Penegakan hukum tetap harus menghormati agenda resmi politik dan kegiatan formal pejabat publik.
Pendekatan humanis dalam OTT akan membuat masyarakat menerima prosedur tanpa mengurangi efektivitas penindakan.
Jika KPK memperhatikan saran ini, OTT akan menjadi simbol profesionalisme dan akuntabilitas lembaga.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
OTT bukan sekadar menangkap pelaku korupsi, tetapi juga membangun kepercayaan publik terhadap hukum.
Kesimpulan
OTT menjadi isu penting yang mendapat perhatian Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni.
Kejelasan terminologi OTT sangat dibutuhkan agar publik memahami prosedur penindakan KPK.
Sahroni mencontohkan kasus Bupati Kolaka Timur dan menyarankan penyesuaian nomenklatur OTT untuk multi-lokasi.
Transparansi OTT menjaga kredibilitas KPK serta meningkatkan akuntabilitas dan kepercayaan publik.
Dengan istilah yang jelas, OTT tetap tegas, adil, humanis, dan diterima masyarakat sebagai mekanisme hukum profesional.***
Follow Sosial Media Redaksiku : Facebook, Instagram, Tiktok, X, Youtube, Pinterest
Halaman : 1 2
