Redaksiku.com – Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) membuka peluang kerja sama dan investasi dengan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah untuk mendukung pembangunan ibu kota baru di Kalimantan Timur.
Penjajakan tersebut dibahas dalam pertemuan Kepala Otorita IKN Basuki Hadimuljono dengan Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi beserta jajaran pemerintah daerah di Kantor Otorita IKN pada Kamis, 6 Agustus 2026. Pertemuan itu menjadi langkah awal untuk mengidentifikasi bidang-bidang yang dapat dikolaborasikan antara Nusantara dan Jawa Tengah.
Menariknya, Basuki menyebut Jawa Tengah berpeluang memperoleh insentif fiskal apabila nantinya menjadi mitra Otorita IKN. Kerja sama yang ditawarkan juga tidak sebatas penanaman modal, tetapi bisa mencakup pengadaan barang dan jasa, pengembangan sumber daya manusia, ekonomi kreatif hingga pariwisata.
Ahmad Luthfi Bawa Bupati hingga BUMD ke IKN
Dalam kunjungan tersebut, Ahmad Luthfi tidak datang seorang diri.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Pemprov Jawa Tengah menyebut gubernur didampingi jajaran organisasi perangkat daerah dan BUMD. Sejumlah kepala daerah juga ikut serta, antara lain Bupati Tegal Ischak Maulana Rohman, Bupati Brebes Paramitha Widya Kusuma, serta Wakil Bupati Purbalingga Dimas Prasetyahani.
Kehadiran berbagai unsur tersebut menunjukkan penjajakan tidak hanya membahas hubungan antarpemerintah provinsi.
Masing-masing kabupaten, BUMD maupun institusi di Jawa Tengah berpeluang melihat sektor yang dapat masuk ke ekosistem pembangunan IKN.
Ahmad Luthfi mengatakan Jawa Tengah ingin ikut hadir dalam perkembangan Nusantara karena kawasan tersebut akan menjadi ibu kota negara dan masih menyediakan banyak ruang kolaborasi.
Furnitur Jepara Ditawarkan Masuk IKN
Salah satu peluang yang secara spesifik disampaikan Ahmad Luthfi adalah produk furnitur dari Jepara.
Jepara selama ini dikenal sebagai salah satu pusat industri mebel dan kerajinan kayu Indonesia. Pemprov Jawa Tengah kini ingin melihat apakah produk dari daerah tersebut dapat mengambil bagian dalam kebutuhan pembangunan dan aktivitas ekonomi di IKN.
Menurut Ahmad Luthfi, potensi kerja sama furnitur menjadi salah satu peluang yang hendak dijajaki.
Peluang tersebut relevan dengan pembangunan IKN yang membutuhkan berbagai produk untuk gedung, fasilitas komersial, hunian maupun fasilitas pendukung lainnya.
Namun hingga pengumuman terbaru, belum disebutkan nilai kontrak maupun volume furnitur Jepara yang akan dipasok ke IKN. Pembahasannya masih berada pada tahap penjajakan peluang.
Bank Jateng hingga Perguruan Tinggi Juga Bisa Terlibat
Peluang kerja sama tidak berhenti pada produk furnitur.
Pemprov Jawa Tengah juga mempertimbangkan potensi keterlibatan BUMD, termasuk sektor perbankan, serta perguruan tinggi yang berada di Jawa Tengah.
Kolaborasi perguruan tinggi dapat berkaitan dengan pengembangan sumber daya manusia, penelitian maupun kebutuhan keahlian yang mendukung pembangunan kota baru.
Sementara BUMD dapat melihat peluang dari sisi jasa keuangan, penjaminan, bisnis antardaerah maupun keterlibatan dalam proyek yang dibuka di kawasan Nusantara.
Otorita IKN sendiri menyatakan bentuk kolaborasi dapat berkembang sesuai kebutuhan dan potensi yang dimiliki kedua pihak.
Basuki Tawarkan Insentif Fiskal
Salah satu poin utama dalam pertemuan tersebut adalah tawaran kemudahan bagi calon mitra.
Basuki Hadimuljono menegaskan Otorita IKN terus membuka pintu bagi investor dan pemerintah daerah yang ingin berpartisipasi dalam pembangunan Nusantara.
Ia mengatakan apabila Jawa Tengah menjadi mitra Otorita IKN, terdapat insentif fiskal yang dapat diberikan sesuai skema dan ketentuan yang berlaku.
