Redaksiku.com – Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa resmi mengesahkan sebuah resolusi yang mendesak Iran untuk segera menghentikan seluruh aksi militer terhadap negara-negara di kawasan Teluk.
Keputusan tersebut diambil dalam sidang Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa pada 11 Maret 2026.
Meski resolusi tersebut berhasil disahkan dengan dukungan mayoritas anggota, keputusan itu langsung memicu perdebatan di tingkat internasional. Dua anggota tetap Dewan Keamanan, yaitu Rusia dan China, memilih untuk tidak memberikan suara dukungan penuh dengan mengambil posisi abstain.
Kedua negara tersebut menilai isi resolusi tidak menggambarkan keseluruhan konteks konflik yang terjadi di kawasan Timur Tengah.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Resolusi Disetujui Mayoritas Anggota DK PBB
Dalam pemungutan suara yang berlangsung di markas besar PBB di New York, sebanyak 13 negara anggota Dewan Keamanan menyatakan dukungan terhadap resolusi tersebut.
Dokumen tersebut berisi desakan kepada Iran agar segera menghentikan berbagai operasi militer yang dinilai mengancam stabilitas keamanan kawasan Teluk.
Resolusi juga menyebut sejumlah negara yang terdampak oleh eskalasi konflik, antara lain:
-
Bahrain
-
Kuwait
-
Oman
-
Qatar
-
Arab Saudi
-
Uni Emirat Arab
-
Yordania
Melalui resolusi tersebut, Dewan Keamanan juga menekankan pentingnya menjaga stabilitas geopolitik di kawasan Teluk yang dikenal sebagai salah satu jalur perdagangan energi paling vital di dunia.
Kekhawatiran atas Gangguan di Selat Hormuz
Salah satu poin utama dalam resolusi tersebut adalah kecaman terhadap tindakan Iran yang dinilai berpotensi mengganggu jalur pelayaran internasional di Selat Hormuz.
Selat Hormuz merupakan jalur laut strategis yang menghubungkan Teluk Persia dengan Laut Arab dan menjadi salah satu rute utama distribusi minyak dunia.
Dalam dokumen resolusi, Dewan Keamanan mengecam segala bentuk ancaman yang dapat menghambat navigasi internasional di wilayah tersebut.
Isi dokumen tersebut menyatakan bahwa setiap upaya untuk menutup, menghalangi, atau mengganggu jalur pelayaran di Selat Hormuz dapat berdampak besar terhadap stabilitas ekonomi global.
Karena itu, DK PBB menilai tindakan Iran di kawasan tersebut sebagai ancaman serius bagi keamanan energi dunia.
Rusia dan China Protes Isi Resolusi
Meski sebagian besar anggota Dewan Keamanan memberikan dukungan, Rusia dan China memutuskan untuk tidak menyetujui resolusi tersebut.
Kedua negara menilai dokumen tersebut tidak sepenuhnya mencerminkan kronologi konflik yang terjadi di kawasan.
Menurut pandangan mereka, resolusi tersebut tidak menyebutkan secara jelas adanya serangan awal yang dilakukan oleh Amerika Serikat dan Israel terhadap wilayah Iran.
Serangan tersebut dilaporkan terjadi pada 28 Februari 2026 dan disebut menjadi pemicu meningkatnya ketegangan militer di kawasan Timur Tengah.
Bagi Rusia dan China, pengabaian fakta tersebut membuat resolusi terlihat tidak seimbang dan cenderung menyudutkan Iran tanpa mempertimbangkan latar belakang konflik secara menyeluruh.
Serangan Awal yang Menjadi Sorotan
Salah satu alasan utama kritik terhadap resolusi DK PBB adalah tidak adanya penyebutan mengenai operasi militer yang dilaporkan menargetkan Iran pada akhir Februari 2026.
Serangan tersebut disebut menewaskan pemimpin tertinggi Iran, Ali Khamenei, bersama sejumlah pejabat penting pemerintahan.
Kematian tokoh yang selama ini memegang posisi strategis dalam struktur politik Iran tersebut memicu eskalasi ketegangan yang signifikan di kawasan.
Banyak pihak menilai peristiwa tersebut menjadi titik awal dari rangkaian aksi militer yang kemudian terjadi di wilayah Teluk.
Namun, fakta tersebut tidak tercantum secara eksplisit dalam resolusi yang disahkan oleh Dewan Keamanan.
Iran Kritik Keras Keputusan DK PBB
Perwakilan Iran di PBB, Amir Saeid Iravani, menyampaikan kritik keras terhadap keputusan Dewan Keamanan.
Menurut Iravani, resolusi tersebut tidak mencerminkan keadilan karena hanya menyoroti tindakan Iran tanpa menyinggung serangan yang lebih dahulu dilakukan terhadap negaranya.
Ia menyatakan bahwa Iran justru berada dalam posisi defensif setelah menjadi korban agresi militer.
Serangan terhadap kami dimulai dengan pembunuhan pemimpin tertinggi serta pejabat penting negara kami, ujarnya dalam pernyataan resmi di sidang PBB.
Iran Paparkan Dampak Serangan Militer
Dalam kesempatan tersebut, Iravani juga menyampaikan data yang diklaim sebagai dampak dari operasi militer yang dilakukan oleh Amerika Serikat dan Israel sejak akhir Februari 2026.
Menurut data yang disampaikan Iran:
-
1.348 warga sipil dilaporkan tewas
-
sekitar 17.000 orang mengalami luka-luka
-
hampir 19.000 lokasi sipil mengalami kerusakan
Pemerintah Iran menilai serangan tersebut telah menimbulkan dampak kemanusiaan yang serius.
Karena itu, mereka menganggap langkah militer yang dilakukan di kawasan Teluk sebagai bentuk respons defensif terhadap agresi yang dialami.
Penulis : Redaksiku
Editor : Redaksiku
Sumber Berita: Berbagai sumber
Halaman : 1 2 Selanjutnya
