Kasus dugaan titipan siswa kembali mengguncang dunia politik daerah setelah mencuatnya nama Wakil Ketua DPRD Banten dari Fraksi PKS, Budi Prajogo, dalam skandal penerimaan siswa baru di salah satu SMA Negeri di Kota Cilegon.
Peristiwa ini memantik reaksi keras dari publik dan membuat Dewan Pengurus Wilayah (DPW) PKS Banten mengambil langkah tegas dengan mencopot Budi dari jabatannya.
Sebagai penggantinya, PKS mengangkat Imron Rosadi, yang sebelumnya menjabat Wakil Ketua Komisi V DPRD Banten.
Kronologi Kasus Dugaan Titipan Siswa oleh Pejabat DPRD Banten
Awal mula kasus dugaan titipan siswa mencuat saat tersebarnya sebuah memo tulisan tangan yang disebut berasal dari Budi Prajogo.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Dalam memo tersebut, terdapat permohonan agar seorang calon siswa dibantu diterima dalam proses Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) tahun ajaran 2025.
Memo itu memuat tulisan tangan berbunyi Mohon dibantu dan ditindaklanjuti, disertai tanda tangan atas nama Dr. H. Budi Prajogo, SE., M.Ak., lengkap dengan stempel DPRD Provinsi Banten.
Tak hanya itu, memo juga dilengkapi kartu nama bergambar wajah Budi, serta logo DPRD dan lambang Partai Keadilan Sejahtera (PKS), yang semakin memperkuat dugaan keterlibatannya.
Publik pun bereaksi keras, karena tindakan tersebut dinilai mencederai prinsip keadilan dan transparansi dalam sistem pendidikan negeri.
Apalagi, kasus ini terjadi di tengah kebijakan pendidikan gratis yang sedang didorong Pemerintah Provinsi Banten.
Tanggapan Resmi PKS dan Tindakan Tegas Partai
Menanggapi kasus dugaan titipan siswa tersebut, Ketua DPW PKS Banten, Gembong R. Sumedi, menyampaikan permohonan maaf secara terbuka kepada masyarakat Banten.
Dalam konferensi pers yang digelar di Kota Serang pada Selasa, 1 Juli 2025, Gembong menegaskan bahwa partainya menyesali tindakan yang dilakukan oleh kadernya itu.
“DPD PKS Banten mengucapkan permohonan maaf yang dalam-dalamnya kepada masyarakat yang mungkin merasa terganggu dan tersinggung,” ujar Gembong.
Ia menambahkan, keputusan untuk mencopot Budi dari kursi pimpinan DPRD merupakan bentuk tanggung jawab partai dalam menjaga integritas lembaga legislatif.
Sebagai pengganti, Imron Rosadi yang memiliki rekam jejak bersih dan pengalaman legislatif dipercaya mengisi posisi Wakil Ketua DPRD Banten yang ditinggalkan Budi.
PKS juga memastikan bahwa Budi Prajogo telah menyampaikan permintaan maaf secara pribadi dan menyatakan siap menerima semua konsekuensi dari tindakannya.
Beliau sudah menyatakan permohonan maaf dan siap menerima apa pun risikonya, tambah Gembong.
Dampak Politik dan Sorotan Publik terhadap Integritas Dewan
Kasus dugaan titipan siswa ini menjadi pukulan telak bagi citra DPRD Banten dan juga PKS sebagai partai yang kerap menyuarakan nilai-nilai keadilan.
Masyarakat mempertanyakan komitmen lembaga legislatif dalam menegakkan aturan serta integritas personal pejabat publik yang diberi mandat untuk mengawasi jalannya pemerintahan.
Tindakan Budi Prajogo, meski belum terbukti secara hukum, telah menimbulkan persepsi negatif terhadap sistem rekrutmen siswa yang seharusnya murni dan terbuka untuk umum.
Banyak warganet menyayangkan bahwa praktik titip-menitip calon siswa masih terjadi di era digital, di mana transparansi seharusnya lebih mudah diterapkan.
Sebagian pengamat menilai bahwa pencopotan jabatan hanyalah langkah awal, dan kasus ini seharusnya ditindaklanjuti oleh lembaga etika dan hukum yang berwenang.
Terlebih, pemanfaatan simbol dan jabatan publik dalam memo pribadi memperlihatkan adanya potensi penyalahgunaan wewenang yang perlu diusut lebih jauh.
Komitmen PKS Terhadap Reformasi dan Pendidikan Bersih
Meski dilanda badai, PKS melalui DPW Banten tetap menegaskan komitmennya untuk mendukung program pemerintah daerah, terutama dalam bidang pendidikan.
Gembong R. Sumedi menyatakan bahwa partainya tetap konsisten mendorong kebijakan pendidikan gratis yang adil dan merata bagi seluruh warga Banten.
Menurutnya, insiden kasus dugaan titipan siswa ini menjadi pelajaran berharga bagi seluruh kader agar tidak menyalahgunakan posisi atau pengaruh untuk kepentingan pribadi maupun kelompok.
PKS juga berjanji memperketat pengawasan internal dan memberikan pembinaan ulang kepada semua anggotanya yang duduk di lembaga legislatif.
Langkah korektif ini diharapkan bisa mengembalikan kepercayaan publik terhadap partai dan menjauhkan kader dari tindakan-tindakan yang berpotensi melanggar etika.
Selain itu, PKS mengajak seluruh partai dan lembaga pendidikan untuk bekerja sama menciptakan sistem penerimaan siswa yang benar-benar bersih dan akuntabel.
Kesimpulan
Kasus dugaan titipan siswa yang menyeret nama Wakil Ketua DPRD Banten dari Fraksi PKS menjadi peringatan serius bagi para pejabat publik untuk menjaga integritas.
Tindakan cepat partai dalam mencopot Budi Prajogo patut diapresiasi, meskipun publik tetap menuntut adanya penyelidikan lebih lanjut secara independen.
Ke depan, partai politik dan institusi pendidikan dituntut untuk bersama-sama memperkuat sistem yang bersih dan adil agar tidak lagi mencederai kepercayaan masyarakat.
Hanya dengan komitmen bersama, praktik-praktik penyalahgunaan kekuasaan seperti ini bisa diakhiri, demi generasi muda yang tumbuh dalam sistem yang sehat dan jujur.***
Follow Sosial Media Redaksiku : Facebook, Instagram, Tiktok, X, Youtube, Pinterest
