Kebijakan rombel 50 siswa di SMA/SMK negeri di Jawa Barat menuai banyak pro dan kontra dalam beberapa pekan terakhir.
Kebijakan ini dilatarbelakangi upaya Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, untuk menekan angka putus sekolah, terutama di kantong-kantong warga miskin.
Namun langkah tersebut dikritik berbagai pihak, termasuk anggota Komisi VIII DPR RI Atalia Praratya.
Mereka menilai skema tersebut terlalu memaksakan kapasitas ruang dan melemahkan kualitas pendidikan.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Di balik kritik yang tajam, muncul pula janji pemerintah untuk membangun puluhan sekolah baru sebagai solusi jangka panjang.
Alasan Diterapkannya Kebijakan Rombel 50 Siswa dan Tanggapan Gubernur Jabar
Kebijakan rombel 50 siswa di SMA dan SMK negeri di Jabar diterapkan sebagai solusi darurat menghadapi banyaknya siswa dari keluarga ekonomi tidak mampu (KETM) yang tinggal di sekitar sekolah negeri.
Gubernur Dedi Mulyadi menyatakan bahwa jika mereka tidak ditampung di sekolah terdekat, kemungkinan besar mereka akan putus sekolah karena kendala biaya transportasi atau aksesibilitas.
Dalam pernyataannya, Dedi menekankan bahwa kondisi ini hanya terjadi di sekitar 38 sekolah dari ratusan unit yang ada di Jawa Barat.
Ia menyebut bahwa kebijakan tersebut terpaksa diambil karena keterbatasan ruang kelas dan minimnya pembangunan sekolah baru sejak 2020.
Bahkan, hingga tahun 2022 hanya ada tambahan satu unit sekolah baru, meski sudah meningkat pada 2024 dan ditargetkan bertambah drastis tahun depan.
Ia menambahkan bahwa Sekolah Rakyat yang dijadikan pembanding oleh Atalia merupakan inisiatif khusus dari pemerintah pusat untuk anak-anak dari keluarga miskin.
Menurutnya, sekolah negeri biasa tidak bisa disamakan karena skala dan fungsinya berbeda.
Oleh karena itu, kebijakan rombel 50 siswa dianggap sebagai bentuk keadilan sosial, bukan pelecehan terhadap kualitas pendidikan.
Kritik Terhadap Kebijakan Rombel 50 Siswa dan Dampaknya
Namun kebijakan rombel 50 siswa ini menuai kritik tajam, terutama dari Atalia Praratya, anggota DPR RI yang juga istri mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil.
Ia menyebut bahwa kapasitas maksimal satu kelas sesuai aturan nasional adalah 36 siswa. Atalia juga mengaku mendapat banyak keluhan dari guru SMA di daerah pemilihannya.
Menurut Atalia, mengelola 25 siswa per kelas saja sudah sulit, apalagi jika jumlahnya mencapai 50.
Ia menekankan bahwa usia siswa SMA adalah masa yang kompleks secara psikologis, sehingga membutuhkan pendekatan personal yang lebih intensif.
Kondisi kelas yang penuh sesak membuat siswa tidak nyaman belajar, dan pada akhirnya bisa mengganggu efektivitas pembelajaran.
Masalah ini tidak hanya memicu keluhan dari para guru, tetapi juga menciptakan ketegangan dengan sekolah swasta.
Forum Kepala Sekolah Swasta (FKSS) menyebut bahwa kuota 50 siswa per rombel menyebabkan banyak calon siswa menarik diri dari sekolah swasta karena memilih sekolah negeri. Akibatnya, tingkat keterisian di sekolah swasta anjlok hingga 30 persen.
Ketua FKSS, Ade Hendriana, menilai bahwa meskipun kebijakan ini bertujuan mulia, sekolah swasta seharusnya dilibatkan dalam proses perencanaan.
Ia mengusulkan agar siswa miskin yang tidak tertampung di negeri bisa disalurkan ke sekolah swasta dengan subsidi dari pemerintah. Hal ini dianggap lebih adil dan tidak mengorbankan kualitas pengajaran.
Solusi Jangka Panjang Pemerintah: Bangun Sekolah Baru
Sebagai bentuk solusi jangka panjang dari polemik rombel 50 siswa, Pemerintah Provinsi Jawa Barat menyiapkan pembangunan 661 ruang kelas baru (RKB) serta 15 unit sekolah baru (USB) untuk jenjang SMA dan SMK.
Kepala Dinas Pendidikan Jabar, Purwanto, menyebut bahwa anggaran yang disiapkan untuk pembangunan sekolah beserta fasilitas mebel dan sanitasi mencapai Rp300 miliar.
Menurut Purwanto, penambahan rombel hanya berlaku di wilayah tertentu yang memiliki konsentrasi tinggi siswa dari Keluarga Ekonomi Tidak Mampu (KETM).
Meskipun rombel ditambah, dari total 700 ribu lulusan tahun ini, sekitar 400 ribu siswa tetap tidak tertampung di sekolah negeri.
Hal ini menunjukkan bahwa sekolah swasta masih memiliki potensi besar untuk menampung siswa baru.
Sementara itu, Gubernur Dedi berkomitmen untuk membangun 50 unit sekolah baru pada tahun 2026 sebagai solusi jangka panjang.
Ia berharap dengan bertambahnya jumlah sekolah, maka rombel bisa kembali disesuaikan sesuai standar ideal, dan anak-anak dari keluarga miskin tetap mendapatkan hak atas pendidikan tanpa harus berdesakan.
Kesimpulan
Kebijakan rombel 50 siswa di sekolah negeri Jawa Barat menjadi dilema antara akses pendidikan dan kualitas pengajaran.
Di satu sisi, langkah ini menjadi solusi pragmatis agar anak-anak miskin tidak putus sekolah.
Namun di sisi lain, kebijakan tersebut memicu kekhawatiran akan kualitas pendidikan dan ketimpangan dengan sekolah swasta.
Kritik dari berbagai pihak semestinya dijadikan bahan evaluasi oleh pemerintah daerah. Janji pembangunan 50 sekolah baru dan alokasi anggaran Rp300 miliar menjadi sinyal positif bahwa pemerintah tidak tinggal diam.
Halaman : 1 2 Selanjutnya
