kabupaten Badung Rp2,2 triliun
-
Kabupaten Tanah Bumbu Rp2,11 triliun
-
Provinsi Bangka Belitung Rp2,10 triliun
-
Provinsi Jawa Tengah Rp1,9 triliun
-
Kabupaten Balangan Rp1,8 triliun
Dari data tersebut terlihat bahwa pola penyerapan anggaran daerah belum merata, bahkan di provinsi besar seperti DKI Jakarta dan Jawa Timur.
🧠Analisis: Antara Efisiensi dan Persepsi Publik
Meski pernyataan Pramono menegaskan bahwa dana Rp14,6 triliun bukanlah uang tidur, isu ini tetap memunculkan persepsi publik soal efektivitas birokrasi daerah.
Ekonom dan pakar kebijakan publik menilai bahwa fenomena penumpukan dana daerah menjelang akhir tahun sebenarnya bukan hal baru. Namun, yang menjadi catatan penting adalah transparansi perencanaan dan pelaporan anggaran.
Menurut pakar ekonomi publik dari Universitas Indonesia, Rizky Santoso, pola belanja menumpuk di akhir tahun rawan menimbulkan persepsi bahwa anggaran tidak digunakan secara efisien.
Yang penting bukan cuma penyerapan tinggi, tapi efektivitasnya juga. Kalau semua proyek dikebut di akhir tahun, bisa berdampak pada kualitas pekerjaan dan akuntabilitas, jelas Rizky.
Ia menambahkan, langkah Pramono untuk terbuka soal dana Rp14,6 triliun patut diapresiasi karena menunjukkan komitmen transparansi fiskal, meski tantangan reformasi birokrasi di daerah masih besar.
š–ï¸ Menkeu dan Gubernur Kompak: Eksekusi Harus Cepat, tapi Tetap Tertib
Menariknya, baik Menkeu Purbaya maupun Gubernur Pramono tampak sepakat dalam satu hal: belanja daerah harus dieksekusi cepat dan tepat.
Keduanya sama-sama menekankan pentingnya mempercepat proyek strategis tanpa melanggar aturan akuntabilitas.
Purbaya sebelumnya juga menegaskan bahwa Kementerian Keuangan akan terus memantau pola belanja tiap daerah, termasuk dengan memberikan insentif bagi daerah yang memiliki kinerja terbaik dalam serapan anggaran.
Kami ingin uang yang sudah disalurkan segera berputar di masyarakat, bukan diam di rekening pemerintah daerah, ujar Purbaya.
🌆 DKI Jakarta Fokus ke Akuntabilitas dan Kinerja Pembangunan
Sebagai penutup, Pramono menegaskan bahwa fokus pemerintah provinsi saat ini bukan hanya pada penyerapan anggaran, tetapi juga pada hasil dan dampak nyata bagi warga Jakarta.
Kami ingin pastikan setiap rupiah yang dibelanjakan punya manfaat langsung bagi masyarakat baik untuk transportasi, pendidikan, maupun pelayanan publik, tandasnya.
Ia berharap masyarakat memahami bahwa dana yang tampak mengendap sebenarnya sedang menunggu fase realisasi proyek dan pembayaran kepada kontraktor yang sudah menyelesaikan pekerjaan.
Dengan keterbukaan seperti ini, publik diharapkan bisa menilai kinerja pemerintah daerah secara lebih objektif dan tidak sekadar dari nominal saldo kas di bank.
Ikuti berita viral dari Redaksiku di Follow Sosial Media Redaksiku : Facebook, Instagram, Tiktok, X, Youtube, Pinterest
Penulis : Redaksiku
Editor : Redaksiku
Sumber Berita: Berbagai sumber
