Dianggap Tak Layak dan Bisa Picu Praktik Korupsi! KPK Usul Kenaikan Gaji Kepala Daerah yang Hanya Rp5,9 Juta per Bulan

Gaji yang tinggi tidak akan otomatis menjamin pejabat bersih dari korupsi jika mentalitas dasarnya masih oportunis.

Pendidikan antikorupsi, pelatihan integritas, serta pembentukan sistem merit dalam penempatan jabatan publik juga harus berjalan beriringan.

KPK berharap bahwa dengan kombinasi antara gaji yang layak, sistem pemilu yang bersih, dan pengawasan yang kuat, maka kepala daerah akan menjalankan tugasnya dengan penuh tanggung jawab dan menjunjung tinggi etika publik.

Gaji kepala daerah yang hanya Rp5,9 juta menimbulkan pertanyaan serius tentang kelayakan penghasilan pejabat publik di Indonesia.

Dalam konteks beban kerja dan risiko politik yang tinggi, angka tersebut dianggap sangat tidak memadai dan berpotensi mendorong terjadinya korupsi.

KPK mengusulkan agar pemerintah pusat mempertimbangkan kenaikan gaji kepala daerah disertai dengan reformasi sistem pemilu dan pembiayaan partai politik.

Usulan ini diharapkan bisa menciptakan tata kelola pemerintahan daerah yang bersih, transparan, dan profesional demi kemajuan Indonesia secara menyeluruh.***

Follow Sosial Media Redaksiku : Facebook, Instagram, Tiktok, X, Youtube, Pinterest

Halaman : 1 2