Belakangan ini, desakan agar pejabat negara lebih sering menggunakan transportasi umum menjadi viral dan mendapat perhatian publik.
Permintaan tersebut datang dari Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI), yang merasa bahwa pejabat negara seharusnya memahami dan merasakan secara langsung tantangan yang dihadapi oleh masyarakat pengguna angkutan umum.
Desakan ini semakin diperkuat dengan adanya ketidakseimbangan antara kenyamanan pejabat yang sering menggunakan kendaraan dinas berpengawalan dengan pengalaman masyarakat yang terjebak kemacetan panjang dan terbatasnya akses transportasi umum yang memadai.
Desakan MTI agar Pejabat Gunakan Transportasi Umum
Menurut MTI, jika pejabat negara lebih sering menggunakan angkutan umum, mereka akan bisa lebih memahami dan merasakan langsung masalah yang dihadapi oleh masyarakat, terutama soal kemacetan dan kualitas transportasi yang sering kali tidak memadai.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Banyak dari pejabat yang selama ini bergantung pada kendaraan pribadi atau pengawalan khusus, yang tentu berbeda jauh dengan kondisi di lapangan yang dihadapi oleh sebagian besar masyarakat yang harus berjuang dengan angkutan umum yang tidak selalu tepat waktu dan nyaman.
Selain itu, MTI juga mengusulkan agar penggunaan patroli atau pengawalan (patwal) untuk pejabat negara dibatasi, kecuali untuk kegiatan yang memang bersifat resmi.
Kebijakan ini bertujuan untuk mengurangi pemborosan sumber daya yang digunakan untuk pengawalan serta untuk menekan angka kemacetan yang semakin parah, terutama di kota-kota besar. Usulan ini pun mendapatkan perhatian berbagai kalangan, mengingat fenomena kemacetan yang semakin buruk, yang banyak dipengaruhi oleh jumlah kendaraan pribadi yang meningkat pesat.
Desakan untuk pejabat negara menggunakan transportasi umum semakin mendapat dukungan dari berbagai pihak.
MTI menilai bahwa kebiasaan pejabat negara menggunakan kendaraan dinas berpengawalan justru membuat mereka kurang memahami realitas yang ada di lapangan, terutama masalah kemacetan dan kualitas angkutan umum yang sering kali memprihatinkan.
Wakil Ketua Pemberdayaan dan Pengembangan Wilayah MTI, Djoko Setijowarno, mengungkapkan bahwa pejabat negara seharusnya lebih sering menggunakan angkutan umum, minimal sekali dalam seminggu.
Hal ini bertujuan agar mereka bisa lebih dekat dengan kondisi nyata yang dihadapi masyarakat sehari-hari.
Dengan menggunakan transportasi umum, pejabat negara bisa merasakan sendiri kendala yang terjadi, seperti kemacetan yang panjang, kondisi kendaraan yang kurang nyaman, serta tidak teratur jadwalnya.
Djoko juga menekankan bahwa pejabat negara, kecuali presiden dan wakil presiden, tidak perlu mendapatkan layanan patwal yang khusus.
“Pejabat negara seharusnya lebih sering menggunakan angkutan umum minimal seminggu sekali. Dengan bercampur bersama masyarakat, mereka akan lebih memahami kondisi sebenarnya,” ujar Djoko.
Menurutnya, kebiasaan ini juga akan membuat pejabat negara lebih peka terhadap masalah yang dihadapi masyarakat dan menginspirasi kebijakan yang lebih berbasis pada kenyataan.
Bahlil Lahadalia Respon Desakan Gunakan Transportasi Umum dengan Tegas
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, memberikan respons tegas terkait desakan yang disampaikan oleh MTI.
Bahlil menegaskan bahwa dirinya tidak perlu diajari soal penggunaan transportasi umum karena ia memiliki pengalaman pribadi yang cukup dalam hal ini.
Bahkan, Bahlil mengungkapkan bahwa ia pernah bekerja sebagai kondektur dan sopir angkutan kota (angkot) ketika masih bersekolah.
“Saya sudah menjadi kondektur angkot selama tiga tahun dan sopir angkot dua tahun saat SMA. Bahkan, saat kuliah saya juga membawa angkot,” ungkap Bahlil dikutip pada Senin, 3 Februari 2025.
Ia merasa tidak perlu diberi pelajaran tentang penggunaan angkutan umum karena pengalamannya yang cukup luas dalam hal tersebut.
Ia menambahkan bahwa, meskipun kini berada dalam posisi sebagai menteri, ia tidak memiliki masalah jika harus kembali menggunakan angkutan umum dalam kesehariannya.
Menurut Bahlil, ia tidak keberatan menggunakan transportasi umum jika memang diperlukan.
Namun, ia merasa bahwa hal tersebut tidak perlu menjadi konsumsi publik, karena menurutnya, kebiasaan tersebut sudah sangat akrab dengan dirinya.
Bahlil juga menyatakan bahwa jika diperlukan, ia bisa mengajarkan orang lain cara naik angkot yang benar, mengingat ia sudah berpengalaman di bidang tersebut.
Solusi Jangka Panjang untuk Transportasi Umum
Kualitas dan aksesibilitas transportasi umum di Indonesia memang masih menjadi masalah besar yang perlu perhatian serius dari pemerintah.
Solusi jangka panjang seperti perbaikan infrastruktur, peningkatan kualitas kendaraan, serta pemeliharaan fasilitas transportasi sangat dibutuhkan untuk mendukung kelancaran dan kenyamanan para pengguna angkutan umum.
Salah satu langkah yang perlu diperhatikan adalah penyediaan fasilitas angkutan umum yang nyaman, aman, serta tepat waktu.
Untuk itu, peningkatan kualitas transportasi umum, terutama di kota-kota besar, sangat penting agar masyarakat dapat beralih dari kendaraan pribadi ke angkutan umum yang lebih efisien.
Dengan kebijakan yang tepat, diharapkan angkutan umum bisa menjadi solusi yang lebih baik bagi masyarakat dan mengurangi masalah kemacetan yang semakin parah.
Pejabat negara yang menjadi teladan dalam menggunakan angkutan umum akan memberikan dampak positif bagi perubahan pola pikir masyarakat dan mendorong perubahan kebijakan yang lebih berpihak pada kebutuhan publik. (*)
Follow Sosial Media Redaksiku : Facebook, Instagram, Tiktok, X, Youtube, Pinterest
