Disdik Papua Validasi Data 152.319 Anak Tidak Sekolah

Redaksiku.com – Sebanyak 152.319 anak di Provinsi Papua tercatat masuk dalam kategori Anak Tidak Sekolah (ATS) berdasarkan data tahun 2023. Angka yang cukup signifikan ini menjadi perhatian serius pemerintah daerah, yang kini tengah berupaya melakukan pemetaan ulang untuk memastikan intervensi pendidikan dapat berjalan tepat sasaran.

Persoalan ini mengemuka dalam diskusi intensif antara Dinas Pendidikan Provinsi Papua, UNICEF, dan Bapperida pada Rabu (2/9). Pertemuan tersebut menjadi langkah awal dalam merumuskan strategi nasional yang lebih adaptif dengan kondisi geografis dan sosial masyarakat di Bumi Cenderawasih.

Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Papua, Marthen Medlama, menegaskan bahwa angka tersebut memerlukan validasi mendalam sebelum dijadikan acuan tunggal dalam kebijakan. Menurutnya, pemilahan data sangat krusial, terutama untuk membedakan antara data yang valid dan yang tidak valid, serta menetapkan rentang usia yang masuk dalam kategori anak tidak sekolah.

Penyebaran Zonasi Anak Tidak Sekolah

Berdasarkan analisis zonasi yang dilakukan, distribusi anak tidak sekolah di Papua tidak merata. Beberapa wilayah tercatat memiliki tantangan yang lebih besar dibandingkan daerah lainnya, yang sebagian besar dipengaruhi oleh aksesibilitas geografis dan kondisi ekonomi keluarga setempat.

Kabupaten Mamberamo Raya, Supiori, dan Sarmi menjadi wilayah dengan jumlah ATS paling banyak. Sebaliknya, wilayah yang berada di sekitar ibu kota provinsi, yakni Kabupaten Jayapura dan Kota Jayapura, memiliki jumlah yang relatif lebih rendah. Perbedaan ini menunjukkan bahwa keterjangkauan terhadap fasilitas pendidikan formal masih menjadi faktor utama yang membatasi partisipasi anak-anak di daerah terpencil.

Salah satu indikator yang sering ditemukan di lapangan adalah keterlibatan anak dalam aktivitas ekonomi keluarga. Seringkali, anak-anak di wilayah pelosok lebih banyak diajak oleh orang tuanya untuk berburu atau bekerja di kebun, sehingga mereka tidak lagi memprioritaskan bangku sekolah.

Langkah Strategis Pemerintah

Upaya penanganan ini kini memiliki payung hukum yang lebih kuat, yakni Perpres Nomor 3 Tahun 2026 mengenai pencegahan dan penanganan anak tidak sekolah. Marthen menjelaskan bahwa pihaknya sedang menyusun formula penanganan yang tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga menyentuh kebutuhan masyarakat secara langsung.

Strategi yang sedang dikembangkan mencakup penguatan pusat-pusat literasi dan numerasi yang berada langsung di tengah masyarakat. Dengan mendekatkan akses pendidikan ke lingkungan tempat tinggal, diharapkan anak-anak yang sebelumnya terpaksa putus sekolah dapat kembali mendapatkan hak belajarnya tanpa harus terbebani oleh jarak atau biaya yang tinggi.

Dinas Pendidikan Provinsi Papua berkomitmen untuk terus berkoordinasi dengan UNICEF guna memastikan bahwa setiap langkah yang diambil tetap selaras dengan standar pendidikan nasional namun tetap menghormati kearifan lokal. Fokus utamanya adalah bagaimana mengintegrasikan anak-anak kembali ke sistem pendidikan, baik melalui jalur formal maupun non-formal, agar mereka memiliki bekal masa depan yang lebih baik.

Pertanyaan Umum

Mengapa data anak tidak sekolah perlu divalidasi ulang?

Validasi diperlukan untuk membedakan data yang akurat dengan data yang tidak valid, serta menentukan rentang usia yang tepat agar program intervensi pemerintah dapat tepat sasaran dan efisien.

Wilayah mana di Papua yang memiliki jumlah anak tidak sekolah terbanyak?

Berdasarkan zonasi terbaru, jumlah anak tidak sekolah paling banyak ditemukan di Kabupaten Mamberamo Raya, Supiori, dan Sarmi, sementara wilayah perkotaan seperti Kota Jayapura memiliki angka yang lebih rendah.

Apa dampak keterlibatan anak dalam kegiatan ekonomi keluarga terhadap pendidikan?

Kegiatan seperti berburu atau berkebun sering kali menjadi indikator yang membuat anak tidak sekolah, karena waktu dan tenaga mereka lebih banyak terserap untuk membantu ekonomi keluarga daripada mengikuti kegiatan belajar di sekolah.