Redaksiku.com – Isu pemadaman bergilir kembali menjadi perhatian publik setelah PT PLN Persero menyatakan sistem kelistrikan di Pulau Jawa sudah tidak lagi mengalami pemadaman bergilir sejak 21 Juni 2026.
Meski demikian, keluhan masyarakat di sejumlah daerah masih muncul, terutama terkait kepastian jadwal, durasi pemadaman, dan dampaknya terhadap aktivitas harian.
Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo menyampaikan bahwa sistem kelistrikan Jawa sudah tidak mengalami pemadaman bergilir sejak 21 Juni 2026. Pernyataan itu disampaikan dalam rapat dengar pendapat dengan DPR pada Kamis, 2 Juli 2026. PLN menyebut pemulihan tersebut terjadi berkat dukungan Kementerian ESDM, Ditjen Ketenagalistrikan, dan Ditjen Minerba.
PLN Klaim Pemadaman Bergilir di Jawa Sudah Berakhir
PLN menyatakan kondisi sistem kelistrikan di Jawa telah membaik setelah pasokan energi primer untuk pembangkit mulai kembali stabil. Darmawan menjelaskan, gangguan sebelumnya berkaitan dengan perubahan pasokan batu bara, terutama batu bara berkalori menengah hingga tinggi yang dibutuhkan pembangkit listrik tenaga uap.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
SINDOnews melaporkan, pasokan batu bara dengan kalori menengah sampai tinggi disebut sudah mulai kembali normal. Pada Juli 2026, terdapat tambahan 1,8 juta ton batu bara siap pasok ke pembangkit, serta tambahan sekitar 3 juta ton untuk kebutuhan hingga Desember 2026.
Dengan tambahan pasokan tersebut, PLN menilai sistem kelistrikan Jawa menjadi lebih andal. Bahkan, hingga akhir tahun diperkirakan terdapat tambahan kapasitas pasok daya sekitar 5 gigawatt.
Sorotan DPR: Tidak Semua Daerah Sudah Pulih
Meski PLN menyatakan kondisi di Jawa sudah membaik, sejumlah anggota DPR menyoroti bahwa pemadaman bergilir masih dirasakan masyarakat di beberapa wilayah lain. Kritik terutama mengarah pada daerah di luar Jawa, termasuk Sumatera dan Kalimantan.
IDNFinancials melaporkan, Komisi XII DPR menilai pemadaman bergilir masih terjadi di sejumlah wilayah. Dalam rapat tersebut, anggota DPR mempertanyakan klaim pemulihan PLN karena sebagian masyarakat masih mengalami listrik padam secara bergiliran.
Salah satu sorotan kuat datang dari daerah penghasil sumber daya energi. DPR menilai wilayah yang menjadi pemasok energi primer seharusnya tidak justru ikut mengalami gangguan pasokan listrik. Kritik ini membuat isu pemadaman bergilir tidak hanya menjadi persoalan teknis, tetapi juga menyangkut pemerataan keandalan layanan listrik nasional.
Kalimantan Barat Masih Mengeluhkan Pemadaman
Kalimantan Barat menjadi salah satu daerah yang belakangan ikut menjadi sorotan. PLN mengakui adanya tantangan operasional di luar sistem Jawa-Madura-Bali. Darmawan menyebut gangguan di sistem kelistrikan Kalimantan Barat dipengaruhi kendala teknis dari Independent Power Producer atau IPP serta gangguan pasokan listrik dari Sarawak.
Sebagai langkah mitigasi, PLN menyatakan akan memobilisasi aset pembangkit internal untuk menutup kekurangan dari pembangkit mitra yang mengalami gangguan teknis. Meski begitu, PLN juga mengakui masih ada defisit yang diupayakan berkurang secara bertahap setiap minggu.
Kondisi ini membuat warga meminta informasi yang lebih jelas. Di Pontianak, warga bahkan mendatangi kantor PLN ULP Siantan karena menilai pemadaman tidak sesuai jadwal yang beredar. Warga mengeluhkan listrik padam hingga sekitar delapan jam tanpa kepastian kapan kembali menyala.
