Redaksiku.com – Di Jombang, Jawa Timur, suasana kantor Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) mendadak ramai gara-gara aksi protes kreatif yang dilakukan seorang warga jombang bernama Fatah Rochim.
Alih-alih sekadar mengeluh soal kenaikan pajak yang fantastis, Fatah datang langsung untuk membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) menggunakan satu galon penuh uang koin.
Aksi ini sontak jadi perhatian, apalagi kenaikan pajak yang ia alami tidak main-mainnaik 400 persen dari biasanya.
Dari Rp 400 Ribu Jadi Rp 1,3 Juta
Fatah mengungkapkan, awalnya ia selalu membayar PBB rumah dan tanahnya sekitar Rp 400.000 per tahun. Namun, tahun ini ia kaget bukan main saat mengetahui tagihannya melonjak menjadi Rp 1.300.000.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Bagi Fatah, angka ini jelas memberatkan, apalagi kenaikannya berlangsung mendadak tanpa pemberitahuan yang jelas sebelumnya. Kaget banget, soalnya enggak ada sosialisasi yang detail, tahu-tahu naik segini banyak, ujarnya kepada warga yang melihat aksinya.
Tabungan Anak Jadi ‘Senjata’ Protes
Yang membuat momen ini semakin viral adalah fakta bahwa uang koin yang dibawa Fatah berasal dari tabungan anaknya yang dikumpulkan selama bertahun-tahun. Koin-koin tersebut dimasukkan ke dalam galon air mineral hingga penuh, lalu dibawa ke kantor Bapenda.
Bukan cuma itu, sesampainya di kantor, Fatah langsung menumpahkan koin-koin tersebut ke lantai, membuat suasana jadi heboh dan pegawai Bapenda kewalahan memungutnya satu per satu.
Kantor Bapenda Jadi Ramai
Pemandangan ratusan bahkan ribuan koin berserakan di lantai membuat kantor Bapenda mendadak seperti arena lomba memungut uang. Pegawai terpaksa menghitung manual koin tersebut, sementara warga lain yang sedang antre ikut menonton.
Banyak yang merekam kejadian ini lalu mengunggahnya ke media sosial. Hasilnya? Video aksi Fatah langsung viral di berbagai platform dan menuai beragam komentar dari warganet.
Respons Kepala Bapenda Jombang
Menanggapi viralnya aksi ini, Kepala Bapenda Jombang, Hartono, membenarkan adanya kenaikan pajak di wilayah tersebut. Ia menjelaskan bahwa kenaikan tarif PBB didasarkan pada hasil analisa Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) yang dilakukan oleh pihak ketiga.
Namun, Hartono juga mengakui ada sejumlah kejanggalan dalam proses penilaian ini. Memang ada yang pajaknya naik tidak wajar, bahkan sampai seribu persen. Itu jelas perlu koreksi, ungkapnya.
Analisa NJOP Jadi Sorotan
Menurut Hartono, analisa NJOP seharusnya mempertimbangkan banyak faktor seperti lokasi, luas tanah, dan kondisi bangunan. Namun, laporan dari masyarakat menunjukkan adanya ketidaksesuaian yang cukup signifikan.
Kasus seperti yang dialami Fatah pun membuat pihak Bapenda harus turun tangan melakukan evaluasi ulang agar warga tidak terbebani secara berlebihan.
Bapenda Siapkan Layanan Perbaikan Data
Sebagai tindak lanjut, Bapenda Jombang membuka layanan perbaikan data NJOP. Langkah ini diharapkan bisa membantu warga yang merasa pajak mereka melonjak tidak sesuai kenyataan di lapangan.
Hartono menegaskan, warga dipersilakan datang membawa dokumen terkait agar pihak Bapenda bisa melakukan verifikasi dan penyesuaian tarif pajak sesuai data sebenarnya.
Reaksi Warganet
Di media sosial, aksi Fatah menuai dukungan dan simpati dari banyak netizen.
-
Ada yang menilai aksi ini adalah bentuk protes damai tapi cukup ‘ngena’.
-
Ada juga yang menganggap cara ini bisa jadi pelajaran untuk pemerintah daerah agar lebih transparan dalam menentukan besaran pajak.
Bahkan, beberapa netizen bercanda bahwa menghitung koin segalon lebih melelahkan daripada mengurus administrasi pajak itu sendiri.
Kenaikan Pajak yang Memberatkan
Fenomena kenaikan pajak hingga ratusan persen memang bukan hal baru di sejumlah daerah. Penyebabnya bisa beragam, mulai dari penyesuaian NJOP, perubahan regulasi, hingga kesalahan data.
Namun, bagi warga, lonjakan mendadak seperti ini bisa berdampak besar pada keuangan rumah tangga, apalagi di tengah kondisi ekonomi yang belum sepenuhnya pulih.
Pentingnya Sosialisasi yang Jelas
Kasus ini sekaligus menjadi pengingat bahwa pemerintah daerah perlu mensosialisasikan kebijakan pajak dengan lebih efektif. Dengan begitu, warga tidak akan merasa terkejut dan punya waktu untuk menyesuaikan anggaran.
Selain itu, mekanisme keberatan atau pengajuan banding pajak juga harus dipermudah agar warga punya saluran resmi untuk menyampaikan keluhan.
Harapan dari Aksi Fatah
Meski terlihat lucu di media sosial, aksi Fatah sebenarnya punya pesan serius: warga butuh kebijakan pajak yang adil dan transparan. Koin segalon yang ia bawa bukan sekadar alat bayar, tapi juga simbol protes atas sistem yang dirasa tidak berpihak pada rakyat kecil.
Ia berharap pemerintah mau mendengar suara warganya dan segera melakukan perbaikan.
Penulis : Redaksiku
Editor : Redaksiku
Sumber Berita: Berbagai Sumber
