Operasi Tangkap Tangan atau OTT menjadi sorotan utama Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni karena istilah tersebut dinilai perlu diperjelas dalam praktik penindakan KPK.
Dalam rapat kerja Komisi III DPR RI dengan KPK, Sahroni menekankan bahwa pemahaman publik tentang OTT seringkali berbeda dengan praktik lembaga antikorupsi.
Menurutnya, penangkapan yang disebut OTT seharusnya terjadi di tempat dan waktu yang sama, bukan melalui rangkaian kejadian yang terpisah.
Sahroni menekankan bahwa kejelasan terminologi OTT akan membantu masyarakat memahami prosedur penindakan dan meningkatkan akuntabilitas KPK.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Selain itu, politisi Partai NasDem itu memberikan contoh kasus Bupati Kolaka Timur Abdul Azis untuk menekankan pentingnya penyesuaian istilah OTT.
Wakil Ketua Komisi III DPR RI Tegaskan Pentingnya Kejelasan Terminologi Hukum
Sahroni menilai istilah OTT harus tepat agar tidak menimbulkan salah persepsi publik.
Ia menjelaskan bahwa OTT seharusnya terjadi serentak, di lokasi dan waktu yang sama, sesuai pengertian umum tertangkap tangan.
Jika penindakan dilakukan di beberapa tempat secara bersamaan, terminologi saat ini bisa menimbulkan kebingungan.
Kalau orangnya sudah berpindah lokasi, harus dijelaskan apakah tetap disebut OTT atau OTT Plus, ujarnya.
Kejelasan OTT penting untuk menjaga transparansi dan akuntabilitas proses hukum sehingga masyarakat mendapatkan informasi utuh.
Terminologi OTT yang tepat juga mencegah tudingan tebang pilih dalam penindakan kasus korupsi.
Dengan definisi yang jelas, publik akan memahami proses OTT tanpa menimbulkan kesalahpahaman.
Selain kejelasan istilah, Sahroni menekankan perlunya KPK berkoordinasi dengan pimpinan partai politik sebelum menangkap kader.
Ia menyebut bahwa penangkapan Abdul Azis yang terjadi tak lama setelah Rakernas Partai NasDem menimbulkan pertanyaan publik.
Kami berharap kejadian seperti di Makassar tidak terulang. Kalaupun mau tangkap misalnya, Bapak berkomunikasi dengan pimpinan partai. Kita anterin itu orang ke Bapak, ujar Sahroni.
Langkah koordinasi ini dinilai penting agar OTT KPK tidak mengganggu kegiatan formal partai dan agenda politik pejabat publik.
Dengan koordinasi, KPK tetap dapat menegakkan hukum secara tegas namun tidak menimbulkan persepsi negatif di masyarakat.
Sahroni menekankan bahwa OTT harus tetap tegas, adil, dan humanis, serta transparan terhadap publik.
Contoh Kasus OTT yang Dikritisi Sahroni
Sahroni menyinggung kasus OTT terhadap Bupati Kolaka Timur Abdul Azis untuk menjelaskan urgensi terminologi yang tepat.
Azis ditangkap setelah menghadiri Rakernas Partai NasDem di Makassar, menimbulkan pertanyaan publik mengenai definisi OTT.
Menurut Sahroni, sebaiknya semua pihak ditangkap secara bersamaan agar istilah OTT tetap konsisten dengan pengertian umum.
Jika ada yang berpindah lokasi, KPK harus menjelaskan secara rinci agar masyarakat tidak salah menilai prosedur.
OTT bukan hanya soal menangkap orang, tetapi juga menjaga kepercayaan publik terhadap integritas KPK.
Dengan pendekatan ini, istilah OTT menjadi lebih jelas dan prosedur penindakan dapat dipahami masyarakat secara utuh.
Saran Sahroni Terkait Penindakan OTT KPK
Selain menyoroti definisi OTT, Sahroni memberikan saran terkait penindakan KPK.
Ia meminta KPK mempertimbangkan perubahan nomenklatur ketika OTT melibatkan lebih dari satu lokasi.
Dengan istilah yang tepat, masyarakat dapat membedakan OTT konvensional dengan OTT versi yang lebih kompleks.
Sahroni juga menekankan pentingnya keseimbangan antara ketegasan OTT dan penghormatan terhadap kegiatan resmi politik.
Penangkapan yang tepat waktu dapat mencegah gangguan terhadap agenda formal pejabat publik maupun kegiatan partai.
Dengan cara ini, OTT tetap tegas, adil, dan humanis, sekaligus menjaga citra lembaga.
Pendekatan transparan dalam OTT akan memperkuat kepercayaan publik terhadap proses hukum.
Dampak Transparansi OTT
Kejelasan OTT berdampak besar pada persepsi masyarakat terhadap pemberantasan korupsi.
Jika istilah OTT tidak jelas, publik bisa salah menilai proses hukum yang berlangsung.
Sebaliknya, terminologi OTT yang tepat membuat masyarakat memahami prosedur dan menghargai upaya penegakan hukum.
Sahroni menekankan bahwa transparansi OTT penting untuk menjaga kredibilitas dan profesionalisme KPK.
Selain itu, istilah OTT yang jelas mencegah tudingan tebang pilih dalam penindakan.
Masyarakat dapat menilai apakah prosedur penindakan sesuai aturan atau ada penyimpangan.
Dengan demikian, OTT bukan hanya soal penangkapan, tetapi juga soal keadilan dan akuntabilitas lembaga.
Harapan Sahroni Terkait OTT
Sahroni berharap KPK menindaklanjuti masukan terkait OTT agar prosedur lebih konsisten.
Kejelasan OTT penting untuk menjaga integritas lembaga sekaligus kepercayaan publik.
Pemahaman yang tepat membantu masyarakat memahami perbedaan OTT tradisional dan OTT versi multi-lokasi.
Penegakan hukum tetap harus menghormati agenda resmi politik dan kegiatan formal pejabat publik.
Pendekatan humanis dalam OTT akan membuat masyarakat menerima prosedur tanpa mengurangi efektivitas penindakan.
Jika KPK memperhatikan saran ini, OTT akan menjadi simbol profesionalisme dan akuntabilitas lembaga.
OTT bukan sekadar menangkap pelaku korupsi, tetapi juga membangun kepercayaan publik terhadap hukum.
Kesimpulan
OTT menjadi isu penting yang mendapat perhatian Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni.
Kejelasan terminologi OTT sangat dibutuhkan agar publik memahami prosedur penindakan KPK.
Sahroni mencontohkan kasus Bupati Kolaka Timur dan menyarankan penyesuaian nomenklatur OTT untuk multi-lokasi.
Transparansi OTT menjaga kredibilitas KPK serta meningkatkan akuntabilitas dan kepercayaan publik.
Dengan istilah yang jelas, OTT tetap tegas, adil, humanis, dan diterima masyarakat sebagai mekanisme hukum profesional.***
Follow Sosial Media Redaksiku : Facebook, Instagram, Tiktok, X, Youtube, Pinterest
