Wakil Ketua DPR RI, Adies Kadir, sempat membuat pernyataan yang langsung viral terkait tunjangan beras dan bensin anggota DPR.
Dalam pernyataan awal, ia menyebut tunjangan beras mencapai Rp12 juta per bulan, yang memicu keheranan publik.
Angka ini dianggap fantastis karena setara dengan 1 ton beras, padahal kebutuhan beras keluarga empat orang hanya sekitar 36 kilogram per bulan.
Selain itu, Adies juga menyebut tunjangan bensin anggota DPR naik menjadi Rp7 juta per bulan, yang kembali menuai perhatian luas di media sosial.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Publik merespons dengan berbagai komentar, mulai dari heran, skeptis, hingga kritis terhadap klaim yang terdengar sangat besar itu.
Klarifikasi Adies Kadir soal Tunjangan Beras Anggota DPR

Beberapa hari setelah pernyataan awal, Adies memberikan klarifikasi resmi untuk meluruskan informasi terkait tunjangan beras tersebut.
Ia menjelaskan bahwa tunjangan beras sebenarnya hanya sekitar Rp200 ribu per bulan, angka yang tidak berubah sejak 2010.
Tunjangan bensin pun diralat, dari pernyataan awal Rp7 juta menjadi sekitar Rp3 juta per bulan, juga tanpa ada kenaikan.
Adies mengakui salah dalam membaca data saat awal pernyataan, sehingga angka yang disampaikan jauh melampaui fakta.
Ia menyampaikan klarifikasi ini di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (20/8/2025), dengan maksud meluruskan kesalahpahaman publik.
Menurut Adies, tidak ada kenaikan gaji maupun tunjangan anggota DPR dalam beberapa tahun terakhir.
Kesalahan ini, tegasnya, murni berasal dari salah data dan bukan merupakan niat untuk menyesatkan publik.
Ia menekankan bahwa transparansi tetap menjadi prinsip utama dalam penyampaian informasi terkait anggaran DPR.
Pernyataan awal yang terdengar fantastis itu, menurutnya, adalah salah persepsi yang terjadi akibat kekeliruan penghitungan.
Dengan klarifikasi ini, Adies berharap masyarakat memperoleh gambaran nyata mengenai tunjangan yang diterima anggota DPR.
Perbandingan Tunjangan dan Kebutuhan Sehari-hari
Jika melihat angka awal Rp12 juta per bulan, tunjangan beras anggota DPR seolah setara 1 ton beras.
Padahal, kebutuhan keluarga empat orang hanya sekitar 36 kilogram per bulan, atau setara Rp432 ribu dengan harga beras Rp12.000 per kilogram.
Dengan kata lain, angka awal yang viral sangat jauh di atas kebutuhan nyata, sehingga menimbulkan keraguan publik.
Setelah klarifikasi, angka Rp200 ribu per bulan jauh lebih rasional dan sesuai dengan skala kebutuhan beras keluarga.
Sementara tunjangan bensin yang diralat dari Rp7 juta menjadi Rp3 juta juga lebih masuk akal, mengingat besaran perjalanan dan penggunaan kendaraan resmi DPR.
Analisis sederhana ini menunjukkan bahwa angka awal yang beredar memang berlebihan dan menimbulkan kontroversi.
Klarifikasi resmi membuat perbandingan kebutuhan sehari-hari dan tunjangan beras DPR lebih jelas bagi publik.
Hal ini penting agar masyarakat memahami proporsi anggaran dan tidak terbawa isu yang keliru.
Selain itu, angka yang benar juga membantu menekan persepsi negatif berlebihan terkait anggota DPR.
Halaman : 1 2 Selanjutnya







Jadilah yang pertama berkomentar
Bagikan tanggapan Anda secara santun. Komentar yang relevan membuat diskusi lebih bermanfaat.