Redaksiku.com – Badan Gizi Nasional atau BGN kembali menjadi perhatian setelah Nanik S. Deyang mengundurkan diri dari jabatan Kepala BGN pada Rabu, 22 Juli 2026.
Asisten Khusus Presiden Bidang Komunikasi dan Kebijakan, Dirgayuza Setiawan, menyampaikan bahwa Nanik berpamitan kepada Presiden Prabowo Subianto untuk menjalani pengobatan penyakit jantung sekaligus mengundurkan diri sebagai Kepala BGN.
Pengunduran diri tersebut terjadi sekitar enam minggu setelah Nanik dilantik di Istana Negara pada 8 Juni 2026. Ketika itu, ia ditunjuk menggantikan Dadan Hindayana serta didampingi Agustina Arumsari dan Trenggono sebagai wakil kepala BGN.
Belum ada penjelasan yang menghubungkan keputusan Nanik dengan masalah tata kelola lembaga. Alasan yang disampaikan kepada publik adalah kebutuhan menjalani pengobatan jantung. Namun, pergantian pimpinan tersebut berlangsung ketika BGN sedang menghadapi evaluasi besar terhadap anggaran, jumlah penerima, keamanan pangan, pengelolaan dapur, dan pengadaan barang.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Nanik S. Deyang Mengundurkan Diri sebagai Kepala BGN
Nanik S. Deyang mengundurkan diri pada saat BGN sedang menyusun ulang arah Program Makan Bergizi Gratis atau MBG.
Dalam keterangan yang beredar pada pagi 22 Juli 2026, pemerintah belum menyebut sosok yang akan menggantikan Nanik. Dua wakil kepala BGN, yaitu Agustina Arumsari dan Trenggono, sebelumnya aktif menyampaikan rencana evaluasi dan pembenahan program.
Sehari sebelum pengunduran diri diumumkan, BGN memperkenalkan lima pejabat tinggi madya baru. Mereka mengisi posisi sekretaris utama serta deputi bidang sistem dan tata kelola, penyediaan dan penyaluran, promosi dan kerja sama, serta pemantauan dan pengawasan.
BGN menyebut jajaran baru tersebut dibutuhkan untuk memperbaiki organisasi dan pelaksanaan MBG. Salah satu pekerjaan yang langsung menjadi perhatian adalah memeriksa kembali ketepatan data penerima manfaat.
Pergantian pejabat dalam waktu berdekatan menunjukkan bahwa BGN sedang berada dalam masa konsolidasi kelembagaan. Tantangannya adalah memastikan proses perubahan tidak mengganggu distribusi makanan kepada sekolah dan kelompok penerima lainnya.
Anggaran MBG Dipangkas Menjadi Rp229 Triliun
Persoalan besar lain yang dihadapi BGN adalah perubahan anggaran Program Makan Bergizi Gratis pada 2026.
Anggaran program tersebut semula direncanakan mencapai Rp335 triliun dengan target sekitar 83 juta penerima, yang terdiri atas pelajar, ibu hamil, dan kelompok sasaran lainnya.
Nilainya kemudian diturunkan menjadi Rp268 triliun dan kembali dipangkas menjadi sekitar Rp229 triliun. Angka terbaru itu masih bersifat sementara dan masih dapat berubah setelah evaluasi internal selesai.
Presiden Prabowo memberikan waktu satu bulan kepada BGN untuk menyelesaikan perhitungan akhir anggaran dan memperbaiki tata kelola program. Sebelum evaluasi dilakukan, BGN menyebut MBG telah menjangkau sekitar 62,5 juta orang.
Wakil Kepala BGN Agustina Arumsari mengatakan pemerintah tidak lagi hanya mengejar angka penerima dalam jumlah tertentu. Prioritas diarahkan pada kualitas layanan dan keamanan makanan agar kasus keracunan tidak terus berulang.
Jumlah Penerima MBG Akan Dikurangi
Pemangkasan anggaran akan berpengaruh terhadap jumlah penerima manfaat dan kemungkinan jumlah dapur yang dioperasikan.
BGN sedang memvalidasi apakah data sekitar 63 juta penerima yang telah tercatat benar-benar sesuai dengan kondisi lapangan. Lembaga tersebut juga akan menentukan kelompok dan wilayah yang perlu didahulukan.
Evaluasi ini penting karena perbedaan data dapat menyebabkan makanan tidak tepat sasaran, terjadi penerima ganda, atau justru membuat kelompok rentan belum mendapatkan layanan.
