Viral Potongan Ojol: Driver Hanya Kantongi Rp 5 Ribu, DPR Desak Pemerintah Turun Tangan

Redaksiku.com – Isu potongan aplikator ojek online (ojol) lagi panas-panasnya dibahas. Belakangan, viral cerita tentang driver ojol yang hanya bisa bawa pulang Rp 5 ribu sekali jalan gara-gara potongan sistem aplikasi yang dinilai kebangetan.

Kondisi ini bikin banyak pengemudi merasa penghasilannya makin nggak manusiawi, padahal mereka sudah kerja banting tulang seharian di jalan.

Sorotan terbaru datang dari anggota Komisi V DPR RI, Adian Napitupulu. Dalam rapat dengar pendapat dengan perwakilan driver ojol di Gedung DPR RI, Jakarta, Adian mendesak pemerintah dan perusahaan aplikator untuk segera hapus biaya layanan dan jasa aplikasi yang selama ini jadi beban tambahan.

Potongan 20 Persen Sebenarnya Batas Resmi

Adian menjelaskan, aturan resmi sebenarnya sudah jelas. Dalam Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KP 1001 Tahun 2022 disebutkan bahwa potongan resmi dari pendapatan ojol maksimal hanya 20 persen. Itu pun sudah dianggap cukup besar oleh sebagian driver, tapi setidaknya ada dasar hukum yang jelas.

Masalahnya, di lapangan praktiknya lain. Ada biaya tambahan yang nggak masuk aturan, yaitu biaya layanan dan jasa aplikasi. Nilainya nggak main-main, bisa bikin potongan total membengkak jadi 30 sampai 50 persen. Dengan hitungan kasar, kalau driver narik Rp 20 ribu, mereka bisa cuma bawa pulang Rp 5 ribu.

Kalau bicara potongan legal, itu 20 persen. Tapi sekarang ada biaya lain yang tidak diatur hukum dan dikenakan ke pengemudi sekaligus konsumen. Ini jelas nggak adil, tegas Adian.

Potensi Cuan Aplikator: Rp 92 Miliar Per Hari

Adian bahkan menyebut, dengan sistem potongan ganda seperti sekarang, aplikator bisa meraup cuan yang luar biasa. Dari estimasi perjalanan harian ojol di Indonesia yang mencapai 4,6 juta order, potensi pendapatan aplikator bisa menembus Rp 92 miliar setiap hari.

Nominal sebesar itu jelas bikin publik tercengang. Di satu sisi, driver ojol harus rela panas-panasan, kehujanan, dan macet di jalan demi setoran harian yang makin tipis. Di sisi lain, perusahaan aplikator malah makin kaya dengan potongan yang nggak ada dasar hukumnya.

Demo Nasional Driver Ojol

Protes para driver pun memuncak. Pada Selasa (20/5/2025), ribuan pengemudi ojol di berbagai kota besar turun ke jalan. Mereka melakukan demonstrasi nasional dengan tiga tuntutan utama:

1. Potongan aplikator dibatasi maksimal 10 persen.

2. Biaya layanan dan jasa aplikasi yang tidak sah dihapus total.

3. Pemerintah memberikan perlindungan hukum dan status kerja yang lebih jelas.

Unjuk rasa ini menunjukkan betapa seriusnya keresahan para driver. Mereka merasa sudah terlalu lama dibebani sistem yang merugikan, sementara suara mereka jarang benar-benar didengar.

Dukungan dari DPR

Melihat situasi ini, Adian Napitupulu memberikan dukungan penuh terhadap tuntutan para pengemudi. Ia meminta Kementerian Perhubungan bersama kementerian terkait segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap regulasi transportasi daring.

Negara tidak boleh kalah oleh logika korporasi. Negara harus hadir melindungi rakyat, pungkasnya.

Ucapan ini menegaskan bahwa pemerintah wajib berdiri di pihak masyarakat, bukan hanya jadi penonton ketika aplikator besar terus mengeruk keuntungan.

Beban Berat Driver Ojol

Bagi banyak driver ojol, kerja harian bukan cuma soal cari uang tambahan. Ini sumber nafkah utama untuk keluarga. Dari hasil ngojek, mereka harus bayar cicilan motor, kos, kebutuhan dapur, sampai sekolah anak.

Dengan sistem potongan yang besar, penghasilan mereka jadi sangat tipis. Banyak yang cerita, sekali narik perjalanan lumayan jauh, dari Rp 25 ribu tarif ke konsumen, yang masuk ke driver bisa cuma Rp 10 ribu. Kalau lagi sial, cuma Rp 5 ribu. Bayangin, dari uang segitu mereka masih harus isi bensin, bayar pulsa internet buat aplikasi, dan jaga motor tetap prima.

Ketidakjelasan Status Kerja

Selain masalah potongan, status kerja driver ojol juga jadi isu klasik. Sampai sekarang, driver tidak dianggap sebagai karyawan tetap aplikator. Mereka hanya disebut mitra, padahal tanggung jawab kerja sehari-harinya berat banget.

Status ini bikin mereka tidak punya hak seperti jaminan kesehatan, pesangon, atau perlindungan hukum yang jelas. Kalau terjadi kecelakaan kerja, beban ditanggung sendiri. Kalau akun kena suspend sepihak, driver bisa kehilangan mata pencaharian tanpa prosedur yang jelas.

Pandangan Publik

Isu ini cepat banget jadi bahan perbincangan di media sosial. Banyak netizen yang merasa kasihan dengan kondisi driver. Ada yang cerita pengalaman pribadi lihat ojol nunggu order berjam-jam di pinggir jalan hanya untuk dapat penghasilan yang kecil banget.

Ada juga yang menyoroti betapa timpangnya pembagian hasil antara aplikator dan pengemudi. Netizen ramai mendukung agar pemerintah segera bikin regulasi baru yang lebih berpihak pada driver.

Negara Harus Hadir

Desakan yang muncul, baik dari DPR maupun masyarakat, jelas punya tujuan sama: negara harus hadir. Pemerintah diminta tidak tinggal diam, karena ini menyangkut jutaan orang yang menggantungkan hidupnya di sektor ojol.

Regulasi yang jelas dan adil bukan cuma melindungi driver, tapi juga bisa bikin ekosistem transportasi daring lebih sehat. Konsumen tetap bisa menikmati layanan dengan harga wajar, driver dapat penghasilan layak, dan aplikator tetap bisa berjalan tanpa merugikan pihak lain.

Penulis : Redaksiku

Editor : Redaksiku

Sumber Berita: Berbagai Sumber

Halaman : 1 2 Selanjutnya