Redaksiku.com – Viral warga dan SMP Kristen Petra 2 serta SMA Kristen Petra 2 di Jalan Raya Manyar Tirtosari terlibat keributan saat disidak Wakil Wali Kota Surabaya Armuji. Salah satu penyebabnya adalah iuran keamanan.
Dilansir dari berbagai sumber, Armuji mengunggah video sidak itu ke TikToknya, @cakj1. Armuji nampak sedang sidak menemui warga dengan pihak sekolah Petra di depan SMA Kristen Petra 2. Suasana sempat tegang dengan nada nada tinggi dikarenakan ke-2 pihak jadi benar.
Permasalahan pertama soal kemacetan. Warga jadi kehadiran dan kepulangan siswa menyebabkan kemacetan di Jalan Manyar Tirtomoyo. Pihak sekolah Petra menyatakan itu dikarenakan ujung Jalan Manyar Tirtosari ditutup untuk akses ke sekolah. Karena itu, timbul kemacetan.
“Ujung ditutup akses menuju sekolah dan bejubel di depan,” kata pihak sekolah Petra di dalam video yang diunggah di akun TikTok @cakj1, Rabu (31/7/2024).
Namun sepertinya persoalan utama yang menjadi ujung konflik ini adalah perkara iuran keamanan yang menurut warga tidak sesuai dengan yang diminta. Warga menyebut Petra enggan membayar. Sebaliknya, Petra mengaku keberatan dengan nilai nominalnya dan sempat mendapatkan intimidasi.
“Mewakili RW 4 menyatakan perihal iuran penjagaan. Ada empat iuran keamanan dari (RW) 04, (RW) 05, dan (RW) 07, dan Petra. Semua masuk uang ke bendahara keamanan untuk membiayai satpam di sini. Selama 5 th. tidak naik, makanya dinaikkan.
Awalnya Rp 32 juta per bulan kali 4 untuk bayar satpam di sini. Ada kantor, tempat bisnis (Rp 200 ribu). Petra mengantarkan anak itu bikin macet, disempurnakan Petra nggak mau bayar,” kata warga.
Perwakilan Petra membuktikan sepanjang ini pihaknya mendapatkan intimidasi, Karena dengan penutupan jalan. Soal jalur itu, menurutnya, telah tersedia solusi tapi tidak dijalankan.
Menengahi debat antara warga dan perwakilan Petra tersebut, Armuji mempertegas problem apa yang terjadi dengan menanyakan apa yang menjadi keberatan warga?
“Keberatannya apa?” tanya Armuji.
“Kami keberatan Rp 25 juta per bulan. Rp 100 juta dibagi 4 RW, per RW dapat Rp 25 juta. Awalnya Rp 32 juta dibayar, tersedia kenaikan tidak dibayar,” ujar perwakilan dari warga.
Perwakilan Petra pun menjawab bahwa pihaknya berpikiran bawa pertanggungjawaban atas uang iuran keamanan itu tidak jelas. Karena itulah mereka enggan membayar apa yang diminta warga. Apalagi Petra mendapatkan ada dugaan penyalahgunaan uang iuran keamanan tersebut.
“Kami tidak percaya dengan perhitungannya, dikarenakan pertanggungjawabannya tidak jelas. Setelah kami tanya terhitung nggak dibayarkan, tambah dibuat beli rokok,” kata perwakilan Petra.
Armuji pun menyatakan, andaikan tersedia rencana kenaikan, saat ini Petra memadai membayar Rp 32 juta. Bila Petra berharap pertanggungjawaban, warga wajib berikan pertanggungjawaban yang jelas.
“Sudah kami kasih (pertanggungjawaban), tapi senantiasa dipersoalkan,” sebut warga.
“Itu tidak valid. Direkayasa!” timpal perwakilan Petra.
Menanggapi celetukan warga itu, kini nada Armuji yang meninggi. Dia sampaikan bahwa ini bukan konflik soal kemacetan, ini lebih pada iuran keamanan.
“Macet dapat diatur. Ini jalur umum, bukan jalur warga. Yang nggak sesuai ini iuran, wis itu masalahnya. Bukan kemacetan. Iurannya yang nggak cocok, nggak klop, wis itu permasalahannya. Bukan kemacetan, kebisingan, endak.
Iuran yang tidak cocok. Sampean ngomong kemacetan, kalau iurannya cocok, sampean nggak ngomong kemacetan. Hayo wani taruhan berapa saya? Intinya itu iurannya belum cocok, makanya segala problem diungkit. Kalau Ibu iuran cocok, nggak mungkin terjadi ribut-ribut,” pungkas Armuji.
Sementara itu, Kabag Legal Perhimpunan Pendidikan dan Pengajaran Kristen Petra (PPPKP), Christin Novianty Panjaitan, membetulkan konflik itu terjadi dikarenakan penetapan kenaikan iuran keamanan dari pada mulanya Rp 25 juta, kemudian menjadi Rp 32 juta, dan th. ini dinaikkan menjadi Rp 35 juta.
“Yang kami permasalahkan, disaat tingkatkan iuran, kami tidak dulu diundang. Petra diakui RW, diminta membayar setara 1 RW. Kenaikan iuran itu tidak melibatkan kami. Sudah sering, sejak th. 2017 hingga 2024 ini kami tidak dulu dilibatkan soal itu,” ujar Christin saat ditemui, Rabu (31/7/2024).
Ikuti berita terkini dari Redaksiku di Google News atau Whatsapp Channels