BGN juga mulai mengarahkan program kepada kelompok yang dinilai memiliki kebutuhan gizi lebih mendesak, seperti ibu hamil, ibu menyusui, balita, serta masyarakat di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar.
Komisi IX DPR mendukung pergeseran dari target kuantitas menuju kualitas, tetapi meminta evaluasi tersebut disertai perbaikan standar keamanan pangan dan kapasitas sumber daya manusia di seluruh dapur SPPG.
Kasus Keracunan Masih Menjadi Masalah Utama
Keamanan pangan merupakan salah satu masalah paling serius dalam pelaksanaan MBG.
Program yang dimulai secara nasional pada Januari 2025 tersebut beberapa kali dikaitkan dengan kejadian keracunan massal, persoalan sanitasi dapur, penyimpanan bahan makanan, distribusi, dan keterlambatan penyajian.
Salah satu kasus pada 2026 terjadi di wilayah Pulogebang, Jakarta Timur. Dinas Kesehatan DKI mencatat terdapat 252 laporan siswa bergejala setelah mengonsumsi makanan, 188 siswa mengakses fasilitas kesehatan, dan 26 siswa sempat menjalani perawatan.
Dugaan sementara mengarah pada pangsit isi tahu yang disebut memiliki rasa masam. Saat kejadian, SPPG yang menyiapkan makanan masih dalam proses memenuhi Sertifikat Laik Higiene Sanitasi atau SLHS.
Kasus tersebut memperkuat pertanyaan mengenai alasan dapur dapat mulai beroperasi sebelum seluruh persyaratan higiene dan sanitasi diselesaikan.
Baru 32 Persen SPPG Memiliki SLHS
BGN sebelumnya mengakui bahwa pada Januari 2026 baru sekitar 32 persen SPPG yang mengantongi SLHS.
Sertifikat tersebut menunjukkan bahwa tempat pengolahan pangan telah memenuhi persyaratan tertentu terkait bangunan, peralatan, sanitasi, pengelolaan bahan, dan kesehatan penjamah makanan.
BGN memiliki prosedur mitigasi yang mencakup penyimpanan sampel makanan, pembersihan dapur, pengendalian hama, dan penanganan apabila terjadi keracunan. Namun, keberadaan prosedur tidak cukup apabila pelaksanaannya tidak diawasi secara konsisten.
Data resmi BGN juga menunjukkan 8.182 SPPG pernah dikenai penangguhan operasional sejak Januari 2025 hingga 29 Mei 2026. Sebanyak 2.213 SPPG masih berada dalam status suspend pada waktu data tersebut diumumkan.
Pembangunan Dapur Baru Dimoratorium
BGN memutuskan melakukan moratorium atau penghentian sementara pembangunan SPPG baru.
Kebijakan tersebut diambil agar lembaga dapat memperbaiki dapur yang sudah beroperasi sebelum kembali melakukan ekspansi. Pembenahan mencakup peningkatan standar SPPG, perbaikan prosedur, dan pelatihan sumber daya manusia.
Moratorium mendapat dukungan dari sejumlah anggota DPR karena ekspansi yang terlalu cepat dinilai dapat membuat pengawasan tertinggal.
Pada satu sisi, semakin banyak dapur dapat memperluas jangkauan program. Namun, pada sisi lain, pertumbuhan yang tidak diimbangi jumlah pengawas, tenaga gizi, petugas kesehatan lingkungan, dan penjamah makanan terlatih meningkatkan risiko kesalahan.
Mantan Kepala BGN Ditangkap dalam Kasus Korupsi
Kontroversi tata kelola BGN semakin besar setelah mantan Kepala BGN Dadan Hindayana dan dua mantan wakil kepala lembaga ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan pada Juni 2026.
Penyidik menduga terdapat manipulasi dalam proses verifikasi sejumlah yayasan mitra Program Makan Bergizi Gratis. Yayasan yang disebut tidak memenuhi syarat diduga tetap disetujui dan memperoleh insentif dalam jumlah besar.
Dadan Hindayana, Sony Sonjaya, dan Lodewyk Pusung diberhentikan dari posisi masing-masing sebelum penahanan diumumkan. Pemerintah menegaskan bahwa layanan MBG harus tetap berjalan dan tidak boleh terganggu oleh proses hukum tersebut.
Kasus ini masih berada dalam proses penyidikan. Karena itu, pihak-pihak yang ditetapkan sebagai tersangka tetap memiliki hak untuk membela diri dan belum dapat dianggap bersalah sebelum ada putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap.
Pengadaan Motor Listrik Ikut Disorot
Pengadaan motor listrik untuk operasional SPPG menjadi salah satu bagian yang mendapat sorotan dalam penyidikan tata kelola BGN.