Jadwal Pemadaman Jadi Keluhan Utama
Salah satu masalah terbesar dalam pemadaman bergilir bukan hanya listrik yang padam, tetapi ketidakpastian informasi. Warga membutuhkan jadwal yang jelas agar dapat menyesuaikan aktivitas rumah tangga, pekerjaan, usaha kecil, hingga kebutuhan pendidikan anak.
Dalam kasus di Pontianak, warga mempertanyakan perbedaan antara jadwal pemadaman yang beredar dengan kondisi nyata di lapangan. Mereka menilai PLN seharusnya segera memberi pembaruan jika terjadi gangguan di luar rencana.
Ketidakpastian jadwal dapat memperbesar dampak sosial dan ekonomi. Usaha kecil yang bergantung pada listrik, seperti warung, bengkel, laundry, percetakan, hingga usaha makanan beku, bisa mengalami kerugian ketika pemadaman berlangsung lebih lama dari perkiraan.
Risiko Kerusakan Elektronik Juga Dikhawatirkan
Selain mengganggu aktivitas, pemadaman bergilir yang terjadi berulang juga menimbulkan kekhawatiran terhadap peralatan elektronik. Warga Pontianak menyampaikan kekhawatiran terhadap listrik yang berulang kali padam dan menyala, karena tegangan yang tidak stabil dapat berisiko merusak peralatan elektronik hingga memicu korsleting.
Kekhawatiran ini wajar karena banyak rumah tangga dan pelaku usaha menggunakan perangkat seperti kulkas, AC, komputer, pompa air, mesin kasir, hingga perangkat produksi kecil. Jika listrik padam dan menyala secara tiba-tiba, risiko gangguan pada perangkat dapat meningkat.
Karena itu, masyarakat berharap PLN tidak hanya memperbaiki pasokan listrik, tetapi juga memperbaiki sistem komunikasi kepada pelanggan. Informasi yang cepat dan akurat dapat membantu warga mengantisipasi risiko saat pemadaman berlangsung.
Dampak Pemadaman Bergilir bagi Ekonomi Lokal
Pemadaman bergilir dapat berdampak langsung pada ekonomi lokal. Pelaku UMKM menjadi kelompok yang paling cepat merasakan dampaknya karena banyak usaha kecil tidak memiliki genset atau sumber listrik cadangan.
Warung makan bisa kehilangan stok bahan makanan jika pendingin tidak menyala dalam waktu lama. Usaha percetakan dan fotokopi tidak bisa melayani pelanggan. Bengkel, konter, toko ritel, hingga layanan digital juga dapat terganggu karena bergantung pada listrik dan jaringan internet.
Dampak lain terlihat pada aktivitas pendidikan dan pekerjaan dari rumah. Ketika listrik padam pada malam hari, anak-anak kesulitan belajar. Ketika pemadaman terjadi pada jam kerja, produktivitas warga yang bekerja secara daring juga terganggu.
Penyebab Pemadaman Perlu Dijelaskan Terbuka
Dalam kondisi krisis layanan publik, transparansi menjadi kunci. Masyarakat tidak hanya membutuhkan pemberitahuan bahwa akan terjadi pemadaman, tetapi juga penjelasan mengenai penyebab, durasi, dan langkah perbaikan.
Jika pemadaman disebabkan gangguan pembangkit, defisit daya, gangguan transmisi, atau pemeliharaan jaringan, informasi tersebut sebaiknya disampaikan secara terbuka. Dengan begitu, masyarakat dapat memahami apakah pemadaman bersifat terencana atau akibat gangguan mendadak.
DPRD Singkawang juga meminta PLN menyampaikan informasi secara terbuka terkait pemadaman listrik. Permintaan itu muncul karena masyarakat membutuhkan kejelasan atas gangguan yang terjadi dan dampaknya terhadap aktivitas warga.
PLN Perlu Perkuat Keandalan di Luar Jawa
Klaim pulihnya sistem Jawa memang menjadi kabar positif. Namun, isu pemadaman bergilir di daerah lain menunjukkan bahwa keandalan kelistrikan nasional masih perlu diperkuat secara merata.
