Pemerintah melalui Kementerian PANRB (Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi) menegaskan bahwa Instruksi Presiden No. 1/2025 mengenai Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025 tidak akan menghambat jalannya program strategis reformasi birokrasi.
Berbagai inisiatif seperti asistensi reformasi birokrasi, pembangunan zona integritas, dan penguatan akuntabilitas kinerja dipastikan tetap berjalan dengan optimal melalui pendekatan yang lebih efektif dan inovatif.
Menteri PANRB, Rini Widyantini, menyatakan bahwa dalam upaya menjalankan strategi efisiensi, kementerian mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi dalam sistem kerja.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Selain itu juga menghemat penggunaan sarana dan prasarana kantor, serta memperkuat kolaborasi antar-unit kerja dengan konsep share outcome, share output, dan share activities.
Reformasi Birokrasi
Ia menekankan bahwa program prioritas kementerian tetap diarahkan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dan efektivitas reformasi birokrasi.
Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan Kementerian PANRB, Erwan Agus Purwanto, mengungkapkan bahwa efisiensi anggaran bukan merupakan hambatan, melainkan peluang untuk bekerja lebih cerdas dan inovatif.
Sejalan dengan arahan Presiden, belanja kementerian/lembaga perlu lebih dipertajam agar anggaran negara dapat digunakan secara optimal dan tepat sasaran sehingga berdampak nyata bagi masyarakat.
Reformasi Birokrasi dalam Efisiensi Anggaran
Dengan pendekatan yang tepat, reformasi birokrasi, pembangunan zona integritas, dan penguatan akuntabilitas diharapkan tetap berjalan dengan hasil yang maksimal.
Upaya ini bertujuan untuk mewujudkan birokrasi yang lebih transparan, efisien, dan berorientasi pada hasil.
Dalam sebuah pertemuan koordinasi pola kerja unit Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan yang diadakan secara daring.
Erwan menegaskan pentingnya penerapan strategi kerja yang berorientasi pada pencapaian output utama, sesuai dengan pemetaan kinerja dalam log frame kinerja kementerian.
Salah satu program utama yang tetap dijalankan meskipun ada efisiensi anggaran adalah asistensi reformasi birokrasi di kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah.
Kegiatan ini tetap berlangsung dengan mengadopsi metode yang lebih modern, seperti pendampingan daring dan penggunaan platform digital untuk evaluasi serta pemantauan.
Langkah ini dinilai mampu menjaga efektivitas program tanpa mengorbankan kualitas hasil yang dicapai.
Halaman : 1 2 Selanjutnya
