Presiden Prabowo Kaji Pembatasan Game Bernuansa Kekerasan Seperti PUBG Usai Ledakan di SMAN 72 Jakarta

Pengamat Teknologi: Pembatasan Harus Proporsional

Sementara itu, pengamat teknologi informasi Onno W. Purbo menilai rencana pembatasan gim oleh pemerintah harus dilakukan dengan pendekatan proporsional dan berbasis bukti ilmiah, bukan sekadar reaksi terhadap satu peristiwa.

Kalau semua gim perang dibatasi secara umum, itu bisa kontraproduktif. Dunia e-sport dan industri kreatif digital sedang tumbuh pesat. Harus ada keseimbangan antara perlindungan anak dan kebebasan berekspresi, jelasnya.

Menurut Onno, solusi ideal adalah dengan mengatur klasifikasi umur, sistem parental control, dan edukasi digital bagi orang tua serta sekolah.
Ia juga mengingatkan agar pemerintah tidak hanya fokus pada pelarangan, tetapi juga memberi alternatif positif seperti pengembangan gim edukatif buatan lokal.

Belajar dari Negara Lain

Langkah pemerintah Indonesia untuk mengkaji pembatasan gim kekerasan bukan hal baru di tingkat global.
Beberapa negara, seperti Cina dan Korea Selatan, sudah lebih dulu menerapkan batas waktu bermain untuk anak di bawah umur serta pembatasan akses pada gim dengan konten eksplisit.

Cina, misalnya, hanya mengizinkan anak di bawah 18 tahun bermain gim daring maksimal tiga jam per minggu.
Korea Selatan sempat memiliki Shutdown Law yang melarang anak di bawah 16 tahun bermain gim daring setelah tengah malam.

Namun, kedua negara itu juga melengkapi kebijakan mereka dengan edukasi digital, bimbingan psikologis, dan promosi gim edukatif.
Model kebijakan semacam ini menjadi salah satu rujukan bagi pemerintah Indonesia dalam menyusun pedoman baru.

PUBG dan Dampak Budaya Global

PUBG yang dirilis oleh Krafton, Korea Selatan, sejak 2017, telah menjadi fenomena global dengan lebih dari 600 juta unduhan di seluruh dunia.
Permainan ini menggunakan konsep battle royale 100 pemain bertarung hingga tersisa satu pemenang.

Meskipun digemari karena aspek strategi dan komunitasnya, gim ini juga kerap dikaitkan dengan insiden kekerasan di berbagai negara.
Di India dan Pakistan, misalnya, sempat terjadi kasus pelajar yang meniru aksi dalam gim hingga berujung kriminalitas.

Hal-hal inilah yang menjadi dasar pertimbangan Presiden Prabowo untuk meninjau ulang dampak sosial dari gim dengan konten kekerasan.

Langkah Selanjutnya: Rekomendasi Kebijakan dan Edukasi

Dalam beberapa minggu ke depan, pemerintah akan menggelar rapat lintas kementerian untuk menyusun rekomendasi awal.
Rencana kebijakan mencakup tiga fokus utama:

1. Regulasi konten dan klasifikasi umur untuk gim online.

2. Peningkatan literasi digital dan pengawasan orang tua.

3. Kolaborasi dengan industri game untuk mengembangkan konten positif bagi anak muda.

Pemerintah juga akan bekerja sama dengan asosiasi e-sports nasional dan developer lokal agar kebijakan yang diambil tidak merugikan sektor industri kreatif digital yang tengah berkembang pesat di Indonesia.

Penutup: Perlindungan Generasi Muda Jadi Prioritas

Presiden Prabowo menegaskan bahwa niat pemerintah bukan untuk melarang hiburan digital, tetapi untuk menjaga keseimbangan antara kebebasan bermain dan tanggung jawab moral negara terhadap anak muda.

Negara harus hadir ketika generasi muda kita berhadapan dengan pengaruh negatif. Kita tidak anti-gim, tapi kita wajib melindungi masa depan mereka, demikian pesan Presiden melalui pernyataan resmi yang dikutip dari Setneg.go.id.

Dengan begitu, kebijakan pembatasan gim seperti PUBG dan sejenisnya diharapkan tidak hanya menjadi reaksi sesaat, tetapi juga awal dari ekosistem digital yang lebih sehat, aman, dan berkarakter.

Ikuti berita viral dari Redaksiku di Follow Sosial Media Redaksiku : Facebook, Instagram, Tiktok, X, Youtube, Pinterest

Penulis : Redaksiku

Editor : Redaksiku

Sumber Berita: Berbagai sumber

Halaman : 1 2