Redaksiku.com – Ketegangan diplomatik antara London dan Tel Aviv memuncak pada Selasa (8/9/2026) setelah pemerintah Israel secara resmi menutup konsulat Inggris di Yerusalem Timur. Keputusan drastis ini diambil hanya berselang dua jam setelah Inggris mengumumkan kebijakan tegas berupa larangan impor barang yang diproduksi di permukiman Israel di Tepi Barat, serta pembatalan sejumlah izin ekspor senjata.
Fasilitas diplomatik Inggris di kawasan Sheikh Jarrah selama ini memegang peran krusial sebagai kantor perwakilan bagi warga Palestina di Tepi Barat, Jalur Gaza, dan Yerusalem. Penutupan sepihak ini tidak hanya menghentikan layanan konsuler bagi warga Palestina, tetapi juga mengancam kelangsungan operasional bantuan kemanusiaan serta urusan politik yang dikelola Inggris di wilayah tersebut. Sementara itu, Kedutaan Besar Inggris di Tel Aviv dipastikan tetap beroperasi seperti biasa.
Penegasan Kedaulatan Israel atas Yerusalem
Langkah penutupan ini merupakan bagian dari respons keras Israel terhadap sanksi ekonomi yang dijatuhkan Inggris. Menteri Luar Negeri Israel, Gideon Sa’ar, menegaskan bahwa tindakan tersebut adalah konsekuensi dari kebijakan luar negeri London yang dianggap menantang kedaulatan Israel.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Yerusalem yang bersatu adalah ibu kota Israel, akan selalu tetap menjadi ibu kota Israel, dan berada di bawah kedaulatan penuh kami,” — Gideon Sa’ar
Posisi Israel yang mengklaim seluruh wilayah Yerusalem sebagai ibu kota yang tak terbagi sering kali bersinggungan dengan pandangan internasional. Sebagian besar negara, termasuk Inggris, tidak mengakui klaim tersebut dan tetap memandang Yerusalem Timur sebagai wilayah pendudukan yang statusnya harus ditentukan melalui perundingan damai.
Tindakan diplomatik ini bukanlah preseden pertama bagi Israel. Pada tahun 2024, pemerintah Israel juga pernah melarang konsulat Spanyol untuk memberikan layanan kepada warga Palestina. Keputusan tersebut diambil sebagai bentuk protes setelah Madrid secara resmi mengakui eksistensi negara Palestina di panggung internasional.
Dampak pada Koordinasi Keamanan dan Politik
Konflik diplomatik ini meluas melampaui sekadar penutupan kantor konsulat. Israel telah mengumumkan pengusiran delegasi militer Inggris dari Pusat Koordinasi Sipil-Militer di Kiryat Gat. Fasilitas yang didukung oleh Amerika Serikat ini berfungsi sebagai titik sentral untuk memantau gencatan senjata serta distribusi bantuan kemanusiaan ke Gaza.
Inggris kini menjadi negara ketiga yang diusir dari pusat koordinasi tersebut setelah Spanyol dan Belanda, menandai semakin terisolasinya keterlibatan negara-negara Eropa dalam mekanisme keamanan di lapangan.
Selain pengusiran personel militer, Israel juga mengambil langkah-langkah berikut sebagai bentuk tekanan terhadap London:
- Menghentikan seluruh program pelatihan militer yang selama ini diberikan Inggris kepada pasukan keamanan Otoritas Palestina di Ramallah.
- Melakukan pencekalan masuk terhadap 12 tokoh politik dan masyarakat Inggris, termasuk mantan pemimpin Partai Buruh Jeremy Corbyn, anggota parlemen Zarah Sultana, dan pimpinan Partai Hijau Carla Denyer.
- Meningkatkan retorika politik dengan tuntutan dari menteri sayap kanan, seperti Bezalel Smotrich, yang menyerukan pengusiran Duta Besar Inggris dari Tel Aviv.
Larangan Impor sebagai Pemicu Utama
Kebijakan yang memicu kemarahan Israel ini diumumkan oleh Menteri Luar Negeri Inggris, Ed Miliband, di hadapan parlemen. Inggris memutuskan untuk memboikot produk-produk dari permukiman di Tepi Barat serta menghentikan izin ekspor senjata yang dinilai berkontribusi pada pendudukan wilayah Palestina.
Langkah ini diambil sebagai respons atas rencana pembangunan 1.200 rumah baru di wilayah pendudukan. Miliband secara terbuka menuduh kelompok pemukim melakukan pembersihan etnis terhadap warga Palestina, sembari mengkritik pemerintah Israel yang dinilai membiarkan aksi kekerasan pemukim tersebut.
Kebijakan boikot dagang yang diinisiasi oleh Inggris ini telah mendapatkan dukungan dari negara-negara lain, termasuk Prancis dan Kanada, yang menunjukkan pergeseran sikap kolektif di kalangan negara-negara Barat.
Presiden Israel, Isaac Herzog, menanggapi langkah tersebut dengan nada sangat tajam. Ia menganggap sanksi ini sebagai campur tangan yang tidak dapat diterima dalam urusan domestik Israel, terutama menjelang agenda pemilu mendatang.
Di sisi lain, perdebatan internal di Israel sendiri masih terus berlanjut. Mantan Perdana Menteri Israel, Yair Lapid, memperingatkan bahwa tekanan ekonomi internasional justru berisiko memperkuat posisi kelompok sayap kanan ekstrem dalam peta politik domestik Israel, alih-alih memberikan tekanan yang diharapkan oleh London.
Situasi di lapangan masih sangat cair, dengan penutupan konsulat yang secara langsung menghentikan akses layanan bagi warga Palestina yang selama ini bergantung pada perwakilan Inggris di Yerusalem Timur.
Pertanyaan Umum
Mengapa Israel menutup konsulat Inggris di Yerusalem?
Israel menutup konsulat tersebut sebagai tindakan balasan atas keputusan pemerintah Inggris yang melarang impor barang dari permukiman Israel di Tepi Barat dan membatalkan izin ekspor senjata terkait pendudukan wilayah Palestina.
Siapa saja tokoh Inggris yang dilarang masuk ke Israel?
Israel telah mencekal 12 individu, di antaranya adalah mantan pemimpin Partai Buruh Jeremy Corbyn, anggota parlemen Zarah Sultana, dan pimpinan Partai Hijau Carla Denyer, dengan tuduhan terlibat dalam kegiatan anti-Israel.
Apakah keputusan ini berdampak pada Kedutaan Besar Inggris di Tel Aviv?
Tidak, operasional Kedutaan Besar Inggris di Tel Aviv tetap berjalan normal dan tidak terpengaruh oleh penutupan konsulat Inggris di Yerusalem Timur yang khusus melayani wilayah Palestina.
Ringkasan
Israel menutup konsulat Inggris di Yerusalem Timur sebagai balasan atas kebijakan London yang melarang impor produk permukiman Tepi Barat dan membatalkan izin ekspor senjata. Langkah ini menghentikan layanan bagi warga Palestina dan memicu ketegangan diplomatik serta pengusiran personel militer.