Penyidik menyebut pengadaan 21.801 motor listrik mempunyai nilai sekitar Rp1,035 triliun. Proyek tersebut diduga mengandung penggelembungan harga dan masalah kelayakan vendor.
Sebelum menjadi tersangka, Dadan pernah menyebut harga pengadaan sekitar Rp42 juta per unit dan mengatakan kendaraan tersebut akan digunakan untuk mendukung operasional SPPG, terutama di wilayah sulit.
Perkara tersebut menimbulkan pertanyaan mengenai proses penentuan kebutuhan, spesifikasi, harga pembanding, kelayakan penyedia, distribusi kendaraan, dan pencatatan aset.
BGN perlu memastikan bahwa pengadaan pendukung program benar-benar mempunyai hubungan langsung dengan peningkatan kualitas gizi dan pelayanan kepada penerima manfaat.
BGN Mengungkap Tunggakan Rp1,6 Triliun
Selain persoalan anggaran dan pengadaan, BGN juga mengungkap adanya tunggakan pembayaran tahun anggaran 2025 sebesar sekitar Rp1,6 triliun.
Menurut Wakil Kepala BGN Agustina Arumsari, kewajiban tersebut berasal dari kegiatan yang telah selesai dilaksanakan tetapi belum sempat dibayarkan. Penyelesaiannya direncanakan melalui mekanisme tunggakan dalam DIPA 2026.
Tunggakan dalam jumlah besar berpotensi memengaruhi arus kas mitra, operasional dapur, pembayaran pemasok, dan kepercayaan penyedia terhadap pemerintah.
Di sisi lain, pembayaran tetap perlu diverifikasi secara ketat agar hanya diberikan untuk pekerjaan yang benar-benar telah dilaksanakan, sesuai kontrak, dan dapat dipertanggungjawabkan.
Insentif SPPG Akan Dievaluasi
BGN juga menilai skema insentif SPPG yang selama ini disamaratakan perlu diperbaiki.
Sebuah dapur yang hanya melayani sekitar 1.000 penerima dalam jarak dekat dapat menerima insentif yang sama dengan dapur yang mempunyai jangkauan lebih luas dan tantangan distribusi lebih berat.
BGN berencana membuat skema yang lebih proporsional berdasarkan jumlah penerima, jarak distribusi, medan, dan beban operasional.
Perubahan ini perlu dibuat secara terbuka agar tidak menimbulkan celah baru untuk manipulasi jumlah penerima atau pembengkakan biaya distribusi.
Lima Pejabat Baru Ditugaskan Membenahi BGN
Di tengah berbagai masalah tersebut, BGN memperkenalkan lima pejabat baru pada 21 Juli 2026.
Mereka adalah:
- Lili Khamiliyah sebagai Sekretaris Utama;
- Prima Yosephine Berliana Tumiur Hutapea sebagai Deputi Bidang Sistem dan Tata Kelola;
- Zainuri sebagai Deputi Bidang Penyediaan dan Penyaluran;
- Mariman Darto sebagai Deputi Bidang Promosi dan Kerja Sama;
- Ketut Sumedana sebagai Deputi Bidang Pemantauan dan Pengawasan.
Jajaran baru tersebut menghadapi pekerjaan besar, mulai dari validasi penerima, penyelesaian tunggakan, evaluasi insentif, penguatan pengawasan dapur, hingga pemulihan kepercayaan publik.
Pengunduran diri Nanik sehari setelah pengenalan pejabat baru membuat konsolidasi kelembagaan BGN menjadi semakin penting.
Program MBG Tetap Dilanjutkan
Meski menghadapi kontroversi, pemerintah belum menunjukkan rencana menghentikan Program Makan Bergizi Gratis secara keseluruhan.
Arah kebijakan terbaru justru mengarah pada pengurangan cakupan, penajaman sasaran, pemangkasan anggaran, moratorium dapur baru, serta peningkatan kualitas dan keamanan pangan.
Program ini tetap mempunyai tujuan penting, yakni membantu memenuhi kebutuhan gizi anak, ibu hamil, ibu menyusui, dan kelompok rentan.
Namun, manfaat tersebut hanya dapat tercapai apabila makanan aman dikonsumsi, kandungan gizinya sesuai kebutuhan, pengadaan transparan, data penerima akurat, dan anggaran digunakan secara efisien.
Penulis : Redaksiku
Editor : Redaksiku
Sumber Berita: Berbagai sumber
Halaman : 1 2 Selanjutnya
tes