Redaksiku.com – Situasi ekonomi Indonesia tampaknya bakal memanas dalam beberapa pekan ke depan. Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa mengungkap bahwa pemerintah tengah bersiap melakukan penangkapan besar-besaran terhadap para mafia yang terlibat dalam praktik penyelundupan dan manipulasi data impor.
Dalam pernyataannya di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (20/10/2025), Purbaya dengan tegas menyebut bahwa langkah hukum ini bukan lagi sekadar wacana. Ia mengaku pemerintah sudah mengantongi nama-nama para pelaku utama yang selama ini diduga merugikan negara triliunan rupiah melalui praktik curang seperti under invoicing dan penyelundupan barang impor.
Tinggal kita pilih saja siapa yang mau diproses. Intinya, yang selama ini under invoicing, nyelundupin barang. Yang paling banyak itu di sektor tekstil dan baja. Sudah ada nama-namanya, ujar Purbaya di hadapan awak media.
š–ï¸ Pemerintah Siapkan Langkah Tegas Lawan Mafia Ekonomi
Purbaya menegaskan bahwa tindakan tegas ini merupakan bagian dari agenda reformasi besar-besaran di bidang fiskal dan perdagangan, terutama untuk memutus rantai korupsi dan mafia impor-ekspor yang selama ini mempermainkan sistem.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Menurutnya, sektor yang paling sering menjadi sarang praktik ilegal adalah tekstil dan baja, dua komoditas strategis yang berperan penting dalam industri nasional.
Kasus under invoicing yaitu praktik melaporkan nilai barang impor lebih rendah dari harga sebenarnya untuk menghindari pajak menjadi salah satu modus utama yang menjerat banyak pengusaha nakal.
Kami sudah punya datanya lengkap. Tinggal koordinasi dengan aparat penegak hukum saja. Ini bukan gertakan, tapi langkah nyata, tegas Purbaya.
Langkah ini disebut sebagai bagian dari upaya pemberantasan mafia ekonomi yang selama ini merugikan negara dan mematikan industri lokal.
📦 Fokus Penindakan di Tekstil dan Baja
Purbaya secara spesifik menyoroti dua sektor utama: tekstil dan baja.
Ia mengatakan bahwa sebagian besar praktik penyelundupan dilakukan lewat manipulasi dokumen ekspor-impor, di mana nilai barang dilaporkan jauh di bawah harga pasar, sehingga bea masuk dan pajak impor menjadi sangat kecil.
Misalnya, produk tekstil dari luar negeri dilaporkan hanya bernilai setengah dari harga aslinya, padahal nilai sebenarnya jauh lebih tinggi. Akibatnya, produsen lokal sulit bersaing karena harga produk impor menjadi sangat murah di pasar domestik.
Sementara di sektor baja, praktik serupa juga ditemukan, bahkan lebih kompleks karena melibatkan permainan antara importir, oknum pejabat, dan perusahaan pelayaran.
Kita bicara bukan hanya soal ekonomi, tapi juga soal kedaulatan industri nasional. Kalau ini dibiarkan, industri dalam negeri bisa mati pelan-pelan, ujar seorang pejabat Kemenkeu yang enggan disebut namanya.
💥 Siap-Siap, Penangkapan Bisa Dimulai Kapan Saja
Purbaya tidak menjelaskan secara rinci kapan operasi penangkapan akan dilakukan, tetapi menegaskan bahwa proses hukum sedang disiapkan dengan matang.
Ia menyebut koordinasi antara Kementerian Keuangan, Kejaksaan Agung, dan Kepolisian RI sudah berjalan intensif dalam beberapa minggu terakhir.
Kita tidak bisa gegabah, tapi dalam waktu dekat pasti ada langkah konkret. Kami tidak ingin kasus besar seperti ini hanya berhenti di wacana, katanya.
Ia juga menegaskan bahwa pemerintah akan mengejar semua pihak yang terlibat, tanpa pandang bulu, termasuk jika ada keterlibatan pejabat publik.
Kalau nanti ada oknum di dalam instansi pemerintah sendiri yang ikut bermain, ya akan kita sikat juga. Tidak ada yang kebal, tegasnya.
Langkah ini sejalan dengan arah kebijakan Presiden Prabowo Subianto yang berulang kali menegaskan pentingnya memberantas mafia ekonomi demi menegakkan keadilan dan memperkuat daya saing industri nasional.
📊 Kerugian Negara Akibat Mafia Impor
Data dari berbagai lembaga riset menunjukkan bahwa praktik under invoicing dan penyelundupan barang menyebabkan kerugian negara mencapai puluhan triliun rupiah setiap tahun.
Sektor tekstil dan baja disebut sebagai dua yang paling rawan, karena tingginya volume perdagangan dan lemahnya pengawasan di pelabuhan.
Menurut laporan Badan Pusat Statistik (BPS) dan Kemenkeu, nilai impor tekstil dari China dan India meningkat pesat dalam tiga tahun terakhir, tetapi pajak dan bea masuk yang tercatat justru stagnan.
Hal ini menjadi salah satu indikasi kuat adanya manipulasi nilai barang (invoicing manipulation).
Kalau dibiarkan, bukan cuma negara yang rugi, tapi juga pekerja lokal yang kehilangan lapangan kerja, kata analis ekonomi dari UGM, Dr. Hendra Widodo.
Ia menilai tindakan tegas seperti ini sangat diperlukan untuk menciptakan level playing field bagi industri nasional.
Penulis : Redaksiku
Editor : Redaksiku
Sumber Berita: Berbagai sumber
Halaman : 1 2 Selanjutnya
