Praktik booking lahan di Gunung Sindoro kembali menyulut amarah komunitas pendaki di Indonesia.
Sebuah video yang memperlihatkan pengusiran seorang pendaki dari lokasi tenda yang sudah ia tempati lebih dulu jadi viral.
Rombongan open trip yang disebut-sebut sebagai pelaku tindakan booking lahan langsung mendapat kecaman luas di media sosial.
Praktik Booking Lahan di Gunung Sindoro: Kenapa Tindakan Ini Dikecam Pendaki?
Praktik booking lahan di gunung seperti yang terjadi di Pos 3 jalur Kledung Gunung Sindoro memunculkan banyak pertanyaan soal etika pendakian.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Dalam dunia pendakian, ada prinsip tidak tertulis bahwa siapa yang datang lebih dulu berhak memilih tempat camp.
Namun, insiden terbaru menunjukkan seorang pendaki yang lebih dulu mendirikan tenda justru diminta membongkar oleh rombongan open trip.
Tindakan ini mencerminkan arogansi dan kesalahpahaman soal ruang publik, di mana gunung dianggap seperti tempat sewaan yang bisa dibooking sebelumnya.
Pelaku booking lahan di alam bebas dinilai tidak menghargai kebersamaan, kesetaraan, dan hak sesama pendaki.
Tagar seperti #GunungBukanHotel dan #TigaDewaOpenTrip langsung meramaikan jagat maya sebagai bentuk protes keras terhadap insiden tersebut.
Netizen menyuarakan bahwa booking lahan di gunung sama saja dengan mengklaim area publik sebagai milik pribadi, yang jelas-jelas tidak dibenarkan.
Etika pendakian yang mengedepankan saling menghormati kini tercederai akibat sikap egois sebagian pihak yang lebih mementingkan kenyamanan rombongannya.
Booking Lahan Merusak Nilai Kolektif Pendakian Gunung
Konsep booking lahan memang wajar di hotel, aula, atau ruang komersial lainnya, namun bukan untuk wilayah konservasi seperti gunung.
Gunung adalah alam bebas yang tidak bisa dimiliki siapa pun dan seharusnya dijaga bersama demi kenyamanan semua pihak.
Ketika seseorang atau rombongan merasa bisa booking lahan, maka yang terjadi adalah ketimpangan dan konflik.
Pendaki lain yang sudah tiba lebih dulu merasa tidak dihargai, bahkan diusir seperti dalam kasus di Gunung Sindoro.
Hal ini menjadi bukti bahwa booking lahan tidak hanya merugikan pendaki lain secara fisik, tetapi juga secara psikologis.
Mereka datang untuk mencari kedamaian, bukan berdebat dengan orang yang merasa memiliki tempat hanya karena membayar paket open trip.
Jika praktik seperti ini terus dibiarkan, maka solidaritas antar pendaki yang selama ini dijunjung akan lenyap perlahan.
Semangat gotong royong, saling tolong, dan berbagi tempat camp akan tergantikan oleh sistem siapa bayar dia berkuasa.
Booking Lahan dan Tiga Dewa Open Trip: Klarifikasi yang Dinanti
Sampai artikel ini ditulis, pihak Tiga Dewa Open Trip yang diduga terlibat dalam kasus ini belum memberikan klarifikasi resmi.
Padahal, desakan dari publik untuk menyampaikan penjelasan makin kuat setelah akun media sosial mereka diserbu komentar negatif.
Komentar netizen mulai dari sindiran, amarah, hingga pertanyaan satir membanjiri akun tersebut setiap harinya.
Banyak yang menuntut agar pelaku booking lahan di Pos 3 segera menyampaikan permintaan maaf secara terbuka dan bertanggung jawab atas insiden tersebut.
Mereka juga meminta agar open trip diberi edukasi tentang etika pendakian sebelum melibatkan diri dalam aktivitas alam terbuka.
Apabila tidak ada perbaikan sistem dan perilaku, maka potensi konflik antar pendaki bisa makin besar.
Tindakan bukan hanya soal tempat, tapi tentang bagaimana seseorang memperlakukan ruang bersama dan menghargai keberadaan orang lain.
Dampak Sosial dan Solusi Mengatasi Praktik Booking Lahan di Gunung
Jika aksi ini dibiarkan terus terjadi, maka bukan tidak mungkin suasana gunung akan berubah seperti lingkungan komersial.
Pendaki independen akan merasa termarjinalkan, sementara kelompok besar merasa berhak mendominasi.
Pihak pengelola jalur pendakian juga perlu turun tangan dengan tegas agar peraturan tidak hanya menjadi formalitas.
Larangan booking lahan bisa ditulis secara eksplisit di setiap basecamp dan pos, lengkap dengan sanksi bagi pelanggarnya.
Komunitas pendaki pun dapat ikut menyebarkan kampanye edukasi bahwa gunung bukan area reservasi, melainkan ruang kebersamaan.
Jika pelaku open trip memahami nilai ini sejak awal, maka praktik ini akan berkurang secara alami.
Solusi lain yang bisa diterapkan adalah pembatasan jumlah peserta dalam satu rombongan open trip untuk menjaga keseimbangan di titik-titik camp.
Pendaki yang menjunjung tinggi etika dan saling menghormati adalah kunci untuk mengembalikan kenyamanan dalam aktivitas pendakian.
Kasus booking lahan yang viral di Gunung Sindoro menjadi alarm keras bahwa budaya pendakian kita sedang berada di persimpangan.
Praktik booking lahan bertentangan dengan semangat alam bebas yang mengajarkan kesetaraan, kejujuran, dan solidaritas.
Sudah saatnya semua pihak, baik pendaki, operator open trip, hingga pengelola jalur, sadar dan peduli terhadap etika ini.
Gunung bukan ruang eksklusif untuk rombongan tertentu, melainkan milik bersama yang harus dihargai secara kolektif.
Jika tidak ingin konflik terus berulang, maka budaya saling menghormati perlu ditegakkan, dimulai dari menolak praktik booking lahan.***
Follow Sosial Media Redaksiku : Facebook, Instagram, Tiktok, X, Youtube, Pinterest
