Redaksiku.com – Komisi Pemberantasan Korupsi dijadwalkan memanggil Menteri ATR/Kepala BPN Nusron Wahid pada Selasa, 28 Oktober 2026, untuk dimintai keterangan terkait dugaan kasus korupsi di lingkungan Kementerian ATR/BPN. Pemanggilan lanjutan ini mendapat sorotan tajam dari berbagai pihak, termasuk Masyarakat Anti-Korupsi Indonesia yang meminta aparat penegak hukum bersikap tegas terhadap pejabat negara yang mengabaikan panggilan pemeriksaan resmi.
Koordinator MAKI Boyamin Saiman menyatakan bahwa pemanggilan ulang ini krusial untuk mengusut tuntas aliran dana dan kebijakan bermasalah di instansi pertanahan tersebut. Menurut Boyamin, lembaga antirasuah harus menunjukkan konsistensi dalam menegakkan hukum tanpa memandang status sosial maupun jabatan politik pihak yang dipanggil.
Kasus dugaan korupsi yang menyeret institusi pertanahan ini telah menjadi perhatian publik selama beberapa waktu terakhir. Penyidik menduga ada sejumlah praktik penyalahgunaan wewenang dalam proses penerbitan hak atas tanah serta alokasi anggaran internal kementerian yang merugikan keuangan negara.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Latar belakang penanganan perkara ini melibatkan audit investigatif terhadap sejumlah proyek strategis nasional dan perizinan lahan yang dikeluarkan dalam beberapa tahun terakhir.
Desakan Penjemputan Paksa
Tekanan terhadap lembaga penegak hukum semakin meningkat menyusul spekulasi mengenai kehadiran sang menteri pada jadwal pemeriksaan esok hari. MAKI secara terbuka mendesak agar penyidik tidak ragu menerbitkan surat perintah membawa jika pejabat terkait kembali tidak hadir tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.
Aturan hukum yang berlaku di Indonesia memberikan kewenangan penuh kepada penyidik KPK untuk melakukan upaya paksa terhadap saksi maupun pihak terkait yang mangkir dari panggilan pemeriksaan sebanyak dua kali secara berturut-turut tanpa keterangan sah.
Upaya penjemputan paksa hanya dapat dilakukan apabila panggilan patut telah dilayangkan secara sah sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
Hingga berita ini diturunkan, pihak Kementerian ATR/BPN belum memberikan konfirmasi resmi mengenai kepastian kehadiran Nusron Wahid di gedung Merah Putih KPK. Kepala Biro Humas dan Protokol kementerian terkait menyatakan masih melakukan koordinasi internal terkait agenda resmi pimpinan.
Jadwal pemeriksaan resmi tercatat pada tanggal 28 Oktober 2026 di kantor pusat KPK.
Proses Hukum dan Pengusutan Kasus
Penyidik KPK terus mendalami berbagai dokumen transaksi keuangan yang ditemukan selama proses penggeledahan di beberapa kantor cabang dan gedung utama ATR/BPN sebelumnya. Pemeriksaan terhadap sejumlah pejabat eselon tinggi lainnya juga telah dilakukan secara maraton dalam sepekan terakhir.
Publik menantikan transparansi dari lembaga pimpinan Setyo Budiyanto ini dalam membuka seterang-terangnya keterlibatan pihak-pihak lain yang menikmati aliran dana korupsi tersebut. Penuntasan kasus pertanahan ini dinilai sebagai ujian besar bagi komitmen pemberantasan korupsi di kabinet saat ini.
Pengusutan dugaan korupsi di lingkungan ATR/BPN menjadi prioritas penegakan hukum tahun ini.
Pengamat hukum tata negara menilai ketidakhadiran seorang menteri dalam panggilan penegak hukum dapat merusak citra pemerintahan yang bersih dari praktik kolusi dan nepotisme. Oleh karena itu, kehadiran fisik dalam proses hukum dipandang sebagai kewajiban moral dan konstitusional bagi setiap warga negara di hadapan hukum.
- Panggilan ulang dijadwalkan pada 28 Oktober 2026.
- MAKI mendesak tindakan tegas jika terjadi ketidakhadiran.
- Penyidikan berfokus pada dugaan korupsi di ATR/BPN.
Koordinasi antara penegak hukum dan pusat pelaporan transaksi keuangan terus digencarkan untuk melacak aset-aset hasil tindak pidana pencucian uang yang diduga berasal dari kasus korupsi pengadaan dan perizinan lahan tersebut.
Pertanyaan Umum
Kapan Nusron Wahid dipanggil oleh KPK?
Nusron Wahid dijadwalkan untuk diperiksa oleh KPK pada Selasa, 28 Oktober 2026.
Apa kasus yang sedang diselidiki oleh KPK di ATR/BPN?
KPK tengah mengusut dugaan kasus korupsi terkait penyalahgunaan wewenang dan pengelolaan anggaran di lingkungan Kementerian ATR/BPN.
Apa tuntutan MAKI terhadap pemanggilan tersebut?
MAKI mendesak KPK untuk melakukan tindakan tegas dan menjemput paksa jika yang bersangkutan kembali mangkir dari panggilan penyidik.
Ringkasan
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadwalkan pemanggilan terhadap Menteri ATR/Kepala BPN Nusron Wahid pada Selasa, 28 Oktober 2026, di gedung KPK untuk dimintai keterangan terkait dugaan kasus korupsi penyalahgunaan wewenang dan pengelolaan anggaran di lingkungan Kementerian ATR/BPN.
Masyarakat Anti-Korupsi Indonesia (MAKI) mendesak KPK agar bersikap tegas dan segera melakukan penjemputan paksa jika Nusron Wahid mangkir dari panggilan pemeriksaan resmi tersebut tanpa alasan yang sah.






