Heboh Program Makan Bergizi Gratis di Tangerang Selatan Dibagi Mentah ke 4.075 Siswa, Ini Penjelasan Yayasan dan Respons Kepala BGN

Polemik ini mencuat di tengah rencana pemerintah menyusun petunjuk teknis baru terkait pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis selama masa libur sekolah.

Sebab selama liburan, sebagian besar siswa tidak lagi datang ke sekolah seperti hari biasa, sehingga skema pembagian makanan juga perlu disesuaikan.

Dalam beberapa kesempatan sebelumnya, Dadan Hindayana menyampaikan bahwa pemerintah tengah merumuskan pola baru distribusi.

Bila siswa tetap datang ke sekolah, MBG bisa disajikan dalam bentuk makanan segar seperti biasanya.

Namun jika siswa berada di rumah, maka alternatif seperti makanan tahan lama (misalnya telur rebus, buah, atau susu) dapat dijadikan solusi.

Program ini menyasar kelompok prioritas, jadi kalau siswa tidak bisa datang, kami akan alihkan pada balita, ibu hamil, dan kelompok rentan lain agar manfaat gizinya tetap optimal, katanya.

Perlu Konsistensi dalam Format dan Pengawasan Program Makan Bergizi Gratis

Distribusi program Makan Bergizi Gratis yang dilakukan dalam bentuk bahan mentah menunjukkan bahwa masih ada kesenjangan antara implementasi di lapangan dengan regulasi nasional.

Meskipun niat penyelenggara mungkin berangkat dari kepedulian, keputusan sepihak tanpa koordinasi dengan instansi pusat berpotensi merusak tujuan jangka panjang program tersebut.

Konsistensi format tidak hanya penting untuk menjaga nilai gizi, tetapi juga untuk menjamin pengawasan dan akuntabilitas.

Bila setiap pelaksana membuat interpretasi sendiri-sendiri, dikhawatirkan akan muncul masalah baru seperti data tidak valid, ketidakseimbangan menu, hingga potensi penyimpangan anggaran.

Pemerintah pusat melalui BGN dan Kementerian Pendidikan diharapkan segera merampungkan juknis resmi untuk masa liburan, agar tidak terjadi lagi ketidaksamaan implementasi antarwilayah.

Kasus pembagian program Makan Bergizi Gratis dalam bentuk mentah harus menjadi pengingat bahwa pelaksanaan kebijakan sosial tidak boleh lepas dari regulasi pusat.

Diperlukan sinergi antara pemerintah pusat, daerah, dan pelaksana agar tujuan program bisa tercapai secara merata dan akuntabel.

Tanpa koordinasi yang baik, inisiatif lokal bisa menjadi bumerang. Maka dari itu, pemerintah harus mempercepat harmonisasi kebijakan, dan semua pihak harus berkomitmen menjaga mutu serta integritas pelaksanaan program.***

Follow Sosial Media Redaksiku : Facebook, Instagram, Tiktok, X, Youtube, Pinterest

Halaman : 1 2