Indonesia memiliki kondisi geografis yang kompleks. Sistem kelistrikan di Jawa tidak sama dengan Kalimantan, Sumatera, Sulawesi, Maluku, atau Papua. Setiap wilayah memiliki tantangan berbeda, mulai dari pasokan energi primer, ketersediaan pembangkit, jaringan transmisi, hingga ketergantungan pada pasokan listrik lintas wilayah.
Karena itu, penyelesaian pemadaman bergilir perlu dilakukan dengan pendekatan wilayah. Tidak cukup hanya memastikan sistem besar seperti Jawa pulih, tetapi juga memastikan daerah lain memiliki cadangan daya yang memadai dan sistem komunikasi pelanggan yang lebih responsif.
Masyarakat Diminta Pantau Kanal Resmi
Di tengah isu pemadaman bergilir, masyarakat sebaiknya memantau informasi melalui kanal resmi PLN, termasuk aplikasi PLN Mobile, media sosial resmi PLN setempat, atau pengumuman dari unit layanan pelanggan di wilayah masing-masing.
Pemantauan kanal resmi penting untuk menghindari informasi palsu atau jadwal yang tidak terverifikasi. Namun, PLN juga perlu memastikan kanal tersebut diperbarui secara real time, terutama ketika pemadaman berlangsung lebih lama dari rencana.
Jika jadwal berubah, pemberitahuan harus segera disampaikan agar pelanggan dapat menyesuaikan aktivitasnya. Komunikasi yang buruk dapat membuat kepercayaan publik menurun, meskipun gangguan teknis sebenarnya sedang ditangani.
Pemadaman Bergilir Jadi Ujian Layanan Publik
Pemadaman bergilir bukan sekadar persoalan listrik padam. Isu ini menjadi ujian bagi kualitas layanan publik, kesiapan infrastruktur energi, dan kemampuan komunikasi perusahaan listrik kepada pelanggan.
PLN memang telah menyatakan sistem Jawa tidak lagi mengalami pemadaman bergilir sejak 21 Juni 2026. Namun, keluhan di sejumlah daerah menunjukkan bahwa pekerjaan rumah masih ada, terutama terkait pemerataan keandalan listrik dan transparansi jadwal pemadaman.
Ke depan, publik menunggu langkah nyata PLN dalam menjaga pasokan listrik, memperkuat pembangkit, memperbaiki jaringan, dan memastikan informasi pemadaman disampaikan secara jelas. Tanpa komunikasi yang baik, gangguan teknis dapat berubah menjadi krisis kepercayaan.
FAQ Pemadaman Bergilir
Apa itu pemadaman bergilir?
Pemadaman bergilir adalah penghentian sementara aliran listrik secara bergantian di sejumlah wilayah untuk menyeimbangkan pasokan dan beban listrik.
Apakah pemadaman bergilir di Jawa sudah berakhir?
PLN mengklaim sistem kelistrikan Jawa sudah tidak mengalami pemadaman bergilir sejak 21 Juni 2026.
Mengapa pemadaman bergilir masih terjadi di beberapa daerah?
Penyebabnya dapat berbeda di setiap wilayah, mulai dari gangguan pembangkit, defisit pasokan daya, kendala teknis, hingga gangguan jaringan atau pasokan energi primer.
Mengapa jadwal pemadaman sering dikeluhkan warga?
Warga mengeluhkan jadwal karena pemadaman kadang berlangsung lebih lama atau tidak sesuai informasi yang beredar, sehingga mengganggu aktivitas harian dan usaha kecil.
Apa yang harus dilakukan saat terjadi pemadaman bergilir?
Masyarakat dapat memantau kanal resmi PLN, mencabut perangkat elektronik sensitif, menyiapkan penerangan cadangan, dan melaporkan gangguan melalui layanan resmi PLN.
Follow Sosial Media Redaksiku : Facebook, Instagram, Tiktok, X, Youtube, Pinterest
Penulis : Redaksiku
Editor : Redaksiku
Sumber Berita: Berbagai sumber