Pernyataan tersebut menjadi daya tarik tersendiri karena pemerintah memang membutuhkan keterlibatan pihak di luar APBN untuk mempercepat pembangunan IKN.
Namun, bentuk insentif spesifik yang akan diberikan kepada proyek atau mitra asal Jawa Tengah belum dirinci dalam rilis resmi terbaru.
Investasi Swasta di IKN Sudah Rp74,54 Triliun
Dalam pertemuan dengan rombongan Jawa Tengah, Otorita IKN juga memaparkan perkembangan investasi yang telah masuk ke Nusantara.
Menurut data resmi Otorita IKN per awal Agustus 2026, estimasi investasi swasta mencapai Rp74,54 triliun yang berasal dari 67 investor.
Selain investasi swasta, pembangunan IKN didukung melalui APBN, skema Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) serta hibah.
Nilai proyek yang disiapkan melalui skema KPBU disebut telah mencapai sekitar Rp134,22 triliun.
Angka tersebut menunjukkan pemerintah berusaha membentuk struktur pembiayaan yang tidak hanya bertumpu pada belanja negara.
Otorita IKN membutuhkan keterlibatan sektor swasta dan mitra lainnya untuk membangun berbagai fasilitas ekonomi serta pelayanan yang membuat Nusantara dapat berfungsi sebagai kota secara utuh.
Kerja Sama Tak Hanya Berupa Uang Investasi
Istilah investasi dalam pertemuan Jawa Tengah dan Otorita IKN perlu dipahami secara lebih luas.
Basuki menjelaskan kerja sama dapat mencakup penyediaan barang dan jasa, pengembangan SDM, ekonomi kreatif serta pariwisata.
Artinya, perusahaan atau pemerintah daerah tidak harus membangun gedung bernilai triliunan rupiah untuk dapat terlibat dalam ekosistem IKN.
Pelaku industri dari Jawa Tengah berpotensi masuk melalui rantai pasok barang, produk UMKM, kebutuhan jasa, pendidikan maupun sektor pendukung lainnya.
Pendekatan seperti itu memungkinkan manfaat pembangunan Nusantara menyebar ke daerah lain dan tidak hanya berputar di Kalimantan Timur.
Jateng Sebelumnya Juga Kerja Sama dengan Kalimantan Timur
Kunjungan ke Otorita IKN berlangsung dalam rangkaian penguatan hubungan ekonomi Jawa Tengah dengan Kalimantan Timur.
Sehari yang sama, Pemprov Jawa Tengah dan Pemprov Kalimantan Timur juga menandatangani berbagai kerja sama dengan potensi ekonomi agregat mencapai Rp20,2 triliun.
Nilai tersebut mencakup berbagai potensi kegiatan ekonomi, sehingga bukan seluruhnya berupa investasi baru atau transaksi tunai yang langsung dicairkan.
Kerja samanya mencakup perdagangan, pangan, industri, jasa keuangan, ekonomi kreatif serta dukungan bagi sejumlah proyek di IKN.
Dengan demikian, penjajakan langsung dengan Otorita IKN menjadi kelanjutan logis dari strategi Jawa Tengah memperluas jaringan bisnis dengan Kalimantan Timur.
Ada Potensi Proyek IKN Rp1,34 Triliun melalui Jamkrida
Hubungan Jawa Tengah dengan proyek di IKN sebenarnya sudah mulai terlihat melalui kerja sama antardaerah.
Pemprov Jateng mengungkap Jamkrida Jateng dan Jamkrida Kaltim memiliki skema co-guarantee untuk mendukung proyek di IKN dengan total proyeksi nilai proyek sekitar Rp1,34 triliun.
Proyeksi imbal jasa penjaminannya sekitar Rp3,452 miliar per tahun.
Selain itu, Bank Jateng dan Bank Kaltimtara juga mempunyai potensi aktivitas bisnis yang secara agregat diperkirakan mencapai Rp15 triliun per tahun dalam kerja sama kedua provinsi.
Data tersebut memperlihatkan keterlibatan Jawa Tengah dalam ekonomi yang terkait Kalimantan Timur dan IKN tidak sepenuhnya dimulai dari nol.
