PDIP Sempat Diminta Dukung Presiden 3 Periode: Kisah Misterius ‘Pak Lurah’ dan Sikap Tegas Partai

Pada suatu hari yang tak terlupakan di Jakarta, Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Hasto Kristiyanto, mengungkapkan suatu kisah misterius yang melibatkan permintaan untuk mendukung perpanjangan masa jabatan Presiden Joko Widodo hingga tiga periode. Ia merinci bahwa permintaan ini datang dari seseorang yang hanya disebut sebagai “Pak Lurah,” tanpa memberikan identitas lebih lanjut tentang individu misterius ini.

Hasto menggarisbawahi adanya upaya oleh salah satu menteri yang pernah mengklaim memiliki akses ke data penting mengenai keinginan masyarakat terhadap perpanjangan masa jabatan presiden. Menurutnya, menteri ini telah mengatakan bahwa sejumlah anggota kabinet dan beberapa ketua umum partai politik mendukung wacana perpanjangan masa jabatan presiden, semuanya atas persetujuan “Pak Lurah.”

“Ini adalah pengalaman yang bisa saya sumpah atas nama Tuhan dan rakyat Indonesia,” kata Hasto di sebuah hotel di Jakarta, “bahwa permintaan untuk mendukung perpanjangan masa jabatan presiden memang pernah ada.”
Namun, PDIP pada akhirnya menolak tawaran ini dengan tegas. Hasto menjelaskan bahwa perpanjangan masa jabatan presiden hingga tiga periode dianggap melanggar konstitusi, sehingga partai bersama rakyat Indonesia memutuskan untuk memegang teguh prinsip konstitusionalisme.

“PDIP telah memilih untuk berpegang pada prinsip-prinsip konstitusi dan memperjuangkan konstitusi bersama dengan rakyat Indonesia,” tegas Hasto.
Politikus PDIP lainnya, Adian Napitupulu, menjelaskan bahwa ketegangan awal antara Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan PDIP bermula dari penolakan partainya terhadap usulan perpanjangan masa jabatan presiden. Adian menekankan bahwa penolakan ini didasarkan pada pertimbangan konstitusional dan nasional.

“Nah, ketika kemudian ada permintaan tiga periode, kita tolak. Ini masalah konstitusi, ini masalah bangsa, ini masalah rakyat, yang harus kita tidak bisa setujui,” kata Adian.
Namun, dalam menanggapi penolakan ini, Staf Khusus Menteri Sekretaris Negara, Faldo Maldini, mengingatkan bahwa tuduhan tanpa bukti dapat berpotensi menjadi fitnah. Dia yakin bahwa hubungan antara Jokowi dan Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri, tetap baik dan saling mendukung. Faldo juga menekankan bahwa keduanya memiliki semangat negarawan yang kuat.
“Kalau enggak ada bukti, bisa jadi fitnah. Kalau dari kami, senyumin saja. Sama-sama menahan diri, tidak usah memperkeruh situasi,” ujar Faldo.

Halaman : 1 2 Selanjutnya