Redaksiku.com – Dunia kreator konten saat ini telah bertransformasi dari sekadar hobi menjadi aktivitas ekonomi yang menjanjikan. Dengan beragam sumber pendapatan mulai dari monetisasi platform seperti YouTube dan TikTok, endorsement, hingga affiliate marketing, profesi ini semakin lekat dengan dunia bisnis. Pemerintah pun merespons dinamika ini melalui pembaruan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 2025 yang resmi diatur dalam Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 7 Tahun 2025 untuk mengakomodasi ekosistem ekonomi digital.
Namun, di tengah perkembangan tersebut, muncul pertanyaan mengenai kewajiban legalitas bagi para pelaku kreatif. Tidak semua kreator konten diwajibkan memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB). Kewajiban ini sangat bergantung pada skala aktivitas ekonomi, sumber pendapatan, dan apakah kegiatan tersebut telah bertransformasi menjadi usaha profesional yang terstruktur.
Kriteria Content Creator yang Memerlukan NIB
Kementerian Ekonomi Kreatif/Badan Ekonomi Kreatif pada 22 Juni 2026 menegaskan bahwa kewajiban memiliki NIB tidak berlaku secara merata bagi seluruh kreator digital. Bagi mereka yang penghasilannya masih berada di bawah Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP), kepemilikan NIB tidak menjadi syarat wajib. Fokus utama kebijakan ini adalah memberikan kepastian hukum bagi kreator yang sudah menjalankan usahanya secara profesional.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Sebagai gambaran, Anda perlu mulai mempertimbangkan aspek legalitas jika aktivitas kreatif Anda telah melibatkan elemen berikut:
- Rutin menerima tawaran endorsement berbayar atau sponsorship dari berbagai brand.
- Memperoleh pendapatan tetap dari monetisasi platform digital.
- Menjalankan model bisnis affiliate marketing secara komersial dan berkelanjutan.
- Menjual jasa pembuatan konten, baik untuk klien individu maupun perusahaan.
- Menawarkan kelas edukasi, konsultasi, atau produk digital berbayar.
- Menjual produk fisik atau merchandise melalui kanal digital.
- Memiliki kontrak rutin dengan agensi atau membangun tim khusus untuk operasional bisnis konten.
Penting untuk dipahami bahwa jumlah pengikut atau followers bukan menjadi tolok ukur utama, melainkan aktivitas transaksi dan profesionalisme bisnis yang dijalankan, di mana kreator dengan 20.000 pengikut aktif bisa memiliki kebutuhan legalitas lebih tinggi dibandingkan akun dengan ratusan ribu pengikut yang belum dimonetisasi.
Landasan Aturan Perizinan Berusaha
Sistem perizinan saat ini berlandaskan pada Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. Regulasi ini menggantikan aturan sebelumnya sejak 5 Juni 2025 dan menerapkan sistem perizinan yang disesuaikan dengan tingkat risiko dari masing-masing kegiatan usaha melalui platform Online Single Submission (OSS).
Selain PP tersebut, terdapat dua regulasi kunci yang relevan bagi para kreator:
- Peraturan BPS Nomor 7 Tahun 2025 yang menjadi dasar klasifikasi kegiatan ekonomi digital terbaru.
- Permendag Nomor 19 Tahun 2026 yang mengatur penyelenggaraan usaha perdagangan melalui sistem elektronik (PMSE).
Implementasi KBLI 2025 secara nasional sendiri telah dijadwalkan paling lambat 18 Juni 2026, memastikan bahwa aktivitas kreator konten kini memiliki klasifikasi yang lebih spesifik dan relevan dengan model bisnis modern.
Fleksibilitas Bentuk Usaha bagi Kreator
Sering muncul kesalahpahaman bahwa memiliki NIB berarti seorang kreator harus langsung mendirikan Perseroan Terbatas (PT). Faktanya, NIB dapat dimiliki oleh pelaku usaha orang perseorangan. Anda tidak diwajibkan langsung membentuk badan hukum kecuali jika skala bisnis Anda sudah menuntut pemisahan aset pribadi dan perusahaan, atau jika Anda mulai membutuhkan struktur organisasi yang lebih kompleks.
Petakanlah sumber pendapatan Anda secara detail sebelum memilih KBLI, karena satu kreator bisa memiliki lebih dari satu jenis kegiatan usaha, seperti jasa produksi konten sekaligus perdagangan merchandise, yang memerlukan klasifikasi berbeda.
Manfaat dan Risiko Legalitas
Memiliki NIB memberikan identitas resmi yang meningkatkan kredibilitas di mata mitra bisnis, brand, maupun lembaga keuangan. Dengan legalitas yang jelas, kreator lebih mudah mengakses program pengembangan UMKM, fasilitas pembiayaan seperti KUR, serta mempermudah proses verifikasi vendor saat menjalin kerja sama dengan perusahaan berskala besar.
Sebaliknya, bagi kreator yang sudah menjalankan usaha profesional namun mengabaikan perizinan, risiko yang mungkin timbul meliputi hambatan dalam proses due diligence mitra bisnis, kesulitan mengakses pembiayaan, hingga kendala administratif saat mengikuti program-program resmi pemerintah.
Bagi Anda yang sudah memiliki NIB berdasarkan KBLI sebelumnya, tidak perlu khawatir karena sistem OSS melakukan penyesuaian secara otomatis jika tidak ada perubahan substansi kegiatan usaha. Pendaftaran ulang atau pencabutan izin hanya diperlukan jika terdapat perubahan signifikan pada ruang lingkup usaha, struktur kegiatan, atau tujuan badan usaha Anda.
Pertanyaan Umum
Apakah semua kreator konten wajib mendaftar NIB?
Tidak. Kewajiban NIB hanya berlaku bagi kreator yang sudah menjalankan aktivitas kreatif sebagai usaha profesional dengan pendapatan rutin, bukan bagi mereka yang sekadar membuat konten sebagai hobi tanpa penghasilan atau berpenghasilan di bawah PTKP.
Apakah NIB harus dibuat sebagai PT?
Tidak harus. Kreator konten dapat mendaftarkan diri sebagai pelaku usaha orang perseorangan melalui sistem OSS. Pembentukan PT atau badan usaha lain biasanya baru dipertimbangkan saat bisnis sudah berkembang, membutuhkan karyawan, atau memerlukan pemisahan aset yang lebih ketat.
Bagaimana cara menentukan KBLI yang tepat?
KBLI harus dipilih berdasarkan aktivitas bisnis nyata Anda. Jika Anda memiliki berbagai sumber pendapatan seperti endorsement dan penjualan produk, Anda mungkin perlu mencantumkan beberapa kode KBLI yang sesuai dengan masing-masing kegiatan tersebut agar perizinan Anda akurat.
Ringkasan
Tidak semua content creator wajib memiliki NIB, karena kepemilikannya hanya diwajibkan bagi kreator yang sudah menjalankan aktivitas secara profesional dengan pendapatan di atas PTKP, seperti rutin menerima endorsement, monetisasi, affiliate marketing, atau menjual produk dan jasa.
Kreator dapat mendaftarkan NIB sebagai usaha orang perseorangan melalui sistem OSS berdasarkan aturan KBLI 2025 tanpa harus langsung mendirikan badan hukum PT, guna meningkatkan kredibilitas dan kemudahan akses pembiayaan.
