Redaksiku.com – Ratusan mahasiswa Indonesia dari berbagai universitas dan organisasi nirlaba menggelar aksi demonstrasi besar-besaran di Jalan MH Thamrin dan Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta, pada Rabu, 28 Oktober 2026, bertepatan dengan Hari Sumpah Pemuda, untuk memprotes kenaikan harga, pemangkasan subsidi, serta penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) oleh pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Massa demonstran memadati dua jalan utama tersibuk di ibu kota tersebut sambil membawa spanduk kritikan terhadap kebijakan pemerintah. Mereka mendesak agar karhutla yang masih melanda wilayah Sumatra dan Kalimantan ditetapkan sebagai bencana nasional.
Selain masalah lingkungan, para mahasiswa menuntut penghentian anggaran untuk program populis seperti Makan Bergizi Gratis (MBG). Program tersebut dinilai membuat belanja negara membengkak dan mengorbankan alokasi untuk mitigasi bencana serta pembangunan infrastruktur yang lebih mendesak.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Kebijakan Anggaran dan Subsidi
Anggaran program MBG pada tahun ini tercatat sebesar Rp229 triliun, mengalami penurunan dari alokasi sebelumnya yang mencapai Rp268 triliun. Sejumlah pejabat senior pengelola program tersebut menyatakan pada 21 Juli bahwa pemangkasan lebih lanjut masih berpeluang dilakukan.
Di sisi lain, alokasi anggaran untuk penanggulangan bencana sempat menjadi sorotan. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) saat itu, Suharyanto, menyampaikan pada Februari bahwa lembaganya hanya menerima anggaran Rp491 miliar untuk tahun 2026, yang berarti turun hampir 75 persen dibandingkan tahun sebelumnya.
Menanggapi berbagai kritik terkait bencana, Sekretaris Utama BNPB Rustian kemudian menjelaskan pada September bahwa anggaran rutin lembaga tersebut dinaikkan menjadi Rp1,08 triliun. Selain itu, pemerintah juga menyediakan dana siap pakai untuk keadaan darurat sebesar Rp4,62 triliun.
Pemerintah memangkas subsidi energi dari Rp376,8 triliun tahun ini menjadi Rp261 triliun untuk tahun depan.
Para demonstran menilai kebijakan pemangkasan subsidi energi tersebut sangat memberatkan masyarakat di tengah situasi ekonomi yang sulit. Lonjakan harga bensin serta kelangkaan BBM bersubsidi turut memperparah tekanan hidup warga.
“Pemangkasan subsidi ini terjadi ketika banyak orang sedang terpukul oleh lonjakan harga bensin dan kelangkaan BBM bersubsidi akibat ketegangan di Timur Tengah,” ujar Diana, seorang mahasiswa Universitas Indonesia.
Pengamanan dan Bentrokan
Aparat keamanan dikerahkan dalam jumlah besar untuk mengamankan jalannya aksi unjuk rasa di Jakarta. Petugas menghalangi mahasiswa yang berencana mencapai titik kumpul di Bundaran Hotel Indonesia (HI).
Blokade ketat dari aparat membuat massa mahasiswa berpencar ke berbagai penjuru kota. Sejumlah bentrokan kecil sempat terjadi ketika pengunjuk rasa berupaya menerobos barikade keamanan, namun situasi berhasil diredam oleh pihak kepolisian.

Aksi protes serupa tidak hanya terjadi di Jakarta, melainkan juga digelar di sejumlah wilayah di Sumatra dan Kalimantan yang terdampak langsung oleh kabut asap. Gelombang demonstrasi ini mencerminkan dinamika sosial dan politik yang tengah dihadapi oleh pemerintahan Presiden Prabowo Subianto pada tahun kedua masa jabatannya.
Pertanyaan Umum
Apa yang diprotes oleh para mahasiswa di Jakarta?
Para mahasiswa memprotes kenaikan harga, pemangkasan subsidi energi, serta penanganan kebakaran hutan dan lahan oleh pemerintah.
Kapan aksi demonstrasi tersebut dilangsungkan?
Aksi demonstrasi tersebut digelar pada Rabu, 28 Oktober 2026, bertepatan dengan peringatan Hari Sumpah Pemuda.
Apa saja tuntutan utama selain masalah harga dan subsidi?
Demonstran mendesak agar karhutla di Sumatra dan Kalimantan ditetapkan sebagai bencana nasional serta meminta penghentian anggaran untuk program Makan Bergizi Gratis.
Ringkasan
Ratusan mahasiswa dari berbagai universitas menggelar aksi unjuk rasa di Jalan MH Thamrin dan Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta, pada Rabu, 28 Oktober 2026, untuk memprotes kenaikan harga, pemangkasan subsidi, serta penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) oleh pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Massa mendesak agar karhutla di Sumatra dan Kalimantan ditetapkan sebagai bencana nasional serta menuntut penghentian anggaran program Makan Bergizi Gratis yang dinilai mengorbankan alokasi mitigasi bencana dan subsidi energi.
Aksi yang berujung pada bentrokan kecil dengan aparat keamanan ini juga meluas ke sejumlah wilayah terdampak kabut asap, mencerminkan tekanan ekonomi akibat lonjakan harga bensin dan kelangkaan BBM bersubsidi.