Jawa Tengah Bisa Jadi Pemasok Kebutuhan IKN
Posisi Jawa Tengah cukup menarik karena provinsi tersebut mempunyai basis industri manufaktur, pangan, mebel dan UMKM yang besar.
Sementara pembangunan kota baru seperti IKN membutuhkan rantai pasok dalam skala luas.
Dalam kerja sama Jateng-Kaltim, misalnya, komoditas pangan yang berpotensi diperdagangkan mencakup sekitar 778 ton telur, 873 ton daging ayam, 321,6 ton bawang merah dan 6.119 ton beras, dengan estimasi transaksi sekitar Rp237,75 miliar.
Kalimantan Timur, sebaliknya, mempunyai sumber daya yang dibutuhkan industri Jawa Tengah.
Gubernur Kaltim Rudy Mas’ud menyebut kebutuhan Jawa Tengah terhadap batu bara mencapai sekitar 1,5 juta ton di luar keperluan PLTU, sementara komoditas CPO dari Kalimantan Timur juga dikirim ke Jawa Tengah.
Hubungan tersebut menciptakan pola ekonomi yang saling melengkapi.
IKN Ingin Kolaborasi Antardaerah Semakin Luas
Otorita IKN tidak melihat pembangunan Nusantara sebagai proyek yang harus dikerjakan sendiri oleh pemerintah pusat.
Basuki mengatakan kolaborasi dengan berbagai daerah dibutuhkan untuk menciptakan ekosistem ibu kota yang inklusif dan berkelanjutan.
Konsep tersebut memungkinkan sebuah daerah menawarkan keunggulan masing-masing.
Jepara dapat membawa furnitur, perguruan tinggi Jawa Tengah dapat menawarkan kapasitas pendidikan dan riset, sementara BUMD dapat berpartisipasi melalui layanan keuangan atau dukungan proyek.
Bagi Jawa Tengah, keterlibatan tersebut sekaligus membuka pasar baru bagi pelaku usahanya.
Belum Ada Nilai Investasi Khusus dari Pemprov Jateng
Meski kabar kerja sama ini berkaitan dengan investasi, terdapat satu hal yang penting ditegaskan.
Belum ada pengumuman nilai investasi khusus yang secara resmi akan ditanamkan Pemprov Jawa Tengah di IKN.
Pertemuan pada 6 Agustus masih disebut Otorita IKN sebagai langkah awal penjajakan kerja sama.
Angka Rp74,54 triliun yang disampaikan dalam pertemuan merupakan total estimasi investasi swasta yang sudah masuk ke IKN dari 67 investor, bukan nilai investasi Jawa Tengah. Begitu pula Rp134,22 triliun merupakan nilai proyek melalui skema KPBU secara keseluruhan.
Sementara Rp20,2 triliun merupakan potensi ekonomi dari kerja sama Jawa Tengah-Kalimantan Timur di berbagai sektor, bukan komitmen investasi langsung Jawa Tengah kepada Otorita IKN.
Pembedaan ini penting agar angka-angka tersebut tidak disalahartikan.
Tahap Berikutnya Menunggu Proyek Konkret
Setelah pertemuan tersebut, perhatian akan tertuju pada sektor mana yang akhirnya benar-benar diwujudkan menjadi proyek atau kontrak.
Peluang furnitur Jepara menjadi salah satu yang paling konkret disebut oleh Gubernur Ahmad Luthfi. Selain itu ada kemungkinan kolaborasi BUMD, perguruan tinggi, SDM, ekonomi kreatif dan pariwisata.
Otorita IKN dan Pemprov Jawa Tengah berharap audiensi tersebut dapat berkembang menjadi sinergi yang meningkatkan investasi sekaligus menghasilkan manfaat ekonomi bagi Nusantara maupun Jawa Tengah.
Bagi Otorita IKN, masuknya mitra dari daerah dapat memperluas basis pembangunan Nusantara.
Sementara bagi Jawa Tengah, pembangunan ibu kota baru membuka pasar baru bagi produk, layanan dan sumber daya manusia yang berasal dari provinsi tersebut.
Untuk sementara, statusnya masih penjajakan. Namun dengan tawaran insentif fiskal dan kebutuhan IKN yang terus berkembang, kerja sama Jawa Tengah-Nusantara berpotensi berlanjut ke kesepakatan yang lebih konkret.
Follow Sosial Media Redaksiku : Facebook, Instagram, Tiktok, X, Youtube, Pinterest
